Fitri Kurniasih
Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS SOUND GOVERNANCE: SIKAP PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERLIBATAN NGO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR Dian Prima Safitri; Edison Edison; Fitri Kurniasih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.636

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan respond pemerintah daerah khususnya terkait sikap pemerintah dalam dimensi Sound Governance terhadap Non Government Organization (NGO) yang sangat aktif melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kegiatan pemberdayan tersebut dilakukan di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri). Setting penelitian ini di lokasi Kampung Wisata Panglong di Desa Berakit Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui informan kunci yang ditentukan secara bertujuan (purposive). NGO yang dimaksud adalah The Island Foundation (TIF) yang telah mengembangkan beberapa kegiatan dalam pemberdayaan. Diantaranya adalah Education and Literacy Program, Village and Development Program, dan Health and Nutrition. Atas keaktifan NGO ini tentu memnimbulkan tanda tanya dimana peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, melalui kajian ini akan dilakukan pengamatan bagaimana pemerintah bersikap apakah berkolaborasi dalam kemitraan atau kontraproduktif terhadap potensi peran serta NGO TIF ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi sound governance yang berperan optimal adalah dimensi organisasi dan institusi, dimensi sector dan dimensi kekuatan internasional. Hambatan dalam kemitraan ini antara lain, peluang ini belum dipahami oleh pemerintah daerah baik di level Kab, Bintan maupun Pemerintah Desa Berakit. Dengan kata lain, kemitraan positif antara pemerintah  dengan TIF belum terjalin dengan seimbang. Kehadiran TIF sejauh ini lebih terlihat sebagai kesempatan mengalihkan peran, daripada sebagai mitra pembangunan.