Agus Mauluddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Role of the Population, Family Planning and Family Development Program (KKBPK) in Reducing Stunting Prevalence Agus Mauluddin; Novianti Novianti
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 2 No 1 (2020): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v2i1.50

Abstract

Stunting is a common issue in the global network. Stunting is one of the fundamental problems that hinder the development of toddlers in the world today and has received great international attention, at least in the last decade. In 2017, for example, around 150.8 million (22.2%) children in the world were stunted. The stunting prevalence data collected by WHO (2005-2017) puts Indonesia in third position, the country with the highest prevalence in the Southeast Asia region (36.4%). Basic health research data in 2018 shows the prevalence of stunting in Indonesia is around 30.8% and is still below the world standard (WHO), which is a maximum of 20%. Many interventions have been carried out to reduce the prevalence of stunting, especially from a (specific) health aspect. However, interventions that only target specific interventions are still ineffective, hence the need for interventions that involve various sectors or stakeholders. The argument from this study is the need for stunting prevention interventions that involve multi-sectors, not only specific ones (health), but also sensitive interventions (Population, Family Planning, and Family Development programs). Strengthened by the latest research shows the focus of studies on multi-sector stunting prevention. Recent studies also prove that it is important to pay attention to a family-based approach (family development) in the prevention of stunting, especially in regards to birth interval management which has an effect on reducing the prevalence of stunting.
KONTESTASI PEREBUTAN RUANG KOTA JAKARTA: NEGARA, PRIVAT, DAN MASYARAKAT Agus Mauluddin
JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Vol 1 No 2 (2019): JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
Publisher : CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51486/jbo.v1i2.23

Abstract

Tanah terlantar menjadi istilah yang pertama kali muncul pada masa krisis 1998. Pada masa krisis, situasi kritis, banyak pekerja pabrik kehilangan pekerjaan, terpaksa pergi ke kota untuk mencari nafkah dan banyak dari mereka memanfaatkan tanah terlantar. Di antaranya seperti tanah/lahan di bawah kolong jembatan layang, tanah di pinggir rel kereta api dan bantaran sungai. Menariknya, pemanfaatan tanah tersebut di izinkan oleh Negara, dan juga diatur oleh pasar informal, serta organisasi bayangan yang terdiri dari oknum dan preman. Seperti contoh lainnya, lahan bekas lapangan udara kemayoran pada 1989-1999 ketika masa menunggu pulihnya kondisi investasi dari krisis keuangan, pemerintah memberikan izin kepada penduduk dan pendatang untuk mendiami lahan tersebut, sehingga berkembang beberapa perkampungan yang cukup besar di sana. Namun penduduk harus siap digusur oleh pemerintah ketika pemkot memberi izin kepada investor untuk mengembangkan lahan kemayoran tersebut.