Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Interdisciplinary Social Studies Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Anayasa Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Siber International Journal of Advanced Law
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan) Mulyadi, Wisono; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19394

Abstract

AbstractThis article described and studied the following problems: firstly what is the Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the application for marriage dispensation?. Secondly, what is the legal consequence of the grant or the refusal of the application for marriage dispensation?. This study was an empirical or sociological research that was descriptive in nature. The types of data used were primary and secondary ones including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study; and the technique of analyzing data used was the qualitative one with interactive model of analysis. The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in Pacitan Religion Court. When the application for marriagedispensation was granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage dispensation was refused, there would be no reason to get married until the marriage age was fulfilled by the applicants.Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Marriage Law, Stipulation of the JudgeAbstrakArtikel  ini  mendiskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pertama  bagaimana  pertimbangan  Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua,  apa  akibat  hukum  yang  timbul  atas  dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan  sudah  cukup  dan  lengkap  menurut  Pengadilan,  serta  tidak  ada  hubungan  kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Hukum Perkawinan, Penetapan Hakim
PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG WATES Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19248

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks. Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut dintaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan
KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA Indriyani, Riska Andista; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39337

Abstract

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation  or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak  kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.
AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan) Mulyadi, Wisono; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19394

Abstract

AbstractThis article described and studied the following problems: firstly what is the Judge of Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing the application for marriage dispensation?. Secondly, what is the legal consequence of the grant or the refusal of the application for marriage dispensation?. This study was an empirical or sociological research that was descriptive in nature. The types of data used were primary and secondary ones including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study; and the technique of analyzing data used was the qualitative one with interactive model of analysis. The result of research showed that the Pacitan Religion Court’s rationale in granting or refusing an application for marriage dispensation was based on the evidences filed by the applicant. When the evidence filed was adequate and completed according to the Court and there was no kinship or sibling relationship and no prohibition to conduct marriage, the Chamber of Judge would have no reason to refuse the application. However, when the application was filed by non-authorized one, the evidence was inadequate, and there was a prohibition to conduct marriage, the application would be refused by the Chamber of Judge in Pacitan Religion Court. When the application for marriagedispensation was granted, the Pacitan Religion Court would release a stipulation mentioning that the marriage could be held. And then the applicant would bring the stipulation to the local Religion Affairs Office (KUA). Based on such the stipulation, KUA could hold the marriage of applicants. Meanwhile, when the application for marriage dispensation was refused, there would be no reason to get married until the marriage age was fulfilled by the applicants.Keywords: Marriage dispensation, Pacitan Religion Court, Marriage Law, Stipulation of the JudgeAbstrakArtikel  ini  mendiskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pertama  bagaimana  pertimbangan  Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua,  apa  akibat  hukum  yang  timbul  atas  dikabulkan  atau  ditolaknya  permohonan  dispensasi perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Apabila bukti yang diajukan  sudah  cukup  dan  lengkap  menurut  Pengadilan,  serta  tidak  ada  hubungan  kekeluargaan maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Akan tetapi, ketika permohonan diajukan bukan oleh orang yang berwenang, tidak terdapat bukti yang cukup, serta adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka permohonan akan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan. Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pacitan akan mengeluarkan sebuah penetapan yang berisi bahwa perkawinan dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa oleh pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat. Berdasarkan penetapan tersebut, KUA dapat melaksanakan perkawinan pemohon. Sedangkan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak maka tidak ada alas hak untuk menikah, hingga usia perkawinan terpenuhi oleh pemohon.Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pacitan, Hukum Perkawinan, Penetapan Hakim
UPAYA HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Mawarni, Tyas Sekar; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39341

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to explain the legal efforts that can be done if the parents do not implement the obligation of alimentation in the perspective of child protection. The method used is the method of legal research normatif (legal research), with the approach of the law (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). The legal substances used in this study include primary and secondary legal materials. The results of this study explain the parental remedies that do not carry out alimentation obligations in theoretical studies can be done by litigation or court and non-litigation or out of court. However, for non-litigation settlement in Indonesia is not yet available for family problems. Legal efforts through litigation may include the filing of livelihood rights and the execution of a permanent judge’s decision regarding the right of alimentation (cost of living).Keywords: Legal effort;alimentation obligation; child; and child protection. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam perspektif perlindungan anak.Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai upaya hukum orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan.Namun, untuk penyelesaian melalui nonlitigasi di Indonesia belum difasilitasi Negara Mengenai masalah keluarga. Upaya hukum melalui Litigasi dapat berupa pengajuan hak nafkah dan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai hak alimentasi (biaya nafkah).Kata Kunci: Upaya hukum; kewajiban alimentasi;anak;dan perlindungan anak.
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Kuncoro, Guritno Tri; Cahyaningsih, Diana Tantri; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19244

Abstract

Abstract This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative.Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed. Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary  Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang berangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban  pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris
PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE DI BETENG TRADE CENTER SURAKARTA Gupita, Fatia; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19258

Abstract

AbstractThis article aims to determine implementation of good faith principle in an online purchase agreement at Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. This article law belongs to the type of legal research or empirical descriptive, with a qualitative approach. Data used primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. Data analysis technique used qualitative analysis with interactive analysis model. The result showed that the implementation of good faith principle in an online purchase agreement at BTC covers all of agreement’s phases, namely pre agreement phase, agreement phase, and post agreement phase. Traders and buyers had implemented good faith principle in the agreement phase, while in the pre agreement and post agreement phase good faith principle had not been implemented.Keywords : Good Faith Principle, Online Purchase Agreement, Agreement’s PhasesAbstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.  Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli secara online di BTC meliputi seluruh tahap perjanjian, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian, dan tahap pasca perjanjian. Pedagang dan pembeli sudah melaksanakan asas itikad baik pada tahap perjanjian, sedangkan pada tahap pra perjanjian dan tahap pasca perjanjian asas itikad baik belum dilaksanakan.Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli secara Online, Tahap-tahap Perjanjian
ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SCRAP ANTARA PT. PERTAMINA REFINERY UNIT IV DENGAN VENDOR Sandytias Dwi Putera; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43018

Abstract

AbstractThe article aims to know and analyze the basic application of proportionality in the formation  phase and the implementation stage of scrap purchase agreements between PT. Pertamina RU IV Cilacap and the vendors. This research belongs to the type of empirical law research that is descriptive by using a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature studies. Technical analysis of data used by authors is a qualitative analysis with interactive analysis models. The results showed that the principle of proportionality has been applied to the establishment and implementation of scrap purchase agreements between PT. Pertamina RU IV Cilacap with the vendors. At the stage of the formation consisting of the negotiation stage, and the drafting phase of the agreement has applied the principle of proportionality by using 4 principles namely the principle of equality of rights, principles of freedom, proportional distribution principle, and the win-win solution principle. The principle of proportionality has also been applied to the implementation of scrap purchase agreements using the principle of equality of rights, principles of freedom, proportional distribution principle so that PT. Pertamina RU IV Cilacap as the seller and vendor as The buyer has applied the principle of proportionality to all phases of the agreement which starts from the negotiation stage until the implementation of the agreement in achieving a fair exchange of rights and obligations for the parties.Keywords : The principle of Proportionality; Scrap Purchase Agreement; Phase of Agreement Establishment; Phase of Implementation of the AgreementAbstrakArtikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam tahap pembentukan dan tahap pelaksanaan perjanjian jual beli scrap antara PT. Pertamina RU IV Cilacap dengan vendor. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas proporsionalitas telah diterapkan pada tahap pembentukan dan pelaksanaan perjanjian jual beli scrap antara  PT. Pertamina RU IV Cilacap dengan vendor. Pada tahap pembentukan yang terdiri dari tahap  negosiasi, dan tahap penyusunan perjanjian telah menerapkan asas proporsionalitas dengan menggunakan 4 prinsip yaitu prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi proporsional, dan prinsip win-win solution. Asas proporsionalitas juga telah diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian jual beli scrap dengan menggunakan prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi proporsional sehingga PT. Pertamina  RU IV Cilacap selaku penjual dan vendor selaku pembeli telah menerapkan asas proporsionalitas pada seluruh tahapan dalam perjanjian yang dimulai dari tahap negosiasi sampai tahap pelaksanaan perjanjian dalam mencapai pertukaran hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak.Kata Kunci : Asas Proporsionalitas; Perjanjian Jual Beli Scrap; Tahap Pembentukan Perjanjian; Tahap Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan
UPAYA HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Tyas Sekar Mawarni; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.379 KB) | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39341

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to explain the legal efforts that can be done if the parents do not implement the obligation of alimentation in the perspective of child protection. The method used is the method of legal research normatif (legal research), with the approach of the law (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). The legal substances used in this study include primary and secondary legal materials. The results of this study explain the parental remedies that do not carry out alimentation obligations in theoretical studies can be done by litigation or court and non-litigation or out of court. However, for non-litigation settlement in Indonesia is not yet available for family problems. Legal efforts through litigation may include the filing of livelihood rights and the execution of a permanent judge’s decision regarding the right of alimentation (cost of living).Keywords: Legal effort;alimentation obligation; child; and child protection. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam perspektif perlindungan anak.Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai upaya hukum orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan.Namun, untuk penyelesaian melalui nonlitigasi di Indonesia belum difasilitasi Negara Mengenai masalah keluarga. Upaya hukum melalui Litigasi dapat berupa pengajuan hak nafkah dan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai hak alimentasi (biaya nafkah).Kata Kunci: Upaya hukum; kewajiban alimentasi;anak;dan perlindungan anak.
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS MENGENAI KEWAJIBAN PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA Guritno Tri Kuncoro; Diana Tantri Cahyaningsih; Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19244

Abstract

Abstract This Article examines the effectiveness in the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position on Fingerprint Adjustment to Minuta Deed. The problems that occur in connection with the implementation of such articles in the practice of notarial and legal consequences if the Agent does not put fingerprints on the Minuta Deed. This research is a descriptive sociological or empirical legal research using qualitative approach. Primary data sources in this study were Notary and his staff at the Office of Notary Surakarta Soenarto, S.H. and in the Office of Notary Boyolali Diyah Setiyowati Secondary data obtained by researchers through literature study and document studies. Data collection techniques are documentation, observation, and interview. The method of analysis of legal materials used is descriptive qualitative.Based on the result of the research and discussion, the conclusion about the fingerprint attachment to the Minuta Deed is explained by Article 4 paragraph (1) letter c of Law Number 2 Year 2014 regarding the Amendment of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position held As the basis of the rules to be adhered to in the fingerprint adherence Against the Minuta Deed which serves to prove that the Attendance is actually facing the Notary. If the Attachment fingerprint Against not executed by a Notary will have legal effect, is sanction for the Notary concerned. Based on the results of research from resource-informant researcher explained that in the areas of the speakers concerned have not encountered irregularities against fingerprint sticking obligations Against the Minuta Deed. Keywords: Fingerprint, Minuta Deed, Position Notary  Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai efektivitas dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta. Adapun permasalahan yang terjadi kaitannya dengan implementasi pasal tersebut di praktek kenotariatan dan akibat hukum apabila Penghadap tidak membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Notaris dan stafnya di Kantor Notaris Kota Surakarta Soenarto, S.H. dan di Kantor Notaris Kabupaten Boyolali Diyah Setiyowati. data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang oleh narasumber peneliti dijelaskan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilaksanakan sebagai dasar peraturan yang harus ditaati dalam pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta yang berfungsi untuk membuktikan bahwa Penghadap benar-benar secara nyata menghadap ke Notaris. Apabila pelekatan sidik jari Penghadap tidak dilaksanakan oleh Notaris akan menimbulkan akibat hukum, yakni sanksi bagi Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber-narasumber peneliti dijelaskan bahwa di daerah narasumber-narasumber yang berangkutan belum ditemui penyimpangan terhadap kewajiban  pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta.Kata kunci: Sidik Jari, Minuta Akta, Jabatan Notaris
Co-Authors Agus Riewanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Andina Elok Puri Maharani Clearestha Nakita Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Emmy Latifah Fahmi Ressa Alfarizki Faiza Rachmadani Fatia Gupita Gupita, Fatia Guritno Tri Kuncoro Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya Ihda Amanati Munawwaroh, Ihda Amanati Ikhsan, Varian Indriyani, Riska Andista Kuncoro, Guritno Tri Mawarni, Tyas Sekar Meidya Utama Prayoga Muhammad Syafiq Prasetyo Nugroho Mulyadi, Wisono Mulyadi, Wisono Nandapratiwi, Zalma Afika Priyanto, Gagah Putra Putri Melati Nur Hidayah Ratna Nindya Hastaning Pertiwi Riska Andista Indriyani Sandytias Dwi Putera Sari Dewi Adhistya Wandayani Sulistyorini Pevey Yuliana suraji suraji Tyas Sekar Mawarni Wafi Adiyu Hibatullah Yeni Astutik Yosephine Adinda Dwika Sandra Yundha Rachmawati