Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Community Driven Development Dalam Implementasi Corporate Social Responsibility oleh PT. Pertamina Subang Risna Resnawaty; Rudi Saprudin DARWIS
Share : Social Work Journal Vol 8, No 1 (2018): Share: Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.277 KB) | DOI: 10.24198/share.v8i1.16426

Abstract

ABSTRAKImplementasi CSR oleh badan usaha milik negara sering dianggap sebagai program bantuan sukarela. Tapi tidak demikian dengan program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina field Subang. Program CSR pada awalnya lebih didominasi oleh program insidental yang berangsur-angsur bergerak menuju pemberdayaan masyarakat. Program pengelolaan sampah menjadi salah satu andalan dalam pelaksanaan CSR di Dusun Dangdeur Kabupaten Subang yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat.Community Driven Development (CDD) adalah sebuah konsep yang dapat menjelaskan upaya dan inisiatif masyarakat dalam melaksanakan pengembangan masyarakat. Program CDD sebagai implementasi CSR ini diinisiasi oleh perusahaan, kemudian perusahaan melibatkan dan melatih masyarakat agar bisa mengendalikan proses pengembangan masyarakat secara mandiri, melalui penggunaan aset sumber daya dan membuat keputusan pengambilan wewenang langsung dalam menentukan keberlangsungan program dan pencapaian tujuan bersama dalam masyarakat tersebut.Keywords: community development, community Driven Development, CSR.
PENINGKATAN KAPASITAS PEMASARAN BERBASIS MEDIA SOSIAL BAGI USAHA MIKRO DALAM MENGHADAPI ERA NEW NORMAL Risna Resnawaty; Dessy Hasanah; Nandang Muyana
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i2.32765

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh penjuru dunia berdampak pada aktivitas UMKM. Pada masa pandemi ini, aktivitas usaha para pelaku UMKM menjadi terhambat dan lebih terbatas baik dalam produksi maupun pemasaran dan pada akhirnya menyebabkan banyaknya para pelaku UMKM mengalami kerugian. Sebelum pandemi terjadi, persaingan usaha antara UMKM sudah cenderung ketat, adanya pandemi yang juga melanda Indonesia semakin memperketat persaingan usaha di antara para pelaku UMKM. Kondisi new normal akibat pandemi COVID-19 saat ini, mengharuskan para pelaku UMKM mulai beradaptasi dan melakukan berbagai pengembangan serta inovasi pada usaha yang dijalaninya agar tetap bertahan, bersaing, dan terus beroperasi meskipun berada di dalam keadaan serba terbatas di era new normal. Kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh akademisi pada era new normal ini dilaksanakan dengan metode pendampingan dan pelatihan secara Blended, yaitu menggabungkan antara pertemuan luring dan daring. Berdasarkan hasil analisis dan implementasi dari kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM mulai dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya.
Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Rudi Saprudin Darwis; Risna Resnawaty; Dessy Hassanah
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2019): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.39 KB) | DOI: 10.24198/jppm.v6i1.21482

Abstract

Pemerintah, sebagai salah satu stakeholder dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki kepentingan yang besar terhadap program CSR perusahaan, Dengan kekuasaan, legitimasi pemerintah cenderung untuk mempengaruhi program CSR agar sejalan orientasi pembangunan. Dalam tulisan ini akan digambarkan peran pemerintah dalam kolaborasi stakeholders pada pelaksanaan program CSR.Penelitian ini dilaksanakan di daerah operasi PT. Pertamina EP3 Asset Subang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Peran pemerintah dalam kolaborasi dengan stakeholders lain akan digambarkan dengan menggunakan unsur-unsur proses kolaborasi, yaitu pengelolaan tujuan, kompromi, komunikasi, demokrasi dan kesetaraan, serta determinasi, komitmen dan stamina.Hasil penelitian menunjukkan pemerintah lebih banyak menjalankan peran mendukung pelaksanaan program CSR perusahaan dengan menyediakan regulasi maupun fasilitas. Perusahaan pun memegang komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap capaian pembangunan melalui program CSR. Pemerintah turut mensosialisasikan program CSR dan menjembatani komunikasi perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah memastikan tidak pihak yang dirugikan dalam kolaborasi pada pelaksanaan CSR melalui pengawasan dan pengendalian. Di lain pihak, masyarakat menunjukkan komitmen terhadap aturan pemerintah.
Strategi Komunikasi dalam Corporate Social Responsibility Perusahaan sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat Fachria Octaviani; Santoso Tri Raharjo; Risna Resnawaty
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS Vol. 4 No. 1 (2022): Maret: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/humanitas.v4iI.4882

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah komitmen yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. CSR tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan keuntungan secara finansial perusahaan, tetapi juga dilakukan untuk pembangunan sosial, ekonomi, melembaga, dan berkelanjutan (Suharto, 2008). Dalam pelaksanaannya, CSR tidak dapat dipisahkan oleh pemberdayaan masyarakat (Community Development). Namun, implementasinya seringkali mengalami kendala karena terjadi berbagai masalah dalam komunikasi antara pengelola kegiatan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program kegiatannya, dan masalah komunikasi yang terjadi cukup beragam. Dengan begitu, kegiatan program CSR memerlukan strategi komunikasi yang baik dalam pelaksanaanya. Metodelogi dalam kajian ini berjenis telaah pustaka yang dijadikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran buku, dan jurnal yang relevan terkait Teknik penulisan. Hasil penulisan menyatakan bahwa kegiatan CSR dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan oleh pemberdayaan masyarakat, maka dari itu tujuan utama kegiatan CSR dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui strategi komunikasi yang baik. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Komunikasi
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN Shafira Putri Ramadhani; Soni Akhmad Nulhaqim; Risna Resnawaty
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 5, No 2 (2022): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Bulan Desember Tahun 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v5i2.39080

Abstract

AbstrakKekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan terganggunya proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Akibatnya anak akan mengalami kerugian melalui dampak yang ia rasakan baik secara fisik maupun secara mental. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Melalui program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabuapaten Majalengka, dilaksanakan upaya-upaya melalui kegiatan yang ditujukan agar anak terpenuhi haknya, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses implementasi program yang dilaksanakan oleh DP3AKB. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian berjumlah 9 orang.Hasil penelitian ini menggambarkan tentang implementsi program Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan oleh DP3AKB dalam upaya penanganan kekerasan pada anak yang didalamnya membahas 4 aspek implementasi program yaitu communications, resources, attitudes, bureaucracy. Kegiatan yang dilakukan oleh DP3AKB berfokus pada upaya pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan juga penanganan kekerasan pada anak melalui pendampingan kasus yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kegiatan dalam program tersebut dapat terlaksana karena adanya komunikasi yang bersifat koordinatif, sumber daya yang dialokasikan dalam pelaksanaan program, sikap para implementator yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pelaksanaan program dan juga aturan dalam birokrasi yang mana setiap implementator memiliki kewenangan dan porsinya masing-masing terhadap tugas yang dijalankan. Namun masih perlu adanya inovasi melalui pengembangan implementasi program untuk menunjang peningkatan kinerja dari para implementator agar dapat meminimalisir semakin banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan.     
REKAYASA MODEL PERLINDUNGAN LANJUT USIA DENGAN PENDEKATAN “PENTA HELIX” DI INDONESIA Muhammad Akbar; Soni Akhmad Nulhaqim; Nandang Alamsah Deliarnoor; Risna Resnawaty
Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan) Biyan Edisi Khusus
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Umur Harapan Hidup Indonesia mencapai 71,57 Tahun. Bonus demografi di 2030 diharapkan menciptakan lanjut usia produktif agar kelompok lanjut usia tidak menjadi kelompok yang rentan. Pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat berpartisipasi dengan berbagai kegiatan. Akademisi memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan konseptualisasi, teori yang relevan berbasis penelitian. Bisnis menjadi sarana pendukung dari pemberi dana maupun mempertahankan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekitar melalui program CSR. Masyarakat sebagai subjek menemukenali masalah dan kebutuhan pemecahan masalah yang dilaksanakan. Media, berperan mendukung publikasi, edukasi informasi sehingga dikenal masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengontrol memiliki regulasi terkait perlindungan lanjut usia. Rekayasa model perlindungan lanjut usia dengan pendekatan “Penta Helix” perlu dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan tahap awal pencarian kata kunci sebagai penelitian "Penta Helix" melalui dari Scopus dengan menggunakan VOSviewer untuk database dasar. Penyaringan data diperoleh 47 artikel yang berkaitan kemudian menggunakan program metadata dengan memvisualisasikan tren penelitian dan memiliki peluang penelitian di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis data terkait menghasilkan 9 cluster dengan topik yang berpusat pada sektor sinergitas dan kolaborasi “Penta Helix” serta artikel penelitian sedang ditinjau yaitu penanganan perlindungan lanjut usia belum pernah dilakukan. Perlindungan kepada lanjut usia tidak hanya menjadi pemerintah dan keluarga saja namun diharapkan kolaborasi pemangku kepentingan “Penta Helix” dapat memberikan pelayanan kepada lanjut usia secara maksimal dan komprehensif. Kata Kunci : Umur Harapan hidup, Lanjut Usia; Bibliometrik; Penta Helix; Kesejahteraan Lanjut Usia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGOLAHAN ECENG GONDOK DI BENDUNGAN JATILUHUR Yudhistira Anugerah Pratama; Risna Resnawaty; Santoso Tri Raharjo
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 13, No 1 (2024): Empati Edisi Juni 2024
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v13i1.36350

Abstract

Abstract. One of the strategic locations in West Java, the Jatiluhur Dam, has an impact on increasing the amount of pollution contained in it, including excessive water hyacinths. To deal with this problem, Presidential Regulation Number 60 of 2021 has also been issued. The purpose of this study is to explain community participation based on the four dimensions of participation described by Wilson & Wilde, namely influence, inclusivity, communication, and capacity. Qualitative descriptive methods are used. The results showed that the community participated in the processing of water hyacinths at the Jatiluhur Dam. Capacity is the most dominant dimension, but other factors, such as influence, inclusion, and communication, are still important to develop in capacity development. In addition, the researchers also suggest conducting further research by considering the latest obstacles and potentials to see the effect of statistical participation on community welfare.Keywords: Influence; inclusivity; communication; capacity; water hyacinth. Abstrak. Salah satu lokasi strategis di Jawa Barat, Bendungan Jatiluhur, berdampak pada peningkatan jumlah polusi yang tertampung di dalamnya, termasuk eceng gondok yang berlebihan. Untuk menangani masalah ini, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 juga telah dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi masyarakat berdasarkan empat dimensi partisipasi yang dijelaskan oleh Wilson & Wilde, yaitu pengaruh, inklusivitas, komunikasi, dan kapasitas. Metode deskriptif kualitatif digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pengolahan eceng gondok di Bendungan Jatiluhur. Kapasitas adalah dimensi yang paling dominan, tetapi faktor lain, seperti pengaruh, inklusi, dan komunikasi, masih penting untuk dikembangkan dalam pengembangan kapasitas. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan hambatan dan potensi terbaru guna melihat pengaruh partisipasi secara statistik terhadap kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Pengaruh; inklusivitas; komunikasi; kapasitas; eceng gondok.
POLICY EVALUATION IN WASTE BANK IN SUKARAME VILLAGE, PACET DISTRICT, BANDUNG REGENCY Yudhistira Anugerah Pratama; Santoso Tri Raharjo; Risna Resnawaty
EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol 12, No 2 (2023): Empati Edisi Desember 2023
Publisher : Social Welfare Study Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/empati.v12i2.35370

Abstract

Abstract. Waste bank is one of the efforts based on policies to preserve the environment. Similarly, Sukarame Village, Pacet District, Bandung Regency began to establish a waste bank with the same goal. This study aims to evaluate policies through four dimensions which include legislation, background and objectives, member participation, and source system support. Qualitative descriptive methods are used, supported by observation, interviews, and literature reviews. The results showed that although the available source system has played an active role, most of the dimensions of policy evaluation in the waste bank in Sukarame Village have not been implemented optimally. Based on these findings, researchers suggest several efforts to optimize policies in waste banks in Sukarame Village, such as increasing socialization and education, increasing social campaigns, providing facilities, regulations, and resources, providing incentives and rewards, and forming a strong network. Keywords: legislation; member participation; sourcing system support; waste bank. Abstrak: Bank sampah merupakan salah satu upaya yang dilandasi oleh kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Begitu pula dengan Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang mulai mendirikan bank sampah dengan tujuan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan melalui empat dimensi yang meliputi peraturan perundang-undangan, latar belakang dan tujuan, partisipasi anggota, dan dukungan sistem sumber. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem sumber yang tersedia telah berperan aktif, namun sebagian besar dimensi evaluasi kebijakan pada bank sampah di Kelurahan Sukarame belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan beberapa upaya untuk mengoptimalkan kebijakan di bank sampah di Kelurahan Sukarame, seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kampanye sosial, menyediakan fasilitas, peraturan, dan sumber daya, memberikan insentif dan penghargaan, serta membentuk jaringan yang kuat. Kata kunci: legislasi, partisipasi anggota, dukungan sistem sumber, bank sampah.