Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Al-Adl : Jurnal Hukum MANIFESTO Asmara
Pupu Sriwulan Sumaya
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
RESOLUTION OF DISPUTES OF OUTSOURCING WORK FORCE IN THE COMPANY EMPLOYING OUTSOURCING SERVICE Pupu Sriwulan Sumaya
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Generally, the development of the stage of world’s implementation of outsourcing in globalization era increases significantly. In the field of work force, outsourcing is constitutes as the use of work force to produce or execute the work by a company, through a work force supplying company. In the implementation of outsourcing, the potential of disputes may arise, in some sort of violation of company rules by some workers or the emerging disputes between the outsourcing worker with another worker, disputes over the wage, social security of the worker, different requirements of the worker. Issues of interests between Outsourcing and the supplying company sometimes bring many problems in industrial relationship, complex of industrial relationships frequently bring disputes between outsourcing as labors and the supplying company. It can be said that the disputes of industrial relationship will always occur among labors and the employer. Therefore, outsourcing mostly is intentionally implemented to press the labor cost with law protected and the working requirements which are given under the standard given so that it harms the worker/labor. Referring to article 66 verse (2) letter c of the Act No 13 Year 2003 on Labor, the resolution of disputes that emerge becomes the responsibility of the company supplying the labors. The dispute of the parties mostly occur when one the parties has other party to do or not to do something, yet the other party refuse to obey it. So it happens in industrial relationship, only the scale of the scope is around the interest of the worker/labor, employer, and the government, therefore these three subject of law is the pillar to support the success of the implementation of law of labor including for the success of the resolution of disputes on industrial relationship. Keywords: Outsourcing worker, Company employs outsourcing service, industrial relationship disputes
PEMAKNAAN TANAH SWAPRAJA DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI KOTA CIREBON Pupu Sriwulan Sumaya
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.561 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v10i1.1155

Abstract

Pemahaman tentang tanah swapraja berbeda antara pihak pemerintah kota Cirebon dengan pihak kesultanan kesepuhan cirebon. Perbedaan tersebut dikarenakan pemaknaan diktum IV huruf AUPA tentang hak-hak dan wewenang atas bumi,air, tanah swapraja atau bekas tanah swapraja sejak berlakunya undang-undang di kembalikan kepada negara. Hal tersebut, mengakibatkan konflik pertanahan yang berkepanjangan antara Kesultanan Kesepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon. Artikel ini membahas dua rumusan masalah yaitu (1) politik hukum agraria dalam pemaknaan tanah swapraja, (2) indikator penetapan tanah swapraja di pemerintah kota Cirebon. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio legal, kajian hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Diawali dengan membangun kesadaran bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan hidup. Untuk itu harus diciptakan tegaknya hukum atau the rule of law dalam kepastian hukum dimasyarakat. Dengan demikian, maka hasil penelitian perlu adanya rekonstruksi pemaknaan swapraja dari interaksi sosial antara pemerintah kota Cirebon dan pihak Kesultanan Kesepuhan Cirebon  melalui resultante atau kesepakatan bersama, membangun ulang pemaknaan tanah swapraja yang berlandasan historis, politis dan yuridis serta indikator dalam penetapan tanah swapraja  berlandasakan keadilan.  Adil bagi semua pihak yang dihubungkan dengan prinsip pembangunan hukum agraria yang diaplikatifkan melalui pembuatan kebijakan pemerintah kota Cirebon.
Sistem Pelaporan Akta Berbasis Cyber Notary Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Pelayanan Notaris Maemunah; Pupu Sriwulan Sumaya
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyber Notary seharusnya tidak hanya terbatas dalam pembuatan akta secara digital, tetapi juga kepada peran pengawasan, kontrol dan penyuluhan yang memberikan manfaat bagi Organisasi Notaris Indonesia. Pasal 4 angka 16 Kode Etik 2015 menyatakan bahwa Notaris wajib membuat akta dalam jumlah batas yang wajar sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang. Namun pelanggaran pasal ini masih sering ditemukan. Terdapat banyak faktor penyebab kerap terjadinya pelanggaran. Seharusnya pelanggaran ini dapat dihentikan dengan pengawasan, tetapi pengawasan terhadap hal tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan bentuk yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pengawasan Majelis Pengawas atas keterbatasan jarak, waktu dan tenaga manusia dari tingkat wilayah hingga pusat. Sebagai sistem cyber notary yang komprehensif, sudah selayaknya ada sistem database akta berbasis aplikasi / website yang didukung peraturan perundangundangan khusus dengan komitmen peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa Notaris.
Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Pupu Sriwulan Sumaya; Maemunah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pada penlitian fokus studi pada Efektivitas pelaksanan tanggung jawab notaris. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab notaris di Kota Makassar belum berjalan efektiv karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. bentukbentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan Profesi Notaris di Kota Makassar antara lain: (1) tidak membacakan akta, (2) tidak tanda tangan di hadapan Notaris, (3) berada di wilayah kerja yang telah ditentukan, (4) plang nama Notaris terpampang akan tetapi kosong, (6) pindah alamat kantor akan tetapi tidak melapor, dan (7) membuat salinan akta tidak sesuai dengan minuta.
PENDAMPINGAN HUKUM DAN EDUKASI HAK ASASI BAGI MASYARAKAT MARGINAL DI DESA GANDASULI Pupu Sriwulan Sumaya
Aspirasi Masyarakat Vol 1 No 1 (2024): November
Publisher : ICON Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The community service program with the theme of Legal Assistance and Human Rights Education for Marginalized Communities in Gandasuli Village aims to increase legal awareness and understanding of human rights (HAM) for marginalized community groups. This activity is motivated by the lack of access to information about law and human rights which can make marginalized communities in Gandasuli Village vulnerable to rights violations. The methods used in this program include legal counseling, focus group discussions (FGD), and direct legal consultations. The program is implemented in a participatory manner by involving local community leaders and non-governmental organizations to ensure that activities run effectively and sustainably. The results of this program show a significant increase in community understanding of human rights, basic rights as citizens, and legal mechanisms that can be used to protect these rights. In addition, the people of Gandasuli Village are also more proactive in conveying aspirations and complaints related to legal problems they face. The implications of this program are an increase in community empowerment in defending their rights before the law, as well as the potential for the formation of a sustainable legal care community in the future. The program also emphasizes the importance of collaboration between academics, legal practitioners, and the government in improving legal literacy among marginalized communities. Suggestions for follow-up activities include the need for in-depth training related to legal advocacy mechanisms and ongoing assistance so that communities can be more independent in dealing with complex legal problems. Thus, this service is expected to provide a long-term positive impact on protecting human rights among marginalized communities.
KONFLIK ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA : TANTANGAN PENEGAKAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT ADAT Pupu Sriwulan Sumaya
Bahasa Indonesia Vol 3 No 2 (2025): JUNI
Publisher : AWATARA Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61434/manifesto.v3i2.308

Abstract

This study aims to analyze the conflict between customary law and state law as well as the challenges of enforcing justice within indigenous communities. A qualitative approach was employed through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that customary law persists due to its strong social legitimacy, rooted in local values and its effectiveness in maintaining social harmony. Conversely, state law holds formal legitimacy based on statutory regulations, yet often creates tensions when applied without considering customary contexts. The most prominent conflicts occur in land disputes, customary marriages, and resource ownership, reflecting differences in principles and justice orientation. The results indicate the need for context-based integration through hybrid mechanisms that combine customary procedures with state legal principles. Theoretically, this study enriches the legal pluralism literature with empirical evidence of asymmetric legal coexistence. Practically, the findings provide recommendations for policymakers in designing fair and inclusive dispute resolution strategies for indigenous communities.
Co-Authors Maemunah Maemunah