Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Proses Persidangan Di Indonesia Syam, Nur Rahmayana; Marsuni, Lauddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum kesaksian Justice Collaborator dalam proses persidangan dan perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam proses persidangan. Penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum justice collaborator pada persidangan belum diatur secara jelas dan rinci. Dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara para penegak hukum dalam menentukan Justice Collaborator (2) Perlindungan hukum terhadap justice collaborator, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. The research objective is to analyze the legal position of Justice Collaborator's testimony in the trial process and the legal protection of Justice Collaborator in the trial process. This research uses primary and secondary data that is obtained and collected, then analyzed qualitatively which is then discussed descriptively by outlining the problems and solutions related to this research. The results of this research show that: (1) The legal position of justice collaborators at trials has not been regulated clearly and in detail. And there are still differences in perspective between law enforcers in determining Justice Collaborators (2) Legal protection for justice collaborators cannot be prosecuted legally, either criminally or civilly for testimony and/or reports that they will, are giving, or have given, except for testimony or the report was not provided in good faith.

Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Gunawan, Wahyu; Marsuni, Lauddin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Kepolisian Resort Pangkep. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Pangkep. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the efforts to resolve criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. 2) To determine and analyze what factors influence the process of resolving criminal acts of domestic violence by the Pangkep Resort Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Pangkep Police investigators. The author's research results found that: 1) Law enforcement against domestic violence is less effective 2). Factors that influence law enforcement against domestic violence are legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rahman, Abdul; Marsuni, Lauddin; Aswari, Aan
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1)Pelaksanaan fungsi kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bone yaitu Upaya pre-emptive (pembinaan), kedua Upaya preventif (pencegahan) dan ketiga Upaya represif (penindakan) . 2) Efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi: a) Ketaatan hukum; b) pengaruh SDM; c) Sarana dan prasarana; dan d) Biaya operasional. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The results of the author's research found that: 1) The implementation of police functions regarding criminal acts of narcotics abuse in Bone Regency is still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bone Police are pre-emptive efforts (coaching), secondly preventive efforts ( prevention) and thirdly repressive efforts (action). 2) The effectiveness of the police function in eradicating the spread and abuse of narcotics certainly cannot be separated from the factors that influence it, including a) Compliance with the law; b) influence of human resources; c) Facilities and infrastructure; and d) Operational costs.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Apriansyah, Arya; Marsuni, Lauddin; Salmawati, Salmawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum acara mahkamah konstitusi pada putusan nomor 90/puu-xxi/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pengujian perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan inkonsistensi terhadap hukum acara Mahkamah Konstitusi, antara lain pelaksanaan yang di daftarkan kemudian dicabut lalu ditarik kembali pendaftaranya, pengujian permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi seharusnya diajukan sendiri oleh orang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, adanya komflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan pertimbangan hukum dengan perkara-perkara yang ditolak meski dalil permohonanya sama. The research objective is to analyze the application of constitutional court procedural law in decision number 90/puu-xxi/2023 concerning the age limit for presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is the normative legal research method. The results of the research show that the process of reviewing case Number 90/PUU-XXI/2023 gives rise to inconsistencies in the procedural law of the Constitutional Court, including actions that are registered and then revoked and then withdrawn, the application for judicial review to the Constitutional Court should be submitted by the person who feels aggrieved. constitutional rights, the conflict of interests of the Chief Justice of the Constitutional Court, and the legal considerations of the Constitutional Court judges which are different from the legal considerations of cases that are rejected even though the arguments for the petition are the same.

Efektivitas Pengalihan Hak Atas Tanah Milik Tionghoa Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMk.06/2020 Bertua, Bertua; Marsuni, Lauddin; Salmawati, Salmawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa menurut peraturan menteri keuangan nomor: 62/pmk.06/2020 di kantor wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.06/2020 belum efektif karena efektif sebab dari tahun 2008 sampai sekarang, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat baru menyelesaikan 15 (lima belas) aset milik Tionghoa, dan 23 (dua puluh tiga) aset yang belum terselesaikan dari total 38 (tiga puluh delapan) aset milik Tionghoa khusus Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengalihan hak atas tanah milik Tionghoa di Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif baik dari sisi eksternal maupun internal. According to Minister of Finance regulation number 62/pmk.06/2020 at the DJKN regional office for South, Southeast and West Sulawesi, the research objective aims to analyse the effectiveness of transferring Chinese-owned land rights. The research method used is empirical legal research. The results of this research show that Minister of Finance Regulation Number: 62/PMK.06/2020 has not been effective because from 2008 until now, the South, Southeast and West Sulawesi DJKN Regional Offices have only resolved 15 (fifteen) Chinese-owned assets, and 23 ( twenty-three) unresolved assets out of a total of 38 (thirty-eight) Chinese-owned assets specifically for South Sulawesi Province. The factors influencing the transfer of Chinese-owned land rights in South Sulawesi Province have not been effective, both externally and internally.

Implementation of Criminal Law on Tax Evasion in the Policy of Harmonizing Tax Regulations Rohid, Rohid; Marsuni, Lauddin; Ahmad, Kamri
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): September 2024 - February 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i2.611

This research discusses the application of criminal law on tax evasion in the context of tax regulation harmonization policy in Indonesia. The main focus of this research is to analyze two things, namely: first, legal arrangements related to alleged tax evasion based on positive law in Indonesia, and second, the application of criminal law to alleged tax evasion as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The research method used in this research is normative legal research (doctrinal), using the statue approach, analytical approach, and conceptual approach. The research data presented is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The study results show that: Legal arrangements for alleged tax evasion in Indonesia are regulated through the Harmonization of Tax Regulations legislation which provides the legal basis for prosecuting the crime, including its elements. However, in Decision Number: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, the application of these provisions was not prioritized. The Public Prosecutor only focused on corruption and money laundering crimes, where tax evasion became a predicate crime for money laundering. Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana atas penggelapan pajak dalam konteks kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dua hal, yaitu: pertama, pengaturan hukum terkait dugaan penggelapan pajak berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan kedua, penerapan hukum pidana terhadap dugaan penggelapan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan menggunakan metode pendekatan statue approach, analytical approach, dan conceptual approach. Data penelitian yang disajikan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukan bahwa: Pengaturan hukum atas dugaan penggelapan pajak di Indonesia diatur melalui perundang-undangan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memberikan dasar hukum penindakan tindak pidana tersebut, termasuk unsur-unsurnya. Namun, dalam Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-Tpk//2023/Pn.Jkt.Pst, penerapan ketentuan tersebut tidak diutamakan. Jaksa Penuntut Umum hanya berfokus pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana penggelapan pajak menjadi predicate crime bagi tindak pidana pencucian uang.

Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements Yambo, Dhaly Grendi; Marsuni, Lauddin; Aswari, Aan
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/9qxens49

This study aims to determine the legal validity of information technology-based loan agreements. The research method used is normative legal research, which utilizes secondary data sources. These sources include the opinions of experts or specialists who study books, journals, and literature on the legal basis of contracts and laws and regulations. The research findings indicate that Information Technology-Based Lending Services (Fintech Lending) are an innovation in the financial sector that enables online lending and borrowing transactions using electronic systems. Online loan agreements are regulated by Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022. These agreements are legally valid and enforceable as long as they meet the legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, capacity, a specific matter, and a lawful cause. Dispute resolution in information technology-based loan agreements in the event of default can be carried out through litigation or non-litigation. Litigation is commonly referred to as the path taken in court, while non-litigation is through Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), which include mediation, arbitration, and binding opinions. This research recommends educating users about the terms and conditions of agreements, focusing on legal validity and certainty, and strengthening regulations on personal data security and dispute resolution mechanisms.

Application Of Primum Remedium Principle in Corruption Criminal Acts In Decision (Number 46/Pid.Sus.TPK/2024/PN Mks) Wirayudha, Budhi; Marsuni, Lauddin; Assaad, Andi Istiqlal
COMPENDIUM OF JUDGE MADE LAW Vol. 1 No. 1 (2025): Compendium of Judge Made Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/cojml.v1i1.951

This study aims to find out two things, namely the first to find out the legal considerations of the Panel of Judges in applying the primum remedium principle in decision Number 46 / Pid.Sus.TPK / 2024 / PN Mks and the second to find out the application of the Primum Remedium Principle in Corruption Crimes in Decision Case Number 46 / Pid.Sus.TPK / 2024 / PN Mks has met the legal objectives. The method in this study is to use normative legal research, the type of research is carried out by studying the laws and regulations in society related to the problems that the author is studying. The results of the study revealed that the legal considerations by the Panel of Judges in decision number 46 / Pid.SUS.TPK / 2024 / PN.Mks, have applied the primum remedium principle by imposing imprisonment and additional compensation in the form of compensation commensurate with state losses. Although this case meets the requirements for applying a restorative justice approach because the value of state losses is relatively small. Apart from this controversy, the Judge's considerations in the decision are in accordance with applicable legal regulations. ²The application of the primum remedium principle in Decision Number 46/Pid.Sus.TPK/2024/PN Mks has attempted to fulfill the three objectives of the law, namely the aspect of justice, the aspect of legal certainty, and the aspect of benefit. However, in the decision, the Panel of Judges prioritized legal certainty over justice and benefit. This can be seen from the decision to impose a 1-year prison sentence and a replacement fee of IDR 50,000,000, which shows the firmness in the application of the sentence. However, in terms of justice and benefit, there is still room for improvement, especially related to the impact of prevention and deterrent effects on future corruption crimes. The recommendation or suggestion given by the author is that the prosecutor's office in this decision needs to review the application of the SE Attorney General for Special Crimes Number B1113/F/Fd.1/05/2010 for corruption cases with small state losses, by considering the efficiency of case handling costs and the effectiveness of recovering state losses. For the Panel of Judges in handing down a verdict on corruption crimes, it is best to consider the balance between the three aspects of legal objectives (justice, legal certainty, and benefit) to achieve maximum deterrent effect.

Civil Liability of the Government for Accidents Resulting from Road Damage Maulana, Andi Baso; Marsuni, Lauddin; azis, dian eka pusvita azis
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/gesx8x07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab perdata Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Infrastruktur jalan sebagai fasilitas publik memiliki peran vital dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. Namun, kondisi sebagian ruas jalan di Kabupaten Bulukumba belum memenuhi standar kelayakan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagai norma dan sebagai praktik dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, Satuan Lalu Lintas Polres Bulukumba, korban kecelakaan, serta akademisi dan praktisi hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan keselamatan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab perdata pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan insidental serta koordinasi dengan pihak kepolisian, namun pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran, prosedur birokrasi, dan faktor teknis sehingga tindak lanjut perbaikan sering terlambat. Selain itu, pemerintah daerah belum menyediakan mekanisme ganti rugi secara langsung bagi korban kecelakaan, sehingga korban pada umumnya diarahkan untuk mengajukan klaim kepada Jasa Raharja. Dari aspek hukum, masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban perdata pemerintah akibat sulitnya pembuktian hubungan sebab-akibat dan keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum, yang menimbulkan kesenjangan antara kewajiban hukum pemerintah dan praktik di lapangan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search