Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Kesehatan Indonesia J-Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat (Indonesian Journal of Public Health) Insights in Public Health Journal
Erwin Purwaningsih
STIKES Mutiara Mahakam Samarinda
Health Professions Medicine & Pharmacology Public Health

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

 1 
Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda Erwin Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.247 KB) | DOI: 10.22146/jkki.35037

Abstract

Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer.
Alternatif Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dengan Menggunakan Metode ARIMA Box-Jenkins untuk Mengatasi Kelebihan Stok Erwin Purwaningsih; Subirman Subirman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.003 KB) | DOI: 10.22146/jkki.42584

Abstract

Latar Belakang: Komponen utama dalam pengobatan, obat harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis, dan kualitas baik saat diperlukan, tidak kurang dan tidak terlalu berlebihan. Dampak pengelolaan yang tidak baik: stockout, overstock, kadaluwarsa dan obat rusak. Puskesmas Palaran memiliki jumlah kunjungan mencapai 68.453 kali kunjungan per tahun,tertinggi dari jumlah kunjungan puskesmas lainnya di Kota Samarinda. Hal ini mempengaruhi kebutuhan obat yang diketahui mengalami kelebihan stok. Tujuan: Mengidentifikasi alternatif kebijakan perencanaan kebutuhan obat dengan melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Metode penelitian: menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menggunakan data pemakaian tertinggi untuk 3 jenis obat selama 1 tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015). Hasil: Pemakaian 3 jenis obat tertinggi di Puskesmas Palaran adalah Paracetamol, Amoksisilin dan Captopril. Gambaran jumlah kebutuhan Paracetamol untuk 12 bulan yang akan datang (Februari 2015-Januari 2016) berjumlah 72.948 tablet atau rata-rata 6.079 tablet/bulan. Amoksisilin berjumlah 41.136 tablet atau rata-rata 3.428 tablet/bulan. Captopril berjumlah 41.736 tablet atau rata-rata 3.478 tablet/bulan. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat untuk kelompok pemakaian tertinggi dan darurat yang telah dilakukan di Puskesmas Palaran belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan jumlah pengadaan dan waktu pengadaan yang hanya berdasarkan perkiraan saja serta masih terjadinya beberapa item obat yang mengalami kekosongan selama beberapa bulan pada tahun 2015. Kesimpulan: Pedoman pengadaan obat di Puskesmas Palaran menggunakan data pemakaian jumlah obat tahun sebelumnya, kemudian ditambah atau dikurangi sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat tahun berikutnya. Masih terdapat masalah pada kelebihan jumlah obat untuk jenis pemakaian tertinggi dan kekosongan pada jenis obat untuk kebutuhan darurat. Puskesmas Palaran perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan agar tidak terjadi lagi kelebihan dan kekosongan persediaan obat menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins.
Analisis Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Analisis Kelompok Risiko Terhadap Persebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020 Erwin Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61663

Abstract

Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya new emerging infectious disease di China yang disebabkan oleh Coronavirus Disease (Covid-19). Peningkatan kasus yang selalu meningkat di Indonesia bahkan mencapai angka tertinggi se-Asia Tenggara untuk angka kematian pasien covid-19. Kebijakan tertulis dan tidak tertulis diperlukan untuk penanganan kasus ini. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan kesehatan berdasarkan analisis kelompok risiko terhadap persebaran kasus Covid-19 di Indonesia tahun 2020. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain non eksperimental (cross sectional). Sesuai dengan tujuan penelitian, subjek penelitian menggunakan data sekunder berupa data peta sebaran kasus Covid-19 pada laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020. Hasil: Hingga akhir Oktober tahun 2020 kasus korona di Indonesia mencapai 410.088 kasus dan meninggal sebanyak 13.869 kasus. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi se Indonesia dengan 95.253 kasus terkonfirmasi positif, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jenis kelamin laki-laki memiliki angka kasus, isolasi, sembuh dan meninggal lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan yang masing-masing lebih dari 50% kasus. Usia dewasa produktif yaitu 31-45 tahun memiliki angka kasus tertinggi dibandingkan kelompok umur lain dengan akumulasi 30,9%. Kelompok usia dengan jumlah kasus meninggal tertinggi berada di kelompok umur>60 tahun dengan 42,6%. Kebijakan pemerintah mulai dari perlindungan diri dan lingkungan baik secar tertulis maupun tidak tertulis (himbauan) dibuat untuk menekan angka persebaran kasus covid-19 di Indonesia. Kesimpulan: Kebijakan yang telah dibuat pemerintah membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk dapat mencegah dan menekan angka penularan covid-19.
Strategi Kebijakan Keuangan Negara Berdasarkan Proporsi Kebutuhan Dalam Upaya Pengentasan Pandemi Covid-19 di Indonesia Erwin - Purwaningsih
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 4 (2022)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.76721

Abstract

Keuangan adalah salah satu aspek penting selain aspek kesehatan yang harus menjadi fokus perhatian saat pandemi terjadi, termasuk saat pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara merupakan hal yang sangat krusial dalam mengawal APBN sampai akhir tahun anggaran. Regulasi dan kebijakan pendapatan, penatausahaan keuangan dan maksimalisasi penggunan barang milik level pusat dan daerah harus dioptimalisasikan demi stabilitas ekonomi nasional. Tujuan: Mengidentifikasi strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya menangani pandemi yang masih berlangsung dan meminimalisir dampak ikutan yang akan terjadi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  analitik dengan desain non eksperimental (Cross Sectional). Menggunakan analisa pustaka atau library research yang berasal dari beberapa sumber seperti laporan Kemenkeu, Kemnaker, BPS, dan beberapa artikel terkait penelitian. Hasil: Kebijakan fiskal untuk penerimaan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang instentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Virus Covid-19; Kebijakan fiskal untuk pengeluaran negara dibagi menjadi 3 langkah yaitu 1. Penerbitan Surat Utang (SUN) 2. Melakukan Refocusing APBN 2020 , dan 3. Konsekuensi Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Penanggulanan Covid-19; Strategi kebijakan fiskal terhadap output perekonomian Indonesia dengan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian; Strategi fiskal pada inflasi yaitu dengan stimulus 1, 2 dan 3; Kebijakan pemerintah daerah berfokus pada realokasi anggaran dan refocusing program; Anggaran kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan menjadi fokus penganggaran; Analisis proporsi kebutuhan dibagi menjadi beberapa aspek yaitu kesehatan; perlindungan sosial; sektoral, K/L & Pemda; Insetif Usaha; UMKM; dan pembiayaan korporasi. Kesimpulan: Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan. Peran penting sektor keuangan dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional membutuhkan tatanan regulasi dan praktek yang serasi. Berbagai level pemerintahan maupun swasta diharuskan memiliki visi dan misi yang sama sehingga stabilitas ekonomi dan pengentasan dampak pandemi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 
Co-Authors Dewi Mardahlia Nurhasanah Nurhasanah Restu Yunus Subirman -