Amirotul Azizah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU GRATIFIKASI SEKS Amirotul Azizah; I Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper entitled “Criminal Sanctions Against Sex Gratification Actors”. This paper uses the normative analytical method. Refers to the some cases of sexual gratification, is wasn’t easy to charge the doers with criminal sanction. That can be drawn from the issues, how the regulation of sex gratification in Indonesian criminal law, which is seen from the existing regulations there are still vacuum norm, and explains the criminal sanction that is applied to the doers of sex gratification that will provide a deterrent effect against doers. Sex gratification regulation perceived need specifically organize thoroughly and detailed as the existing regulations. Doers of sex gratification giver and receiver can be charged or indicted with the provisions of Act no. 20 Year 2001 on Eradication of Corruption, but the Act contains a provision not sanction against female doers of provider. Regulations with criminal sanction can be severe such as efforts to prevent of sex gratification, so the deterrent effect should be given to the doers of gratification in order not to repeat the offense again and prevent, which in this case in the form of criminal sanctions. The purpose of this writing is to analyze the regulation criminal law and sanction order to prevent the occurrence of Gratification Sex and contribute as well as discourse for legislators to establish a specifically for the regulation of Sex Gratification.
REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM Azizah, Amirotul; Dewi, Putu Eka Trisna
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8046

Abstract

Dalam Undang-Undang Narkotika masih terdapat konflik norma yang terjadi pada Pasal 54 dan 103 tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127, apakah penyalahguna yang dalam hal ini pecandu narkotika wajib hanya di rehabilitasi atau dapat juga dijatuhi pidana penjara. Beranjak dari konflik norma tersebut, maka perlu diadakan pembaharuan hukum melalui reformulasi ketentuan peraturan perundang- undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis merujuk pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Dalam perspektif hukum positif, konflik norma horizontal antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diatasi dengan menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam perspektif ius constituendum, reformulasi ketentuan terhadap perumusan istilah pecandu narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 13 dan penyalahguna narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 15 serta Pasal 127 yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, agar tercipta harmonisasi ketentuan rehabilitasi baik bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika guna dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan keadilan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika.