Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Organisasi Perempuan dalam Penguatan Social Capital Melawan Pandemi Covid-19 (Studi pada Gerakan Kampanye Sosial Persit Kartika Chandra Kirana XXXIX Kabupaten Pati Jawa Tengah) Dewi Erowati; Kuncoro Bayu Prasetyo; Sri Astuty; Tutting Anggraeni
Umbara Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/umbara.v5i1.28056

The Covid-19 pandemic has spread globally. In Indonesia, when the pandemic destroys the health system and global economy, social capital arrives as an alternative to sustain community resilience. This research aims to 1) describe a social capital within the community and how it is being campaigned and strengthened within the community by the actors in the community itself amidts their effort to overcome the Covid-19 pandemic; and 2) to describe community’s response towards the social capital campaign.The study was conducted using qualitative methods. Observation was conducted towards various activism by Persit KCK XXXIX Pati; a women’s organizations, in particular their activities in social campaign against Covid-19 pandemic. The results of this research suggest that social capital can be an alternative for community survival when economis capital destroyed. Solidarity and mutual assistance among community members without considering the financial benefits is crucial in a crisis situation of the Covid-19 pandemic. Persit Kartika Chandra Kirana Branch XXXIX Pati through its various voluntary and non-profit activities has shown itself as one of the driving forces for the growth and revitalization of social capital within the community, especially through the networks that they structurally or non-structurally owned.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

A land certificate is an important document that shows proof of someone's ownership and rights to land. The complete systematic land registration program offers to people to make land certificates at a low cost. However, in its implementation there were many problems and irregularities encountered, especially the high collection of costs to the community. In 2017, Kudus Regency became one of the cities with the largest Prona certificate quota and there were often many problems in the implementation of Prona. Ombudsman Republik Indonesia is present as an institution that functions to oversee and resolve public service problems that occur in the community. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah as the representative of the central Ombudsman supervised and tries to resolve the problems that occurred during the implementation of Prona in Kudus Regency. This study uses qualitative research methods with a case study approach. The purpose of using this method is to dig up data and information accurately and specifically, so that the data and information produced is complete and in-depth. Data collection techniques used were interviews with eight informants, literature review and review of documents relating to the supervision of the Ombudsman Republik Indonesia. The results of this study indicate that the supervision carried out by Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah in supervising Prona in Kudus Regency was in accordance with its functions, duties, and authority. Supervision carried out by the Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah is to conduct an investigation of its own initiative, conduct preventive supervision and cooperate with other law enforcement agencies. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tries to resolve the Prona problem reported by the public and Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah also sent suggestions for improvements to stakeholders to prevent problems from recurring. The thing that was lacking in the supervision was Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah did not involve the community in supervising Prona in Kudus Regency.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
Jurnal Penelitian Vol 13, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v13i1.5404

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

Pengaruh Peran Kampanye Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Muda Di Kota Semarang Nureza Ade Saputra; Dewi Erowati
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Intensitas yang tinggi menjadikan media sosial sebagai saluran komunikasi politik alternative, juga dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran penggunaan media sosial sebagai media Kampanye politik dalam mempengaruhi perilaku pemilih dengan mengungkapkan bagaimana peran kampanye politik di media sosial terhadap perilaku pemilih muda di Kota Semarang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan bagaimana media sosial sebagai media komunikasi baru untuk kampanye kegiatan politik dapat mempengaruhi perilaku pemilih muda di Kota Semarang pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, responden sebanyak 100 orang anak muda yang tersebar di Kota Semarang. Hasil analisis data menujukan, Koefisien regresi variabel peran kampanye sosial media adalah positif (0,792) dan signifikan. Pengujian variabel peran kampanye sosial media terhadap perilaku pemilih muda menghasilkan nilai Fhitung sebesar (120.636) > Ftabel (2.96) atau signifikansi (0.000) < (0.05), sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara peran kampanye sosial media terhadap perilaku pemilih muda.

ISLAM LIBERAL DI INDONESIA (PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA Erowati Dewi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v2i2.2119

This article is an author’s analysys of Liberal Islamic Thought and its influence on Islamic politics in Indonesian. The issues in this paper are: (a) What is Liberal Islam and Liberal Islam typology?, (b) What is the thought of Liberal Islam in Indonesia?, (c) How is the influence of Liberal Islamic thought in Indonesia? The Liberal Islamic Thoughts described in this article include opposing the idea of an Islamic state (secular), pluralism, democracy, and gender equality having an influence on Islamic political thought. The influence is gaining resistance from fundamentalists, where fundamentalist thinking is to want an Islamic state.

DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM OPEN GOVERNMENT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018-2019) Arie Hendrawan; Yuwanto Yuwanto; Dewi Erowati
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v7i1.31148

ABSTRAK. Antara demokrasi delibertif dengan open government sebenarnya mempunyai relasi interaktif. Demokrasi deliberatif berpotensi merevitalisasi open government agar tidak hanya terjebak pada pembukaan data publik di kanal-kanal digital pemerintah. Sementara itu, open government dapat lebih merasionalisasikan gagasan demokrasi deliberatif di masyarakat kontemporer dengan sistem teknologi digital. Penelitian ini hendak menganalisis, bagaimana praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi open government di Kota Semarang tahun 2018-2019. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan, bahwa praktik demokrasi deliberatif dalam implementasi open government tahun 2018-2019 dilakukan lewat beragam aktivitas deliberasi pada ruang publik fisik dan virtual. Namun, praktik demokrasi deliberatif antara pemerintah dengan masyarakat sebagian besar belum sampai pada tataran pengambilan keputusan deliberatif. Sebagai simpulan, open government terbukti mendukung praktik demokrasi deliberatif melalui berbagai program dan sistem teknologi digital yang memungkinkan proses deliberasi pada ruang publik fisik serta virtual. Meskipun demikian, syarat-syarat deliberasi dan ruang publik ideal dalam praktik demokrasi deliberatif belum semuanya terpenuhi secara komprehensif.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
Jurnal Penelitian Vol 13, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jp.v13i1.5404

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO Syaifurrohman Syaifurrohman; Dewi Erowati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v4i2.2020.118-130

Aksesibilitas penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam Pemilu tahun 2019 yang dijamin dan sudah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Penelitian ini akan mengupas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan memetakan persepsi dari kalangan disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang partisipasi pemilih penyandang disabilitas tergolong rendah yaitu 29,08%. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap penyandang disabilitas tentang aksesibilitas dalam pemilu dan sebagai refleksi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah dalam mengimplementasian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara terbuka, dengan pemilihan informan secara purposive.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas yang sudah semakin baik dan terhindar dari diskriminatif khusunya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini akan mengubah paradigma terkait diskriminasi yang timbul dengan adanya asumsi penyandang disabilitas adalah komunitas marginal yang tidak berdaya dan tentunya memberikan strategi terhadap peningkatan partisipasi dalam Pemilu yang akan datang.Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Penyelenggara Pemilu

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH TERHADAP MALADMINISTRASI PUNGUTAN LIAR PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 Achmad Nur Fuad; Dewi Erowati
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang menunjukkan tanda bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui Prona menawarkan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dengan biaya yang murah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak ditemui permasalahan dan penyimpangan, terutama pemungutan biaya ke masyarakat yang tinggi. Pada tahun 2017, Kabupaten Kudus menjadi salah satu kota yang memiliki kuota sertifikat Prona terbesar dan sering terjadi banyak permasalahan dalam penyelenggaraan Prona. Ombudsman Republik Indonesia hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan pelayanan publik yang terjadi di masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagai perwakilan Ombudsman pusat melakukan pengawasan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menggali data dan informasi dengan akurat dan spesifik, supaya data dan informasi yang dihasilkan lengkap dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan delapan informan, kajian pustaka dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengawasi Prona di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah adalah melakukan investigasi inisiatif sendiri, melakukan pengawasan preventif dan melakukan kerjasama dengan aparat hukum lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Prona yang dilaporkan masyarakat dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran perbaikan kepada instansi yang terlibat untuk mencegah permasalahan terulang kembali. Hal yang kurang dalam pengawasan tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kurang melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus.

Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia Ika Prawitasari; Dewi Erowati
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

This study examines effectiveness 2020 simultaneous regional elections in the midst of Covid-19 pandemic. In addition, indicators of success Pilkada are integrity organizers and public participation in exercising their voting rights. Therefore, looking at 2020 Pilkada which was held in midst Covid-19 pandemic is still an important discourse. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques use primary data obtained from webinars on local political democracy during pandemic and secondary data by citing books, journals, documents and printed media, as well as other supporting materials. The results showed that the 9 December 2020 Pilkada had several threats and opportunities, including; First, threat of high number of positive cases of Covid-19, limited time, process updating voter data, technical guidance for ad hoc administrators, logistical budgets, education and political outreach. Second, opportunities for technology and information as means of political education and political socialization. Third, organizing regional elections by using e-voting, being the right recommendation, seeing use of e-voting can preserve people's voting rights and inhibit spread of Covid-19.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search