Claim Missing Document
Check
Articles

Fasakh Nikah is Talak Khulu ' in the Perceptive of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh and Maqashid Syari'ah Nurhadi Nurhadi
El-Mashlahah Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v10i1.1421

Abstract

ABSTRACTFasakh nikah or khulu' is the husband's divorce right which is given to his wife to break away from the marriage bond which is considered to have no benefit. This study is a study of muqaranah mazahib fil al-fiqh. Khulu 'according to the school of Daud al-Zhahiri, Ibnu Hazm represented, argues that the khulu' is the king's divorce (talak that can be reconciled). According to the Hanbali School represented by Ibn Qudamah that khulu‘ is the fasakh of marriage. Strengthened by Imam Ahmad with the argument of the authentic hadith of Ibn Abbas, as well as the opinion of the Shafi'iyyah school. The maqasid syari'ah review of khulu' in marriage with the maqasid Ammah and Khassah approach, then analyzed using circular theory by understanding the meaning of khulu' based on general benefit, then khulu 'is the wife's divorce, because talak can basically arise from the husband referred to as the rights of divorce and also from the wife referred to as divorce divorce or khulu' or fasakh. Then the wisdom of khulu’ is the solution to the incomplete household that is not resolved, so that the wife is not neglected, the law allows the wife of the talak or divorces the husband with the concept of khulu’ or fasakh in the religious court (sharia court), in return for divorce rights for the wife.Keywords: Fasakh Nikah, Talak Khulu' and Maqashid Syari'ahINTISARIFasakh nikah atau khulu' adalah hak perceraian suami yang diberikan kepada istrinya untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang dianggap tidak memiliki manfaat. Penelitian ini adalah penelitian muqaranah mazahib fil al-fiqh. Khulu' menurut mazhab Daud al-Zhahiri, Ibnu Hazm mewakili, berpendapat bahwa khulu' adalah perceraian (talak yang dapat direkonsiliasi). Menurut mazhab Hanbali diwakili oleh Ibn Qudamah bahwa khulu‘ adalah fasakh pernikahan. Diperkuat oleh Imam Ahmad dengan argumen hadis shahih Ibnu Abbas, serta pendapat mazhab Syafi'iyyah. Maqasid syari'ah mengulas khulu' dalam pernikahan dengan maqasid Ammah dan Khassah, kemudian dianalisis menggunakan teori sirkular dengan memahami makna khulu' berdasarkan manfaat umum, maka khulu' adalah perceraian istri, karena talak pada dasarnya dapat timbul dari suami sebagai hak perceraian dan juga dari istri disebut perceraian atau khulu' atau fasakh. Maka khulu' merupakan solusi untuk permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, sehingga hak istri tidak diabaikan, hukum memperbolehkan istri menceraikan suami dengan konsep khulu' atau fasakh di pengadilan agama, sebagai imbalan atas hak perceraian untuk istri.Kata Kunci: Fasakh Nikah, Talak Khulu’ dan Maqashid Syariah
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP WANITA PENCARI NAFKAH KELUARGA nurhadi nurhadi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.5308

Abstract

Phenomena tenaga kerja wanita (TKW) yang mencari nafkah atau berkerja ke luar negeri demi kelangsungan hidup keluarga (suami dan anak-anaknya) sudah popular di masyarakat Indonesia, hal ini dikuatkan pula dengan tayangan sinetron di televisi nasional swasta yang berjudul “dunia terbalik” sebagai perwujudan fakta sosial ekonomi keluarga masyarakat Indonesia saat ini yang divisualkan berbentuk sinetron. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi pengamat sosial ekonomi dan praktisi keluarga sakinah atau keluarga Islam. Secara umum, tugas pokok dalam mencari nafkah keluarga dalam Islam dibebankan pada laki-laki (suami). Kendati dibenarkan perempuan (istri) mencari nafkah keluarga (berkerja) membantu perekonomian keluarga jika memang pendapatan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dengan catatan bahwa perempuan tersebut dalam berkerja tidak mendatangkan aib, fitnah dan mudarat bagi dirinya dan kelangsungan rumah tangganya, serta dapat menjaga kehormatannya dengan selalu menutup aurat. Maka wanita pencari nafkah keluarga dalam pandangan ekonomi Islam dibolehkan, namun itu sebagai alternatif untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan rumah tangga dengan suami dan anak-anaknya, juga tidak melanggar kodratnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, untuk mengasuh serta memberiakan kasih sayang yang cukup. 
BID’AH HASANAH TRANSAKSI EKONOMI ISLAM (Terminologi Bid’ah Ulama) nurhadi nurhadi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol. 15 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jieb.v15i2.1467

Abstract

Abstrak: Kaidah dasar dalam kajian fiqih muamalah adalah al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah, illa ma dalla dalilun ‘ala tahrimihi, maksudnya hukum asal perbuatan dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Penggunaan istilah Ekonomi Islam adalah bagian dari bid’ah agama, yang muncul pada tahun 1940-an di Negara India. Demikian menurut pendapat Timur Kuran, Profesor Ekonomi Politik, ia berpendapat sesuai dengan hasil penelitianya, membuktikan bahwa Ekonomi Islam sama sekali tidak dapat ditemukan dalam tradisi Islam. Sehingga istilah-istilah dan lembaga-lembaga bisnis sekarang yang tidak ada contoh dari Nabi dan tidak pernak ada pada zaman nabi adalah bid’ah. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan bid’ah menurut para ulama dan adakah bid’ah-bid’ah dalam ekonomi Islam. Hasil pembahasan menyatakan, bid’ah adalah setiap perbuatan yang tidak ada dan tidak dilakukan pada zaman Nabi yang bertentagan dengan nash al-Qur’an dan sunnah serta mashlahah. Melihat praktek ekonomi modern, maka banyak bid’ah-bid’ah dalam ekonomi Islam, diantaranya adalah istilah ekonomi Islam itu sendiri. Kegiatan dari ekonomi Islam di Indonesia yang merupakan bid’ah adalah perbankan syariah, zakat propesi dan lainya. Secara etimologi ketiganya disebut dengan bid’ah, namun secara terminology belum dapat dikatakan bid’ah. Sedangkan kaidah fiqih menjelasan “al-ashlu fil mu’amalah al-ibahah, illa ma dalla dalilun ‘ala tahrimihi”, kaedah inilah yang menutup pemaknaan konotasi buruk dari ungkapan bid’ah, menjadi bid’ah hasanah (baik) karena mengandung banyak kemashlahatan untuk manusia. Kata Kunci: Bid’ah Hasanah, Transaksi Ekonomi Islam Abstract: The basic rule in the study of fiqih muamalah is al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah, illa ma dalla dalilun 'ala tahrimihi, meaning the law of origin of deeds in muamalah is okay, unless there is a proposition that forbid it. The use of the term Islamic Economics is part of the religious heresy, which emerged in the 1940s in the State of India. Thus in the opinion of the Eastern Kuran, Professor of Political Economy, he argues in accordance with the results of his research, proving that Islamic Economics can not be found in Islamic tradition. So the terms and institutions of business now that there is no example of the Prophet and not necessarily present in the time of the prophet are heresy. Well, then what is meant by heresy according to the scholars and is there bid'ah-bid'ah in Islamic economy. The result of the discussion states that heresy is any act that does not exist and is not done at the time of the Prophet which contradicts the texts of the Qur'an and sunna and mashlahah. Seeing modern economic practice, then many bid'ah-bid'ah in Islamic economics, among them is the term Islamic economics itself. The activities of Islamic economics in Indonesia which are bid'ah are syariah banking, zakat propesi and others. Etymologically all three are called heresy, but in terminology can not be said bid'ah. While the rule of fiqih explains "al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah, illa ma dalla dalilun 'ala tahrimihi", this is the kaedah closing the meaning of bad connotation of the expression bid'ah, a bid'ah hasanah (good) because it contains many kemashlahatan for humans. Keywords: Bid'ah Hasanah, Transaction Economy Islam
HAK AZASI MANUSIA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurhadi Nurhadi; Rizizhco Ardianto Murti
MIMBAR YUSTITIA Vol 2 No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.377 KB) | DOI: 10.52166/mimbar.v2i1.1249

Abstract

Indonesia from the norm, categorized countries with commitments in the HUMAN RIGHTS of children. This research aims to mengetahuai how the concept of HUMAN RIGHTS of the child according to law No. 17 Th 2016 and Islam?. This qualitative research study mixed with primary sources of LAW No. 17 Th 2016 and Islamic Fiqh Wa Adillatuhu Wahbah Juhaili and other supporters. Research results: 1). The concept of the HUMAN RIGHTS of children in law No. 17 Th 2016 on the protection of the child, that the perlindunagn against an absolute must do because starting from the international and national level already has a strong legal instrument, especially the law of Pidananya, namely article I number 1 with imprisonment the shortest 5 (five) years and the longest 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion dollars), then the identity of the perpetrators in the halayak crowded in front of the post, was also castrated chemistry as well as the installation of electronic detection tools. 2). children's HUMAN RIGHTS Concepts in Islam include: 1). Right to life; 2. name); 3). Aqiqah; 4). BREAST MILK; 5). Eat Drink; 6). Rizqi; 7). Islamic Studies 8). The Bed; 9). Instruction Read Write; 13.) health care; 14). Teaching skills; 15.) a good place in the hearts of Parents; 16). Compassion; 17). Protection in political activities, the involvement of disputes, Wars, riots and violence; 18.) are not Exploited, economic and Sexual; 19). The protection and legal assistance; Punishment is appropriate and Humane.
CERAI BERSYARAT (SHIGHAT TA’LIQ) MENURUT DUAL SISTEM HUKUM (Hukum Islam dan Hukum Perdata) Nurhadi Nurhadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.915 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v11i1.1151

Abstract

Marriage is a sacred covenant that unites two deeply bound human beings (mitsaqan ghalizha). The agreement was concluded in a consent agreement between guardian and future husband. Indonesian civil law requires saying the husband's sighat ta'liq to his wife. The essence of sighat ta'liq is conditional divorce between the two. Using normative (doctrinal) legal research, and comparative law approach (fiqh of comparative Mazhab). The results of the study explain that Islamic law assesses a legal marriage if enough conditions and harmony, without sighat ta'liq. Indonesian sighat ta'liq requirements are in government policy through the decree of the minister of religion number 3 of 1953. The aim of the sighat ta'liq is to protect the wife from the abuse of her husband, if the husband violates, the wife has the right to sue in a religious court (divorce). Lafadz sighat ta'liq was made referring to the regulation of the minister of religion number 2 of 1990, but the lafadz contained an understanding of "new marriage and a direct promise of divorce". Compilation of Islamic Law (KHI) as an enactment legislation explanation of UUP number 1 of 1974 Article 46 paragraph 3 does not require sighat ta'liqKeywords : conditional; divorce; dual law; shighat ta’liq; system.Pernikahan merupakan akad sakral yang menyatukan dua insan terikat kuat (mitsaqan ghalizha). Perjanjian disimpul dalam ijab kabul antara wali dan calon suami. Hukum perdata Indoesia mengharuskan mengucapkan sighat ta’liq suami kepada istrinya. Inti dari sighat ta’liq adalah perceraian bersyarat antara keduanya. Menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan pendekatan perbandingan hukum (fikih perbandingan mazhab). Hasil penelitian menjelaskan bahwa hukum Islam menilai pernikahan sah jika cukup syarat dan rukunnya, tanpa sighat ta’liq. Hukum di Indonesia kebersyaratan sighat ta’liq ada dalam kebijakan pemerintah melalui maklumat menteri agama nomor 3 tahun 1953. Tujuan adanya sighat ta’liq dalam rangka melindungi istri dari kesewenangan suami, jika suami melanggar, istri berhak menggugat ke pengadilan agama (cerai gugat). Lafadz sighat ta’liq dibuat mengacu pada peraturan menteri agama  nomor 2 tahun 1990, namun lafadz tersebut mengandung pemahaman “baru nikah langsung janji cerai”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan perundangan penjelasan dari UUP nomor 1 tahun 1974 Pasal 46 ayat 3 tidak mewajibkan sighat ta’liq.Kata Kunci: bersyarat; bersyarat; dual sistem hukum; shighat ta’liq.
Sekolah Bermain (TPI/TPA/TKA/TPQ) dalam Pendidikan Islam Nurhadi Nurhadi
AS-SABIQUN Vol 1 No 1 (2019): MARET
Publisher : Pendidikan Islam Anak Usia Dini STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.208 KB) | DOI: 10.36088/assabiqun.v1i1.206

Abstract

The child is a symbiosis of the love of the husband and wife during the process of marriage. The purpose of getting married is to get offspring. The offspring of the marriage that arises from the surge of blessed love is the pious and pious child. Basically education plays in Islam from the time in the womb. After being born, both parents should joke and play a lot of positive but nuanced Islamic religions. Swinging the child on the swing while playing sholawatan and rhythm kasidah and nasyid or sya’ir-sya'ir wisdom of the poet about good children and doing good to parents. The custom of the community when leaving their children was swung in a swing while being adjusted by sya'ir pearl hikmah anak sholeh. In Islamic school playing has begun since in the womb, history records the story of Isya bint Maryam. In the history mentioned when containing is recommended to read the surah Maryam, Yusuf and Yasin, so that the child is born beautiful like Mary, Handsome pious like Yusuf and kind hearted like the heart of Al-Qur'an surah Yasin. Make a game that has Islamic religious nuances at home, such as audio, pictures, dolls and other Islamic toys. The atmosphere of the house where the children live is full of educational and impressive games so children feel comfortable at home. In the world of education it is known as the Al-Qur'an Education Park (TPI / TPA / TKA / TPQ). An institution or place to study the Qur'an and the teachings of Islam. During the Apostle saw TPI / TPA / TKA / TPQ were on the porch or terrace of the mosque. Learning patterns at TPI / TPA / TKA / TPQ with a period of one year, using the Al-Qur'an reading method, for example Iqra ', qira’ati and Yanbu'a.
Paradigma Islamisasi dan Integralisme Pendidikan Islam Nurhadi Nurhadi
FONDATIA Vol 3 No 1 (2019): MARET
Publisher : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.216 KB) | DOI: 10.36088/fondatia.v3i1.204

Abstract

Education is the main pillar of the rise of a country and nation. The ideology and paradigm of thought of educational leaders are the life of the world of educational effectiveness in a country. Islam is a strict teaching about education with the term compulsory education from buayan to grave. The education cycle starts from the mother's womb (womb) to the soil content (barzah). These three natural linkages make Muslim thinkers who are concerned about education that links between the three realms (womb, world and barzah). The integralism paradigm of education emerged which tried to incorporate the values of revelation and sunnah in the world of education, both science and technology. No less important is the education thinker who connects science and technology with imtaq (Islamization). These two terms gave birth to new institutions in the world of education. The integralism paradigm includes religious values in science and technology, giving birth to religious education institutions with nuanced science and technology, for example modern Islamic schools (MIM) or Global MI (MIG), International MI (MII), and others. Likewise, the paradigm of Islamization of education gave birth to educational institutions that connected science and technology with imtaq, for example integrated Islamic elementary schools and tahfizd (SDIT and SDITh) and the like. Basically the two ideologies of thought have the same substance, but the effects that are different from each other, namely MIG, MIM and MII become as if they were public schools, while SDIT seems like a religious school. In substance, these two educational institutions do not violate the legislation concerning the national education system from the point of view of education, but ideologically both can be said to be the psimism of educational science. According to the authors both must be equated scientifically and the legality and formality. But in the view of Islamic education MI is more important than SDIT.
History of Islamic Law on Earth Melayu Lancang Kuning Riau-Kepri Nurhadi Nurhadi
PALAPA Vol 7 No 1 (2019): MEI
Publisher : LP2M STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.671 KB) | DOI: 10.36088/palapa.v7i1.202

Abstract

Codification and cultural transformation in the Riau Malay region from a local religion to the Islamic religious system, complete with various forms of embodiment of all forms of culture. Revolution and religious reform in Riau Malay society which gave rise to cultural transformation were due to several inherent factors or other factors which were later strongly associated with Islam. Islam when it has to be actualized in culture has presented its face in harmony with the culture of culture in an area, and in the regional diversity of Islamic culture there is still a place for local Islamic culture. However, all cultural diversity is united by spirit and a sacred form of tradition that comes from tawhid. Riau Malay Culture is one of the forms of Islamic culture that has many supporters. Islamic values ​​are clearly seen in various aspects of Riau Malay culture. Malays make Islam the spirit or core of their culture. The history of the entry of Islam, Islamic law, codification and compilation of Islamic law on the yellow Malay land of Riau Kepri tend to be modest, without any resistance mentally, socially, culturally and faithfully. This has led to the Trem that Malays are synonymous with Islam, especially Malay Riau.
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Pemberian Motivasi oleh Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Nurhadi Nurhadi; Shilfia Alfitry
PALAPA Vol 8 No 1 (2020): MEI
Publisher : LP2M STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.669 KB) | DOI: 10.36088/palapa.v8i1.696

Abstract

This research is motivated by the initial problem of the still low student learning outcomes in Islamic religious education subjects. The data analysis technique of this study used a regression analysis method. This type of research is quantitative by using the Quasy Experiment method and uses the Nonequivalent Control Group Design research design. Based on the results of the study, the effect of the application of the discovery learning model to student learning outcomes shows that the tcount is greater than ttable both at the 5% significance level or the 1% significance level (2,000 <3,119> 2,660) this means that Ha is accepted and H0 is rejected, while the effect of giving Teacher motivation towards student learning outcomes shows that tcount is greater than ttable both at the significance level of 5% and the significant level of 1% (2,000 <4,090> 2,660). Motivation by the teacher together on student learning outcomes results are greater than t table both at the 5% significance level and 1% significance level (2,000 <3,191> 2,660) this means that Ha is accepted and H0 is rejected.
Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Spiritual terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota Nurhadi Nurhadi; Fitria Fitria
PALAPA Vol 8 No 1 (2020): MEI
Publisher : LP2M STIT Palapa Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.253 KB) | DOI: 10.36088/palapa.v8i1.698

Abstract

This study aims to find the effect of emotional and spiritual intelligence on the morals of students in junior high schools in Bangkinang City District. The purpose of this study are three, namely: 1. To determine the effect of emotional intelligence on the morals of students in the First Middle School in Bangkinang District. To find out the effect of spiritual intelligence on students' behavior in the First Middle School in Bangkinang City District. 3. To find out the significant influence between emotional and spiritual intelligence on the morals of students at the First Middle School in Bangkinang Kota sub-district. This research is a correlational research with a quantitative approach. The population of this study was 2205 students. Research samples were 399 students. Sampling using Slovin formula with an error rate of 5%, sampling technique using Stratified Random Sampling. Data collection techniques in this study using a questionnaire and data analysis techniques using multiple regression. From the results of the study obtained that there is an influence between emotional intelligence on student morals with a Significant value of 0,000 <0.05. There is an influence between spiritual intelligence on student morals with a Significant value of 0,000 <0.05. Then there is a significant influence of Emotional and Spiritual Intelligence on the Morals of Students in Junior High Schools in Bangkinang City District with a Significant value of 0,000 <0.05.