Garuda - Garba Rujukan Digital

Analysis of Protection of Women Workers Abroad in the Perspective of Law Number 18 of 2017 Regarding Protection of Indonesian Migrant Workers Saputera, Yandi
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 4 No 1: March 2022
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0401.268

Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution states that Every citizen has the right to work and a decent living for humanity. However, the reality is that the Government as a protector and responsible for the community has not fulfilled the needs of its citizens, especially for women job seekers abroad, even though it is clearly stated in the 1945 Constitution that the people have the right to get a job and a decent life. The results of the study show that Law Number 18 of 2017 has not fully provided protection, especially for Indonesian women workers abroad.

Juridical Review of Delivery Practices outside the Indonesian Health Service Facilities Saputera, Yandi; Razy, Fakhruddin; Sinta, Selly Hestiani
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 5 No 1: March 2023
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0501.470

Childbirth is a process that is awaited by all pregnant women who are expected to run smoothly because the delivery process does not always run without obstacles, especially if it is not carried out by health workers and with adequate medical equipment. A delivery may be considered quite dangerous for pregnant women if in practice there are no tools and places that meet labor standards to support the delivery process for pregnant women. This study was made to find out how the legal system in Indonesia regulates the practice of childbirth carried out outside the available health service facilities such as health centers, hospitals, and midwife independent practice facilities. The method in this study is normative legal research, namely by researching library materials by analyzing the arrangements in various statutory provisions and through data contained in several literatures. Based on the discussion and research results that the practice of childbirth carried out outside the health care facility is allowed by taking into account the statutory regulations and policies of the local government.

Kegiatan Edukasi Kesehatan Tentang Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental di Masa Pandemi Pada Kelompok Pengrajin Purun Al-Firdaus, Desa Palam, Kota Banjarbaru Ariza, A. Firsa; Hidayah, Nurul; Saputera, Yandi; Rezeki, Yuliarti; Angriani, Maya Rezeki; Nurhayati, Nurhayati; Analisa, Analisa; Wulandari, Dyah Sri
Majalah Cendekia Mengabdi Vol 1 No 1 (2023): Majalah Cendekia Mengabdi
Publisher : CV. Wadah Publikasi Cendekia

Pendahuluan. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjaga diri agar dapat menjalani keseharian dengan lebih nyaman dan tidak tertekan namun tetap waspada. Masa pandemi tentunya memberi dampak terhadap pengrajin purun Al Firdaus dimana penghasilan mereka mengalami penurunan sehingga dapat memicu stress ditambah dengan isu-isu yang menyebar di media sosial terkait pandemi. Permasalahannya adalah dari hasil wawancara singkat dengan 10 orang ibu anggota kelompok pengrajin purun Al Firdaus, 90% diantaranya kurang memahami tentang gangguan mental akibat sosial media, cara pencegahannya, cara menjaga kesehatan mental selama pandemi, dan mengapa penting menjaga kesehatan mental.Tujuan. Memberikan informasi tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental kepada para pengrajin purun Al Firdaus.Metode. Kegiatan pemberian edukasi kesehatan dilakukan dengan metode ceramah kepada 15 orang pengrajin purun Al Firdaus yang dilanjutkan dengan diskusi. Disamping itu, kegiatan disisipkan dengan pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan secara digital.Hasil. Hasil dari kegiatan ini adalah pengrajin purun Al Firdaus antusias dan mengetahui dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Disamping itu, penanggung jawab keuangan kelompok pengrajin purun Al Firdaus juga mengetahui bagaimana melakukan digitalisasi pelaporan keuangan.Simpulan. Kegiatan edukasi kesehatan ini memberikan pengetahuan kepada pengrajin purun Al Firdaus terkait dampat media sosial terhadap kesehatan mental.

Malpraktek Medis dalam Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia Razy, Fakhruddin; Saputera, Yandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia dilihat dari ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang malpraktek medis. Dari sistem hukum Indonesia tidak semua mengatur malpraktek medis. Yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No. 36 Tahun 2009, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 yang mana dari beberapa ketentuan ini dapat memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum. Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan dengan malpraktek medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No : 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Secara yuridis kasus malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.Kata Kunci: Malpraktek Medis, Tenaga Kesehatan, Penerima Jasa Kesehatan.Â AbstractThis study is to find out how the juridical arrangements and provisions in the event of medical malpractice according to the Indonesian legal system are seen from the hierarchical provisions of the legislation. Based on the results of research and discussion, it is concluded that until now Indonesia does not have a special law on medical malpractice. Not all of the Indonesian legal system regulates medical malpractice. Which regulates it, namely Civil Law, Criminal Law and Administrative Law. The laws concerned, among others: Law no. 29 of 2004, Law no. 36 of 2009, Law no. 44 of 2009 which of these provisions can provide a basis for patients to file legal remedies. Regulations that are not included in the hierarchy of the Indonesian legal system but are related to medical malpractice include: Minister of Health Regulation No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, Minister of Health Regulation No. 512/Menkes/Per/IV/2007 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, Regulation of the Minister of Health No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 concerning Approval of Medical Actions. Juridically, medical malpractice cases in Indonesia can be resolved by relying on several legal bases, namely: the Criminal Code, the Civil Code, Law no. 8 of 1999, Law no. 29 of 2004, Law No. 36 of 2009, Law No. 44 of 2009, Regulation of the Minister of Health No. 585/Menkes/Per/IX/1989, Regulation of the Minister of Health No. 512/Menkes/Per/IV/2007, Regulation of the Minister of Health Health No. 269/Menkes/Per/III/2008.Keywords: Medical Malpractice, Health Workers, Recipients of Health Services.

ANALISIS KEBERADAAAN PENOLONG PERSALINAN TRADISIONAL DI DESA PINGARAN ULU KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR Saputera, Yandi; Fitriah, Nikmah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.306

Artikel yang berjudul “Analisis Keberadaan Penolong Persalinan Tradisional di Desa Pingaran Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar”membahas tentang permasalahan secara yuridis keberadaan penolong persalinan tradisional di masyarakat khususnya yang berlokasi di Desa Pingaran Ulu. Artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum sosiologis normatif yaitu mengkaji secara sosiologis tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat. Kesimpulan yang dihasilkan adalah (1) Eksistensi Penolong Persalinan Tradisional di Desa Pingaran Ulu meliputi tiga hal : (a) Masa kehamilan, mengurut badan dan perut dengan tujuan agar posisi bayi normal dan membetulkan posisi bayi yang sungsang, (b)membantu persalinan, (c) Pasca persalinan yaitu mengurut badan dan perut agar badan dan khususnya rahim normal kembali seperti sebelum hamil dan menapungtawari agar terhindar dari hal-hal buruk (sakit). (2) Eksistensi Penolong Persalinan Tradisional Desa Pingaran Ulu mengurut bagian perut baik pada masa kehamilan maupun pasca persalinan, serta membantu persalinan normal padahal di desa tersebut ada Bidan Tenaga Kesehatan bertentangan dengan pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021. Sedangkan eksistensi Penolong Persalinan Tradisional Desa Pingaran Ulu dalam hal mengurut badan selain perut dan menapungtawari wanita di masa kehamilan dan pasca persalinan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 21/2021.

Malpraktek Medis dalam Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Indonesia Razy, Fakhruddin; Saputera, Yandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3805

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek medis sesuai sistem hukum Indonesia dilihat dari ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang malpraktek medis. Dari sistem hukum Indonesia tidak semua mengatur malpraktek medis. Yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No. 36 Tahun 2009, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 yang mana dari beberapa ketentuan ini dapat memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum. Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan dengan malpraktek medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No : 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Secara yuridis kasus malpraktek medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 29 Tahun 2004, Undang-undang No 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.Kata Kunci: Malpraktek Medis, Tenaga Kesehatan, Penerima Jasa Kesehatan.Â AbstractThis study is to find out how the juridical arrangements and provisions in the event of medical malpractice according to the Indonesian legal system are seen from the hierarchical provisions of the legislation. Based on the results of research and discussion, it is concluded that until now Indonesia does not have a special law on medical malpractice. Not all of the Indonesian legal system regulates medical malpractice. Which regulates it, namely Civil Law, Criminal Law and Administrative Law. The laws concerned, among others: Law no. 29 of 2004, Law no. 36 of 2009, Law no. 44 of 2009 which of these provisions can provide a basis for patients to file legal remedies. Regulations that are not included in the hierarchy of the Indonesian legal system but are related to medical malpractice include: Minister of Health Regulation No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records, Minister of Health Regulation No. 512/Menkes/Per/IV/2007 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, Regulation of the Minister of Health No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 concerning Approval of Medical Actions. Juridically, medical malpractice cases in Indonesia can be resolved by relying on several legal bases, namely: the Criminal Code, the Civil Code, Law no. 8 of 1999, Law no. 29 of 2004, Law No. 36 of 2009, Law No. 44 of 2009, Regulation of the Minister of Health No. 585/Menkes/Per/IX/1989, Regulation of the Minister of Health No. 512/Menkes/Per/IV/2007, Regulation of the Minister of Health Health No. 269/Menkes/Per/III/2008.Keywords: Medical Malpractice, Health Workers, Recipients of Health Services.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search