Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Sriwijaya Law Review International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Jurnal Kewarganegaraan Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Journal of Language and Health Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Sains Medisina Majalah Cendekia Mengabdi
Razy, Fakhruddin
Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Fakhruddin Razy
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.9931

Abstract

AbstractIn accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that health is a human right and one of the elements of welfare that the state must realize. The government as the holder of the highest power has the authority to achieve the highest possible health status for the community by carrying out comprehensive integrated health efforts. The results showed that Law Number 36 Year 2009 concerning Health has not fully provided legal protection for traditional health service business actors, namely traditional health workers and for traditional health service consumers, namely patients / clients. The hope is that the government should formulate special legislation regulating traditional health services specifically because traditional health services are currently increasingly diverse in treatment techniques and the more trusted by the Indonesian people. Keywords: traditional health, Perspective Law Number 36 Year 2009  AbstrakSesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kesehatan  adalah  hak asasi manusia dan salah satu unsur  kesejahteraan yang harus diwujudkan negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi–tingginya bagi masyarakat dengan melakukan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan tradisional maupun untuk konsumen pelayanan kesehatan tradisional yaitu pasien/klien. Harapannya pemerintah hendaknya membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara khusus dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional sekarang ini semakin beragam teknik pengobatannya dan semakin dipercaya manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: kesehatan tradisional, Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.
KONSEP PENGATURAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SUMBANGAN UNTUK PRTAI POLITIK Fakhruddin Razy
Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v2i2.4338

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep transparansi dan akuntabilitas yang ideal tentang pengaturan sumbangan partai politik dan mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.Menurut hasil penelitian bahwa konsep transparansi dan akuntabilitas yang ideal tentang pengaturan sumbangan untuk partai politik dari optik regulasi keuangan partai politik di Indonesia mengenai tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat longgar, serta pengawasan dan sanksi yang lemah. Konsep transparansi dan akuntabilitas sumbangan politik yang ideal di Indonesia adalah dengan mengkombinasikan tuntutan transparansi dengan pendaftaran rekening partai tersendiri; adanya format standar akutansi sumbangan, penguatan lembaga yang kompoten dalam mengawasi arus keluar masuk tiap rekening partai; partai politik diharuskan mempublikasikan daftar penyumbang dan nominal; di pertahankannya sanksi pidana yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Partai Politik sampai saat ini belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, keuangan partai politik dari jenis pendapatan partai politik (yaitu iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha dan subsidi negara),  pendapatan yang bisa diidentifikasi hanyalah yang berasal dari sumbangan perseorangan anggota (yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif daerah) dan subsidi negara.
The Problematics of Management Personal Protection Equipment Waste related to Covid-19 in Indonesia Muhammad Hadin Muhjad; Fakhruddin Razy; Ahmad Fikri Hadin
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 2, July 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1161.pp300-308

Abstract

Medical Waste for Covid-19 Personal Protective Equipment (PPE) is classified as B3, which can potentially be a medium for spreading the virus. Therefore, management must be carried out, consisting of collection, sorting, transportation, temporary storage, to processing (destruction) based on the Circular of the Minister of Environment and Forestry Number 2 of 2020 using the incinerator and problematic autoclave methods. The purpose of this study is to find out how the law regulates the management of Covid-19 PPE waste in Indonesia and how it should be. The research method used is normative legal research. The results showed that based on the Circular Letter of the Minister of LHK No. 2 of 2020, it is determined that the destruction of Covid-19 PPE waste as B3 waste must go through an incinerator facility with a minimum combustion temperature of 800⁰ C and an autoclave equipped with a shredder. This method is considered overkill and incurs high costs. The conclusion of this study is to provide input for the Government to review or revise the Circular regarding safer Covid-19 PPE B3 waste management, including through the pyrolysis method.
Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin Esti Yuandari; Fakhruddin Razy; R. Topan Aditya Rahman
DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN Vol 10, No 2 (2019): Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan
Publisher : Universitas Sari Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.692 KB) | DOI: 10.33859/dksm.v10i2.487

Abstract

Latar Belakang: Pernikahan dini atau usia remaja antara dibawah 20 tahun di Indonesia masih tinggi, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah, tidak hanya bagi pasangan tetapi juga bagi pemerintah. Masalah bagi pasangan yang menikah adalah belum kuatnya mental untuk menjalani biduk rumah tangga serta bahaya bagi kesehatan reproduksi khususnya pada pasangan wanita karena belum sempurnanya organ reproduksi, yang dapat menyebabkan gangguna kesehatan baik kesehatan ibu maupun bayinya, karena kelompok usia yang dianggap matang untuk melahirkan adalah usia 21-25 tahun. Sedangkan bagi pemerintah adalah meningkatnya angka kelahiran pada usia dibawah 20 tahun, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini serta mengetahui solusi atau program pemecahan masalah pernikahan dini.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sampel adalah pasangan yang menikah dini, sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling.Hasil: pernikahan dini dikota Banjarmasin disebabkan oleh beberapa factor diantaranya factor pendidikan, ekonomi, pergaulan, keinginan sendiri, dan married by accident. Pernikahan dini juga berdampak pada fisik, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu langkah strategis untuk pemecahan masalah adalah melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)Simpulan: untuk menekan angka pernikahan dini perlu ada dukungan dari semua pihak serta peran aktif dari masyarakat terutama dari keluarga. KUA diharapkan mampu menjadi filterisasi agar pernikahan dini tidak terjadi.Kata Kunci: Problematika, Pernikahan Dini, Remaja, Kesehatan ReproduksiBackground: Early marriage or adolescence between under 20 years old in Indonesia is still high, so this will cause problems, not only for couples but also for the government. The problem for married couples is that they are not mentally strong enough to undergo household hygiene and the dangers to reproductive health, especially in female partners due to incomplete reproductive organs, which can cause health problems both in maternal and infant health, because the age group considered ripe for childbirth is age 21-25 years old. As for the government is the increase in birth rates under the age of 20 years, divorce, and domestic violence. Many factors cause early marriage.Objective: This study aims to examine the causes of early marriage, the impact of early marriage and find out solutions or early marriage problem solving programs.Methods: This study used a qualitative method with the sample being a couple who married early, while the sampling technique in the study was to use purposive sampling.Results: Early marriage in the city of Banjarmasin is caused by several factors including factors in education, economy, relationships, one's own desires, and married by accident. Early marriage also impacts on the physical, psychological, and economic. Therefore a strategic step for problem solving is through collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA)Conclusion: to reduce the number of early marriage there needs to be support from all parties and the active role of the community, especially from the family. KUA is expected to be able to filter so that early marriage does not occur.Keywords: Problems, Early Marriage, Adolescents, Reproductive Health  
The Factors Of Anemia Among Pregnant Women At Jaraga Sasameh Buntok Hospital In 2016 Fakhruddin Razy; Novalia Widiya Ningrum; Norhayati Norhayati
DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN Vol 8, No 2 (2017): Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan
Publisher : Universitas Sari Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.724 KB)

Abstract

Background: Anemia in pregnant women can cause postpartum hemorrhage because of less Hb levels can affect the working of the uterus muscles and affect to contractions during labor. The case of pregnancy anemia ranges between 20% to 89% by setting Hb 11g% (g / dl) as its base. From the results of conducted preliminary studies at the Regional Hospital in Jaraga Sasameh Buntok obtained the data for mothers with anemia in 2014 amounted to 26.2% increasing in 2015 to 29.6%.Research Purposes: This study aims to identify the factors that affect anemia in pregnant women at the Regional Hospital in Jaraga Sasameh Buntok 2016Research Methods: This research using analytical survey method by a cross sectional design. The subjects of this study were the total number of initial visits of pregnant women (K1) at the Regional Hospital in Jaraga Sasameh Buntok as many as 453 with a sample of 82 cases. The sampling technique is determined by using a simple random technique. The collection of data obtained through secondary data by using the checklist, and this study used univariate and bivariate analysis.Research Result: From the results of chi-square test found that age p  factor = 0,000 and α value = 0.05 p α, parity factor obtained p value = 0.000 and α value = 0,05 p α, nutritional status factor obtained p value = 0.000 and α value = 0,05 p α, educational factor obtained p value = 0,000 and α value = 0,05 p α. Conclusion: Based on the results of research can be concluded that all variables studied have a significant relationship to the case of anemia in pregnant women. Keywords : Case of anemia, age, parity, education, nutritional status.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER PROGRAM INTERNSIP DALAM PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN Ade Irwanto; Fakhruddin Razy
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 2 No. 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.505 KB) | DOI: 10.22219/aclj.v2i2.16501

Abstract

.  Suppose there is a problem related to the loss incurred to the patient when the doctor of the Internship program does not meet the established educational standards. In that case, health services will be exposed to a greater risk of civil liability if they ignore internal arrangements related to internal physicians. The risk of joint civil litigation will be very burdensome for interns and hospitals if hospital leaders issue wrong clinical assignments. Hospitals need to be aware that material and substance cannot be compared between hospitals and hospitals. Each hospital should ask their medical committee to arrange bylaws related to implementing the profession of interns in their respective hospitals. The approach used in this study is the method of the Legislative Approach (Statue Uproach), Conceptual Approach, and Sociological Approaches. By law anyone who causes or incurs a loss to another person is required to account for any such loss. Likewise, doctors, as health workers who have provided health services (medical measures) to patients, if the doctor incurs losses with these services, are obliged to provide accountability. The responsibility of doctors who commit malpractice can be punched in 3 (three) aspects: civil, criminal, and administrative matters.  
Skrining Fitokimia Dan Uji Toksisitas Ekstrak Akar Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) Arum Dwi Okvianingsih; Rohama Rohama; Fakhruddin Razy
Sains Medisina Vol 1 No 5 (2023): Sains Medisina
Publisher : CV. Wadah Publikasi Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) adalah salah satu sumber senyawa bioaktif yang berasal dari Wilayah Tumbang Kunyi provinsi Kalimantan Tengah yang berpotensi sebagai antikanker. Mengetahui aktivitas toksisitas dan mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak akar jeruk nipis (Citrus aurantifolia). Simplisia akar jeruk nipis (Citrus aurantifolia) diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3x24 jam menggunakan metode maserasi, kemudian filtrat disaring dan dikentalkan menggunakan mesin Rotary Evaporator. Ekstrak yang didapat diidentifikasi senyawa metabolit sekunder dengan metode pereaksi warna dan dilakukan uji toksisitas terhadap larva Artemia Salina Leach menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) dan analisis data menggunakan Analisis Probit. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak akar jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid dan tanin serta memiliki efek toksik terhadap larva Artemia salina L yang ditandai dengan LC50 <1000 μg/mL yaitu sebesar 194,45 μg/mL. Ekstrak etanol akar jeruk nipis (Citrus aurantifolia) memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid dan tanin serta memiliki efek toksik terhadap larva Artemia Salina L.
Analysis of the Juridical Protection of the Most Traditional Health Laws in the Perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 Concerning Health Razy, Fakhruddin; Ariani , Malisa
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 4 No 1: March 2022
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0401.276

Abstract

Abstract: In accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that health is a human right and one of the elements of welfare that the state must realize. The government as the holder of the highest power has the authority to achieve the highest possible health status for the community by carrying out comprehensive integrated health efforts. The results showed that Law Number 36 Year 2009 concerning Health has not fully provided legal protection for traditional health service business actors, namely traditional health workers and for traditional health service consumers, namely patients / clients. The hope is that the government should does special legislation regulating traditional health services specifically because traditional health services are currently increasingly diverse in treatment techniques and the more trusted by the Indonesian people.
Protection of Appointed Children's Rights According to Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection Razy, Fakhruddin
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 5 No 1: March 2023
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0501.413

Abstract

Adoption in Indonesia is still a problem for the community, especially in matters concerning the regulations that govern it. In Indonesia, adoption has become a community need and is part of the family law system, because it involves the interests of people per person in the family. Bushar Muhammad, divides adoption into two types, namely: direct adoption (adopting children), and indirect adoption (through marriage). Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection explicitly states that the purpose of child adoption, the motivation for adoption can only be done for the best interests of the child and carried out based on local customs and provisions of applicable laws and regulations.
Juridical Review of Delivery Practices outside the Indonesian Health Service Facilities Saputera, Yandi; Razy, Fakhruddin; Sinta, Selly Hestiani
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 5 No 1: March 2023
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0501.470

Abstract

Childbirth is a process that is awaited by all pregnant women who are expected to run smoothly because the delivery process does not always run without obstacles, especially if it is not carried out by health workers and with adequate medical equipment. A delivery may be considered quite dangerous for pregnant women if in practice there are no tools and places that meet labor standards to support the delivery process for pregnant women. This study was made to find out how the legal system in Indonesia regulates the practice of childbirth carried out outside the available health service facilities such as health centers, hospitals, and midwife independent practice facilities. The method in this study is normative legal research, namely by researching library materials by analyzing the arrangements in various statutory provisions and through data contained in several literatures. Based on the discussion and research results that the practice of childbirth carried out outside the health care facility is allowed by taking into account the statutory regulations and policies of the local government.
Co-Authors Abdi, Muhammad Mahendra Ade Irwanto Ahmad Fikri Hadin Anita Herawati, Anita Ariani , Malisa Arum Dwi Okvianingsih Esti Yuandari Linda Kusumawati Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Ningrum, Novalia Widiya nofrizal, deni Norhayati Norhayati Norhayati Norhayati, Norhayati Novalia Widiya Ningrum R. Topan Aditya Rahman Rohama Rohama Saputera, Yandi Simon, Firdha Fauziah Sinta, Selly Hestiani Sismeri Dona, Sismeri