Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Eksplorasi Joglo Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jurnal Kewarganegaraan Research Fair Unisri
Bambang Ali Kusumo
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERKAWINAN SIRRI DAN HAK ANAK LUAR KAWIN Bambang Ali Kusumo
Exsplorasi Vol. 24 No. 1 (2012): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010  mengesahkan perkawinan sirri dan menyatakan bahwa anak luar kawin dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan dan samen leven di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah. Yang menjadi kontroversi adalah anak luar kawin dari perzinaan, perselingkuhan dan samen leven mempunyai hubungan perdata baik dengan ibunya maupun dengan bapaknya, padahal di dalam Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku hanya mengakui bahwa anak luar kawin ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Kata kunci : perkawinan sirri, hak anak luar kawin
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN –PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Kajian Terhadap Putusan-Putusan Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta) Bambang Ali Kusumo
Exsplorasi Vol. 27 No. 2 (2015): Eksplorasi
Publisher : Eksplorasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan nilai uang atau barang yang diatur dalam Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dijadikan dasar penyelesaian tindak pidana penggelapan dan pencurian yang nilainya kurang dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan, Hakim atau Majelis Hakim masih tetap memeriksa dan memutus tindak pidana ini dengan aturan KUHP (nilai uang atau barang lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dianggap sebagai tindak pidana biasa). Dalam kasus ini Hakim atau Majelis Hakim tidak merubah tuntutan Jaksa, tetapi hanya menjatuhkan pidana penjara di bawah tuntutan Jaksa dalam rangka untuk memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepastian Hukum, Keadilan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HAK CIPTA BAMBANG ALI KUSUMO
Joglo Vol. 20 No. 1 (2008): Joglo
Publisher : Joglo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTCriminalisation in Copyright Wet include actions which are done by people or Corporatie that do not have authorities to publishing right opzet or to reproduction right or to assighmentraight. For the entire of that actions will be given prison punishment and fine. Key word : Criminalisation, punishment
PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Bambang Ali Kusumo
Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2011.10.1.266

Abstract

Abstract: Islamic law sees Sirri Marriage as something allowed to conduct; yet, it is highly recommended to record or to list it in an official marriage document. However, positive law sees it into two different point of views. Firstly, some experts consider sirri marriage as something legal to conduct. Secondly, some experts (and also law upholde opporatus) consider it as something prohibited. Following this idea, the goverment present a draf  of marriage act to provide some punishments for people who conduct sirri marriage. Keywords: marriage, sirri marriage.
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN UPAYA MENGATASINYA Bambang Ali Kusumo
Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2010.9.2.270

Abstract

Abstract : The problems of criminal law enforcement lies in the function of  supervision in the management of the criminal justice system and civil law Cultur. The effort needs to be done with the oversight function of the Supreme Court beguile wider, not only include the supervision of the court process but also the supervision of the overall process of criminal law enforcement. In addition, in order to realize justice in society in the culture of civil law need to use a broad interpretation and is always carried out reform of criminal law (legalreform). Key words: oversight function, Cultur civil law
SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN BAMBANG ALI KUSUMO
Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2009.8.2.316

Abstract

Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MATERIIL DI BIDANG PASAR MODAL BAMBANG ALI KUSUMO
Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2009.8.1.326

Abstract

Abstract: The items regarded as crimes in stock market covers permition, deception, market manipulation and insider trading. The permition is that with least punishment among them while the most is deception, market manipulation and insider trading. Keyword: Policy, punishment
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAMBANG ALI KUSUMO
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.333

Abstract

Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.   Key words : Pertanggungjawaban korporasi.
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 653 K/Pid/2011 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN Bambang Ali Kusumo
Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.728

Abstract

Abstract:Decision of the Supreme Court No. 653 K/Pid/2011 less oriented to justice but moreoriented towards legal certainty. It can be seen from the decision that is based on thesubstance of justice, but only based on a majority vote of the judges. The existence ofthis decision be one that affects the issuance of Perma No. 02 Tahun 2012 on theadjustment limits the number of minor criminal offenses and penalties in the KUHP.Key words: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.
TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN Bambang Ali Kusumo
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 2 No. 1 (2018): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.187 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v2i1.1994

Abstract

Pengaturan wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur secara lengkap.Dikatakan demikian karena dalam undang-undang tersebut badan atau korporasimerupakan salah satu wajib pajak, namun dalam pengaturan sistem pidana danpemidanaan yang terkait dengan badan atau korporasi tidak diatur. Dengan tidakdiaturnya ini akan menimbulkan masalah, bagaimana tanggungjawab korporasi dalamtindak pidana di bidang perpajakan. Dengan kondisi yang demikian, maka bila badanatau korporasi melakukan tindak pidana perpajakan yang bertanggungjawab adalahpengurus.Keyword: korporasi, tindak pidana, perpajakan.
Co-Authors Regia Cahaya Supriyanta Supriyanta - Supriyanta Supriyanta Supriyanta Supriyanta Zulfi Rahman