Articles
<![CDATA[PENDAPATAN ASLI DAERAH,TRANSFER DAERAH, DAN BELANJA MODAL, PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Vivin Silvia]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Aplikasi Akuntansi, Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.474 KB)
|
DOI: 10.29303/jaa.v4i1.61
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Daerah, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Transfer Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Populasi ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Pengujian dilakukan menggunakan metode kuantitaif dengan analisis data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Novi Andriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Aplikasi Akuntansi, April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jaa.v5i2.99
<![CDATA[Desentralisasi fiscal di Indonesia akhir-akhir ini terus meningkat dari segi jumlah dananya. Salah satunya melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), selain Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Tujuan transfer ke daerah adalah untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan di daerah. Penelitian ini bertujuan menguji dampak DAK yang terinci dalam berbagai bidang terhadap pertumbuhan Pembangunan daerah. Analisis data penelitian ini menggunakan Human Development Indexs untuk mengukur pertumbuhan pembangunan, dan menggunakan regresi data panel dari realisasi DAK kabupaten/kota per bidang se Indonesia, ditambah faktor pertumbuhan ekonomi, opini laporan keuangan, jenis pemerintah daerah dan lokasi daerah. Hasil analisis mengindikasikan bahwa dampak sebagian besar DAK bidang tertentu berpengaruh positif, sebagian lagi berpengaruh negatif, dan ada juga yang tidak berpengaruh. Dari Penelitian ini pengambil kebijakan dapat mencari langkah optimalisasi penyaluran dan penggunaan DAK dalam rangka desentrasisasi fiscal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTASI PEMERINTAH DALAM MANAJEMEN ASET TETAP SATUAN KERJA ]]>
<![CDATA[Lugas Brillian]]>;
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>
<![CDATA[ Jurnal Aplikasi Akuntansi Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Aplikasi Akuntansi, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jaa.v6i1.108
<![CDATA[Every fixed asset owned and/or controlled by the central government work unit is part of the state assets which will be presented in Financial Report of Central Government. Accounting for fixed assets to produce LKPP is carried out on a cash basis as regulated in Technical Bulletin 15 concerning Accrual-Based Fixed Asset Accounting. The formulation of the problem discussed is the implementation of accounting policies starting from the classification, recognition, measurement, depreciation, as well as the presentation and disclosure of fixed assets in government work units. The aim is to see the accuracy of the implementation of fixed asset accounting policies in government work units. The government work unit that is the object of research is the regional office of one of the ministries in Lampung Province. Research data retrieval is done by interview and document method.]]>
<![CDATA[DANA PERIMBANGAN, BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI, DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Sayyidati Aisyah Mardiati Putri]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI ]]>
Publisher : <![CDATA[JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.5747334
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan belanja infrastruktur daerah (BM) terhadap perpajakan (PPN) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervensi. Data penelitian merupakan populasi data 33 provinsi selama 5 tahun (2014-2018) yang diambil berbagai laporan Kementrian Keuangan, Kemendagri, BPS dan laporan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dalam menganalisis pengaruh-pengaruh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi yang lain, Belanja Infrastruktur berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali jenis belanja yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur Gedung dan Bangunan bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbukti dapat memediasi pengaruh Dana Perimbangan (kecuali DBH) dan Belanja Infrastruktur Daerah (kecuali belanja modal peralatan dan mesin) terhadap Penerimaan Pajak (PPN).]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN BELANJA DAN PELAPORAN KEUANGAN MELALUI PROGRAM ASISTENSI DANA DESA ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/janayu.v2i1.12570
<![CDATA[Village Fund has been launched by the central government for five years. Various problems arise in its management. The problem of human resources of village financial managers becomes an important point, one of the effects is that the problem of shopping administration and financial reporting of villages becomes difficult. The assistance program is carried out to increase the human resources capacity of village financial administration and reporting. This program is carried out by combining classical approaches in the classroom, mentoring in the field and creating a community of village financial managers. Aspects of completeness of administration documents, quality of administration, completeness and quality of reporting are indicators of the success of this program. The results of this assistance program have an impact on increasing the human resources capacity of village financial managers. The basis is the improvement of quality in the indicators used in village financial administration and reporting.]]>
<![CDATA[Merintis Pengelolaan Keuangan BUMDes menggunakan Telepon Pintar ]]>
<![CDATA[Puji kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Andika Fadila Syuja]]>;
<![CDATA[Nabilla Ulfah Prihandini]]>;
<![CDATA[Reza Kurniawan]]>;
<![CDATA[Taufik Raharjo]]>;
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>
<![CDATA[ Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/jpmwp.v4i1.2139
<![CDATA[Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya akuntansi bagi dan membekali keterampilan dalam pengelolaan keuangan atau akuntansi dengan aplikasi “Akuntansi UKM” berbasis Android kepada para pengelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Hendro Mulyo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah perencanaan, melalui wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pengelolaan BUMK dan kemudian membuat rencana aksi. Tahap kedua yaitu persiapan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan observasi serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tahap selanjutnya. Tahap ketiga berupa pendampingan secara langsung kepada pengelola Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman pentingnya pengelolaan administrasi keuangan usaha dan akuntansi dengan menggunakan aplikasi “Akuntansi UKM”. Kendala yang dihadapi adalah sarana yang digunakan oleh objek pengabdian belum mendukung penggunaan aplikasi ini]]>
<![CDATA[PEMBUATAN RENCANA ANGGARAN BIAYA BAGI BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TANGERANG ]]>
<![CDATA[Taufik Raharjo]]>;
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Special Issues 1 "Semangat Perguruan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v3i2.2858
<![CDATA[Village-owned enterprises (BUMDesa) are one of the priorities for using the Village Fund. BUMDesa was established in order to realize economic independence in rural areas. At present, all villages in Tangerang Regency have established BUMDesa, but there are still many who do not understand how to plan a budget. This business budget plan is very important in managing BUMDesa's finances. So the author discusses the need for knowledge and skills for BUMDesa managers in making budget plans to support their BUMDesa business development. The purpose of this community service activity is to increase knowledge and skills for BUMDesa managers in making budget plans for their respective businesses. This community service activity was in the form of training in making a budget plan that was followed by BUMDesa managers in the Tangerang Regency area. The result of this activity is an increase in understanding and skills in making a budget plan for their BUMDesa business.]]>
<![CDATA[Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Rizky Ridho Dwinanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen Vol 5, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jur. Akuntansi, Politeknik Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33795/jraam.v5i2.005
<![CDATA[ The purpose of this study was to examine the benefits of using the Kartu Kredit Pemerintah (KKP) on government cash management. Survey methods and regression analysis techniques with panel data were used in this study. The results of the study proved that the expenditure realization using the KKP did not have a significant effect on idle cash from the use of Uang Persediaan (UP), but the expenditure realization through UP cash did. Operational costs, number of work units and size of Ministry had a significant effect on increasing the value of UP KKP. The use of KKP is recommended for all types of government transactions, and it is mandatory for all spending units. The elimination of payment through cash UP is considered to help the effectiveness of government cash management. AbstrakPenelitian ini bertujuan menguji manfaat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terhadap manajemen kas pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode survei dan teknis analisis regresi dengan data panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa realisasi belanja menggunakan KKP tidak berpengaruh signifikan terhadap kas menganggur dari penggunaan uang persediaan (UP), tetapi realisasi belanja melalui UP tunai berpengaruh. Biaya operasional, jumlah satuan kerja dan ukuran Kementerian Negara/Lembaga berpengaruh signifikan meningkatkan nilai UP KKP. Penggunaan KKP disarankan untuk seluruh jenis transaksi pemerintah, dan diwajibkan terhadap seluruh satker. Penghapusan pembayaran melalui UP tunai dinilai membantu efektivitas manajemen kas pemerintah.]]>
<![CDATA[Analisis Full Costing Pada Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018-2019 ]]>
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Yasmin Putri Maharani]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13167.524 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p6-12
<![CDATA[Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu usaha untuk mengkaitkan antara kinerja yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan APBN merupakan program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan. Dengan mengambil data rincian anggaran DJPPR seperti DIPA, KAK, dan RKAKL dapat dihitung berapa total biaya (full cost) yang diperlukan untuk pelaksanaan pembiayaan APBN. Di DJPPR output program terkait hal tersebut adalah Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan. Pada penelitian ini akan dihitung full cost dari output program tersebut, dengan cara mengklasifikasikan biaya-biaya terkait ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian biaya-biaya tersebut dialokasikan untuk memperoleh total cost (full cost) dari output program. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh total cost (full cost) dari Output Program Layanan Pengelolaan Pembiayaan pada TA 2018 sebesar Rp71.449.847.389,00 dan TA 2019 sebesar Rp69.368.854.183,00. Berdasarkan perhitungan full cost tersebut, dapat diperoleh satuan biaya untuk setiap rupiah utang yang diperoleh. Hasilnya menunjukkan bahwa pada satuan biaya dari TA 2018 ke TA 2019 terdapat tren yang menurun sebesar negatif 14,82%. Selain itu, walau perkembangan utang yang meningkat tetapi DJPPR mampu menurunkan total biayanya. Hal ini menunjukkan bahwa DJPPR dapat mencapai target output dengan biaya yang efisien.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penggunaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Taufik Raharjo]]>;
<![CDATA[Agus Sunarya Sulaeman]]>;
<![CDATA[Sriyani Sriyani]]>
<![CDATA[ Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit, Jawa Timur, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the use of village funds in Tangerang District. Descriptive method is used to interpret realization data of the use of village funds in 2015 and 2017. It finds that the use of village funds still emphasize its use in physical development of the village and still a little concentrate on community empowerment for strengthening the community economy such as the establishment and development of BUMDesa. Keywoord: effectiveness, village funds]]>
