Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang): IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF BRAWLING INDUCES BY CHILDREN (Case Study at Semarang Police Station) Wahid, Ahmad; Zakki Mubarok
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.99

Abstract

ABSTRAK Restorative Justice adalah upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak dari mulai korban, pelaku dan yang lainnya, yang dimana semua pemangku kepentingan mempunyai tujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dengan jalan perdamaian. Upaya pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana anak sering kali dilakukan dengan upaya diversi, diversi merupakan proses penyelesaian tindak pidana anak dilar proses persidangan. Aturan mengenai tindak pidana anak dan pelaksanaan diversi termuat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja atau anak yaitu kelompok manusia yang memiliki kelompok usia diantara 12 sampai 18 tahun yang dimana belum bisa dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Tawuran atau pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum atau korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Kenakalan remaja pada akhir-akhir ini menjadi polemik atau masalah yang sangat diperbincangkan oleh publik karena banyak pelaku tawuran adalah mereka (anak) yang sebagian besar adalah anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, penelitian peraturan secara sosiologis mempergunakan data primer. Yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu menjelaskan point yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang): IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN CASES OF BRAWLING INDUCES BY CHILDREN (Case Study at Semarang Police Station) Wahid, Ahmad; Zakki Mubarok
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Restorative Justice adalah upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan semua pihak dari mulai korban, pelaku dan yang lainnya, yang dimana semua pemangku kepentingan mempunyai tujuan untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dengan jalan perdamaian. Upaya pelaksanaan Restorative Justice pada tindak pidana anak sering kali dilakukan dengan upaya diversi, diversi merupakan proses penyelesaian tindak pidana anak dilar proses persidangan. Aturan mengenai tindak pidana anak dan pelaksanaan diversi termuat dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja atau anak yaitu kelompok manusia yang memiliki kelompok usia diantara 12 sampai 18 tahun yang dimana belum bisa dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Tawuran atau pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum atau korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Kenakalan remaja pada akhir-akhir ini menjadi polemik atau masalah yang sangat diperbincangkan oleh publik karena banyak pelaku tawuran adalah mereka (anak) yang sebagian besar adalah anak yang masih duduk di bangku pendidikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris, penelitian peraturan secara sosiologis mempergunakan data primer. Yang memiliki kaitan dengan Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kasus Tawuran Yang Dilakukan Anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis, deskriptif analisis yaitu menjelaskan point yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
POLITIK HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Muhammad Zainuddin; Zakki Mubarok; Rielia Bachriani
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.681 KB) | DOI: 10.26623/slr.v3i1.5050

Abstract

Amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) secara tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Guna mengetahui dan menganalisis konsep restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia maka diperlukan pengkajian secara akademis dan mendalam. Selain itu pula untuk mengetahui bagaimana politik hukum restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang. Melalui metode yuridis normatif dalam penelitian ini, sehingga digunakan data sekunder melalui bahan pusataka. Politik hukum restorative justice terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia masih berlangsung sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Landasan pembangunan politik hukum sebagai sistem hukum nasional melalui Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar. Pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substallfive), hukum pelaksanaan pidana, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana. Salah satu bentuk politik hukum pidana melalui konsep restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi. Melalui pendekatan retributif (pembalasan) akan bergeser ke pendekatan restoratif (pemulihan). Konsep restorative justice menjadi politik hukum yang permanen dalam membangun sistem peradilan pidana secara nasional dimasa yang akan datang.