Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI Tuti Yelvianti; Sarah Handayani
Jurnal Medikes (Media Informasi Kesehatan) Vol 8 No 2 (2021): November
Publisher : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36743/medikes.v8i2.308

Abstract

Early marriage is a phenomenon that not only occurs in the country, but this phenomenon also occurs in other parts of the country. Indonesia is a developing country which includes a country with a high percentage of early marriage in the world. This paper aims to determine what factors are the most dominant in the practice of early marriage. The method that the author uses is the Literature review method by tracing article material related to the determinants of early marriage. After reviewing the articles studied, the authors get the results, that a person's level of education and knowledge has an effect or has a significant relationship with early marriage behavior. Thus, the authors conclude that one way to reduce the rate of early marriage is through education. Indonesian children must be led to do 12 years of compulsory education and even get to college.
Analisis Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Perkara Dispensasi Kawin Yelvianti, Tuti
Journal of Language and Health Vol 5 No 2 (2024): Journal of Language and Health
Publisher : CV. Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jlh.v5i2.3934

Abstract

Salah satu momen yang dinantikan oleh setiap pasangan dalam kehidupannya adalah menjalani sebuah ikatan pernikahan. Dengan menjalani ikatan pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mendapatkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam ranah sosial, biologis, kesehatan, psikologis, maupun dalam hal ekonomi Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendapatkan data secara alamiah, melalui pengumpulan data lewat wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umum tentang pernikahan usia dini berdasarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Serang Tahun 2022, terkait edukasi kesehatan reproduksi terhadap remaja, dimana Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Serang memiliki program Penyuluh Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Disamping itu, tenaga kesehatan tersebut memiliki program penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah dan juga bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Karang Taruna dan lainnya untuk memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih banyaknya Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang karena keinginan anak sendiri, dimana orang tua anak mengajukan Perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Serang lebih banyak dikarenakan alasan sang anak sudah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan pacarnya dan si anak sudah tidak lagi bersekolah, sedangkan alasan mendesak Hakim mengabulkan Dispensasi Kawin karena calon pengantin hubungannya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan pasangan tersebut melakukan hal-hal yang dilarang agama seperti perzinahan atau hamil di luar nikah.
Edukasi Dispensasi terhadap Pernikahan Usia Dini di Provinsi Banten Yelvianti, Tuti
Jurnal Peduli Masyarakat Vol 6 No 3 (2024): Jurnal Peduli Masyarakat: September 2024
Publisher : Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jpm.v6i3.3976

Abstract

Fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia adalah pernikahan di usia dini. Masyarakat pada umumnya melakukan pernikahan dini di pengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya sekitar dan aturan agama tertentu, perjodohan,orang tua khawatir terhadap pergaulan anaknya, bahkan karena keinginan dari anak sendiri untuk segera menikah. Beberapa efek ditimbulkan dari pernikahan dini ini terutama perempuan antara lain rentan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), risiko bunuh diri, terputusnya akses pendidikan, serta pencegahan dan pembatalan pernikahan. Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masuk cukup usia untuk dapat melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan memberi batasan minimal usia ideal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan yaitu setelah berumur 21 tahun. Pernikahan dini masih ditemukan di Provinsi Banten. Melalui kegiatan edukasi kesehatan ini diharapkan masyarakat sadar untuk menikahkan anaknya diusia yang di tetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini di Provinsi Banten tidak terlalu banyak, dan melalui edukasi kesehatan ini masyarakat semakin memahami pentingnya kematangan usia pernikahan.
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF Yelvianti, Tuti
JOURNAL OF BAJA HEALTH SCIENCE Vol 5 No 1 (2025): Journal of Baja Health Science
Publisher : Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/joubahs.v5i1.3888

Abstract

Banyak sekali manfaat pemberian ASI eksklusif terhadap bayi terutama usia 0-6 bulan, namun kenyataannya masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mendalami terkait hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi para ibu sehingga mereka tidak dapat memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya. Dari berbagai literatur yang ada, penulis mengambil 5 (lima) literatur dari beberapa artikel seputar hambatan-hambatan pemberian ASI Eksklusif terhadap bayi. Dari hasil telaah dan kajian literatur tersebut, setidaknya terdapat beberapa faktor penghambat pemberian ASI eksklusif. Hambatan internal berasal dari ibu sendiri. Pengetahuan dan informasi yang minim terkait manfaat ASI menjadikan ibu kurang termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya. Dukungan keluarga yang kurang pun turut menjadikan pemberian ASI eksklusif tidak maksimal, faktor ibu bekerja turut memberikan andil dalam pemberian selain ASI, begitupula kondisi adat dan budaya yang lebih mempercayai mitos sehingga adakalanya bayi usia 0-6 bulan sudah diberi makanan selain ASI (prelakteal). Untuk meminimalisir hambatan tersebut perlu upaya yang masif dalam memberikan informasi dan edukasi bagi ibu dan juga masyarakat luas. Selain itu, dukungan yang kuat dari pemerintah dan juga masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif terhadap bayi akan lebih menunjang kondusifitas ibu dalam memberikan ASI terhadap bayinya.
Efektivitas Program Makan Gizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo terhadap Kualitas Gizi dan Pendidikan para Siswa di Indonesia Yelvianti, Tuti
Jurnal Sehat Mandiri Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Sehat Mandiri, Volume 20, No.2 Desember 2025
Publisher : Poltekkes Kemenkes Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33761/jsm.v20i2.2030

Abstract

Malnutrition and stunting remain major public health issues in Indonesia, particularly among school-aged children. The Free Nutritious Meal (MBG) program launched by President Prabowo Subianto in 2025 aims to address these problems while improving educational quality. This study aims to analyze the effectiveness of the MBG program on students' nutritional status and academic performance. A qualitative content analysis was conducted through a systematic literature review. Out of 4,930 articles identified, only four met the inclusion criteria. The findings indicate that the MBG program reduced the prevalence of stunting by 7.8% and anemia by 5.4% among elementary students. Additionally, student attendance increased by 12%, and learning concentration improved by 15%. However, several challenges remain, including limited food storage infrastructure, uneven distribution, and a lack of technical regulations. The program has shown a positive impact on student health and education. In conclusion, MBG holds significant potential as an effective national program if supported by strong governance. It is recommended that the government strengthen cross-sectoral coordination, develop standardized menus based on local needs, and ensure sustainable logistics and implementation oversight.