<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa menurut peraturan menteri keuangan nomor: 62/pmk.06/2020 di kantor wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 belum efektif karena efektif sebab dari tahun 2008 sampai sekarang, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat baru menyelesaikan 15 (lima belas) aset milik Tionghoa, dan 23 (dua puluh tiga) aset yang belum terselesaikan dari total 38 (tiga puluh delapan) aset milik Tionghoa khusus Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa di Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif baik dari sisi eksternal maupun internal. According to Minister of Finance regulation number 62/pmk.06/2020 at the DJKN regional office for South, Southeast and West Sulawesi, the research objective aims to analyse the effectiveness of transferring Chinese-owned land rights. The research method used is empirical legal research. The results of this research show that Minister of Finance Regulation Number: 62/PMK.06/2020 has not been effective because from 2008 until now, the South, Southeast and West Sulawesi DJKN Regional Offices have only resolved 15 (fifteen) Chinese-owned assets, and 23 ( twenty-three) unresolved assets out of a total of 38 (thirty-eight) Chinese-owned assets specifically for South Sulawesi Province. The factors influencing the transfer of Chinese-owned land rights in South Sulawesi Province have not been effective, both externally and internally.]]>
