<![CDATA[This study analyzes the normative weaknesses of Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics, which prohibits notaries from engaging in publication or promotion activities but remains ambiguous and unresponsive to the dynamics of the digital era. The ambiguity of this provision creates legal uncertainty and challenges the adaptation of notarial practices to the development of digital communication technologies. Using a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the relationship between ethical restrictions and the growing need for transparency and public access to legal information. The findings reveal that the lack of clear distinctions between publication and promotion results in inconsistent enforcement and restricts notaries’ ability to educate the public. The study’s novelty lies in its proposal to reconstruct Article 4 paragraph (3) of the Notary Code of Ethics by incorporating explicit exceptions that allow notaries to use digital media for non-commercial educational purposes, thereby harmonizing professional integrity with technological advancement. The reconstruction is expected to strengthen legal certainty, support the proportional exercise of ethical rules, and enhance the accessibility of notarial services in the digital era. Penelitian ini menganalisis kelemahan normatif Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang melarang notaris melakukan publikasi atau promosi jabatan, namun masih bersifat ambigu dan belum adaptif terhadap dinamika era digital. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat kemampuan notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menelaah hubungan antara pembatasan etis dan kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pembedaan yang tegas antara publikasi dan promosi mengakibatkan inkonsistensi penerapan sanksi serta membatasi peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan rekonstruksi Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris dengan menambahkan klausul eksplisit yang memperbolehkan notaris memanfaatkan media digital untuk tujuan edukatif non-komersial, sehingga tercipta keseimbangan antara integritas profesi dan kemajuan teknologi. Rekonstruksi ini diharapkan memperkuat kepastian hukum, mendorong penerapan prinsip proporsionalitas dalam etika profesi, serta meningkatkan aksesibilitas layanan kenotariatan di era digital.]]>
