Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Wuri Sumampouw; Kana Kurnia; Imam Ridho Arrobi
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506

Abstract

Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai omnibus law dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.
Analisis Hukum terhadap Prinsip Most Favoured Nations dalam Sengketa Dagang Impor Produk Besi Kana Kurnia; Teten Tendiyanto
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.392 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.3196

Abstract

The purpose of this research is to explore and analyze Indonesia's actions against Vietnam's exclusion based on the Most Favored Nation Principle; and analyze how the Most Favored Nation's principle should be reflected in the State of Vietnam. The research uses the normative legal research method by searching various sources of legal materials that are described descriptively. The results of the study show that Indonesian policies are inconsistent with Article 1.1 of GATT or not in accordance with MFN principles, and Vietnam can demand that Indonesia be treated equally and non-discriminatively.Keywords: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area AbstrakPenelitian ini bertujuan yaitu untuk menggali dan menganalisis tindakan Indonesia terhadap pengecualian Vietnam berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation; dan menganalisis bagaimana seharusnya pengeculian prinsip Most Favoured Nation terhadap Negara Vietnam. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelusuran berbagai sumber bahan hukum yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Indonesia inkonsisten terhadap Article 1.1 GATT atau tidak sesuai dengan prinsip MFN, dan Vietnam dapat menuntut kepada Indonesia untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif.Kata Kunci: GATT, Most Favoured Nations, Custom Union/Free Trade Area