Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ketahanan Nasional Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Journal of Governance Literasi Hukum Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Pemerintahan dan Politik Jurnal Trias Politika Rona Teknik Pertanian
Sri Mulyani
Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang Sri Mulyani
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 1, No 1 (2017): Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v1i1.443

Abstract

Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pengelolaan parkir sebaiknya dilakukan antara PD Pengelola Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kemitraan pengelolaan parkir antara PD POW Taman Kyai Langgeng dengan pihak swasta harus dilakukan karena akan membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir di Taman Kyai Langgeng tidak hanya antara pemerintah dan pihak swasta tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat
Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development Sri Mulyani; Retno Dewi Pramodia Ahsani; Daya Negri Wijaya
Jurnal Borneo Administrator Vol 17 No 3 (2021): December 2021
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i3.958

Abstract

This study analyses collaborative governance in sustainable ecotourism development in Magelang Regency, Central Java province. Strengthening the collaboration of the three actors is needed in developing ecotourism because it comprehensively regulates natural destinations responsible for the sustainability of natural life, economic activity, and community welfare simultaneously. To explain further the fundamental phenomena that occur in sustainable development. The goal is to create a new environmental friendly concept while also improving people's welfare, the economy, and peaceful social activities. Data were collected from in-depth interviews and observations. Interviews were conducted with 8 local government staffs, 22 ecotourism managers, and 42 communities around the destination. Then an analysis was carried out with Nvivo12+ to see the collaboration of sustainable Ecotourism governance in Magelang Regency. Three variables become benchmarks in the study: planning, implementation, and utilization. Each was measured by using six indicators. The study results showed significant local communities and businesses/private involvement in managing and developing ecotourism. Meanwhile, the local government actors need to strengthen their involvement and response in ecotourism development. So far, the response has been relatively slow and waiting for the independent development of destinations that the community has carried out. Therefore, in the future, it is necessary to strengthen collaboration to ensure effective management of natural resources in ecotourism, which can be achieved through the support and cooperation of local government agencies, businesses/private, and the communities.
Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan Di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali) Sri Mulyani; Firda Mardhatillah Putri; Bhimo Widyo Andoko; Paisal Akbar; Savira Novalia
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 26, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.60703

Abstract

 ABSTRACT This study had an aim to saw how the impact of infrastructure development on food resilience conditions in Indonesia, focusing on Bali Province. The result of infrastructure development was one of the main factors in realizing the presence of Food Resilience in Indonesia, so the government needed to built supporting infrastructure intended for people who had conditions far from food resilience and good infrastructure. This research used a descriptive method, with taking data from literatur, document, journal, and internet. This study found that the impact of infrastructure development was closely related to the condition of a region's resilience; Bali Province was one of the provinces that had a high food resilence index score, even in the national food resilience index ranking, Bali Province had an index score of 85.15 making Bali Province as the first place in food resilience when compared to other provinces. The food resilience conditions of regencies/cities in Bali Province also showed high index scores; this could be seen in the last two years the position of Denpasar City, Tabanan Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency to became cities and regencies that occupied the highest place in the national food resilience index score. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia yang berfokus di Provinsi Bali. Perkembangan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan hadirnya Ketahanan Pangan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur penunjang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kondisi jauh dari angka ketahanan pangan dan infrastruktur yang baik.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mengambil data dari kepustakaan, dokumen, jurnal, dan internetPenelitian ini menemukan bahwa dampak pembangunan infrastruktur menjadi sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang memiliki skor indeks ketahanan pangan yang tinggi, bahkan dalam ranking indeks ketahanan pangan nasional Provinsi Bali memiliki skor indeks 85,15 menjadikan Provinsi Bali sebagai urutan pertama dalam ketahanan pangan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kondisi ketahanan pangan kabupaten/kota di Provinsi Bali juga menunjukkan skor indeks yang tinggi, hal ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir posisi Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung menjadi kota dan kabupaten yang menduduki posisi teratas dalam skor indeks ketahanan pangan nasional.   
MEMBANGUN PARIWISATA: ADOPSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DUSUN BUTUH UNTUK PARIWISATA NEPAL VAN JAVA Sri Mulyani; Fadlurrahman Fadlurrahman; Ari Mukti
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2600.142 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengadopsian kearifan lokal masyarakat Dusun Butuh untuk pengembangan pariwisata Nepal van Java. Dusun Butuh mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan mulai dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2020. Fenomena tersebut dikarenakan viralnya Dusun Butuh di media sosial dan disebut sebagai Nepal van Java. Namun dibalik euforia kunjungan wisatawan ke Dusun Butuh, ada unsur lain yang menjadikan Dusun Butuh dikenal sebagai Nepal van Java, yakni pengadopsian kearifan lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara FGD, wawancara mendalam, observavsi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Dusun Butuh berhasil mengelola dan mengadopsi kearifan lokal yang mereka miliki yang dapat ditinjau dari adaptasi masyarakat dengan lingkungan yang berada dibawah kaki Gunung Sumbing. Selain itu, pengetahuan dan kelembagaan lokal memberikan kontribusi terhadap pengembangan wisata Nepal van Java
COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA NGARGOGONDO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG Tri Asih Wismaningtyas; Ari Mukti; Yuni Kurniasih; Rizza Arge Winata; Fadlurrahman Fadlurrahman; Sri Suwitri; Sri Mulyani; Hendrarto Hendrarto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 7 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v7i4.2525

Abstract

ABSTRACTThe development of Community Based Tourism (CBT) places the community as the main actor in various tourism activities so that the benefits are fully allocated to the local community. Ngargogondo Village has natural potential, human resource potential and strong cultural potential to be developed into a tourist attraction. This research was conducted with a qualitative descriptive method. The research location is in Ngargogondo Village, Borobudur District, Magelang Regency. Data collection techniques through FGD, interviews, observation, and documentation. Informants were selected by purposive sampling technique. The results showed that all aspects of Community Based Tourism (CBT) already existed in the implementation of tourism in Ngargogondo Village. From the aspect of environmental sustainability, the Ngargogondo Village government and parties involved in tourism activities have paid attention to environmental sustainability. This is because the preservation of nature is an attraction for tourists to visit Ngargogondo Village. From the aspect of local culture, this culture still exists in the people of Ngargogondo Village such as Topeng Ireng, Laras Madyo, Hadroh and Rampak Celeng although several other cultures have started to disappear such as Ketoprak, Jathilan and Ndolalak. From the aspect of community participation, the community has initiated the development of Menoreh Teraresing Tourism, Watu Putih Resort, Language Village and Rabbit Park. Then from the aspect of increasing community income, tourism in Ngargogondo Village has a very positive impact, especially for the absorption of labor in tourism objects and the expansion of the small and medium-sized enterprises (SMEs) market. Keywords : CBT; Tourism; Community ABSTRAKPengembangan Community Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Desa Ngargogondo memiliki potensi alam, potensi sumber daya manusia serta potensi budaya yang kuat untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data melalui FGD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aspek Community Based Tourism (CBT) sudah ada dalam penyelenggaraan wisata di Desa Ngargogondo. Dari aspek keberlanjutan lingkungan, pemerintah Desa Ngargogondo dan pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata telah memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kelestarian alam merupakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Desa Ngargogondo. Dari aspek budaya lokal, budaya tersebut masih eksis di masyarakat Desa Ngargogondo seperti Topeng Ireng, Laras Madyo, Hadroh dan Rampak Celeng walau beberapa kebudayaan lain sudah mulai hilang seperti Ketoprak, Jathilan dan Ndolalak. Dari aspek partisipasi masyarakat, masyarakat mempunyai inisiasi dalam pengembangan Wisata Terasering Menoreh, Watu Putih Resort, Desa Bahasa dan Taman Kelinci. Kemudian dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat, wisata yang ada  di Desa Ngargogondo memberikan dampak sangat positif khususnya untuk penyeraparan tenaga kerja di objek wisata serta perluasan pasar UMKM. Kata Kunci : CBT; Pariwisata; Masyarakat
OTONOMI DAERAH DAN KAPABILITAS ORGANISASI MENUJU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA Sri Mulyani
GEMA PUBLICA : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.398 KB) | DOI: 10.14710/gp.4.2.2019.126-131

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa merupakan langkah besarbagi desa karena telah memiliki otonomi untuk memajukan dirinya sendiri. Pemerintahdesa harus tanggap dalam merespon Undang-Undang tersebut untuk mensejahterakanmasyarakat melalui pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa terkadanggagal dalam menjalankan tugasnya sehingga melahirkan lembaga-lembaga lain yangberbeda fungsi namun memiliki kinerja dan manfaat yang lebih baik. Salah satukeunggulan pemerintah desa yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004.Langkah yang harus dilakukan adalah memperhatikan kapabilitas dan kapasitasorganisasi dengan memanfaatkan otonomi yang dimiliki oleh desa dalammenyelenggarakan pemerintahannya.
Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional Sri Mulyani; Aqil Teguh Fathani; Eko Priyo Purnomo
Rona Teknik Pertanian Vol 13, No 2 (2020): Volume 13, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Department of Agricultural Engineering, Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17969/rtp.v13i2.17173

Abstract

Abstrak. Tujuan penelitian ini melihat ketahanan pangan berkelanjutan yang merupakan suatu kewajiban dan harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya padi. Pada saat ini di Sumatera Barat sedang maraknya terjadi alih fungsi lahan lawah. Alih fungsi lahan sawah ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur, perumahan, jalan, jalan tol, sarana umum dan fasiltas lainnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menyebutkan dengan adanya alih fungsi lahan sawah menyebabkan luas panen terhadap padi dan jumlah produksi padi terus berkurang. Pada tahun 2018 terjadi pengurangan luas panen dan produksi padi yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya (2017) yaitu sebesar 220 ribu ha luas panen padi dan 1.4 juta ton produksi padi. Hal ini dinilai sangat berbahaya bagi ketahanan pangan yang berkelanjutan karena jumlah penduduk terus bertambah dan juga kebutuhan terhadap pangan juga semakin meningkat sedangkan jumlah produksi justru terus berkurang. Oleh karena itu perlu adanya peran dari semua unsur untuk mengkontrol dan mengendalikan lahan sawah serta pemerintah dengan segera membuat regulasi Peraturan Daerah untuk mengatur lahan sawah agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah secara berkelanjutan.Protection of Rice Fields in Achieving National Food SecurityAbstract. The purpose of this research is to see sustainable food security which is an obligation and must be done to maintain food availability, especially rice. The function of paddy fields is caused by the development of infrastructure, housing, roads, toll roads, public means, and other facilities. The methods in this study used qualitative methods with a rationalistic approach. The results of the study mentioned that the Land of rice field function caused the harvest area to rice and the amount of rice production continued to decrease. In 2018 there was a reduction in the vast harvest and rice production which was significantly from the previous year which amounted to 220 thousand hectares of rice harvest and 1.4 million tonnes of rice production. This is very dangerous for sustainable food security because the population continues to grow and also the need for food is also increasing while the number of production is steadily decreasing. Therefore, it is necessary to have the role of all elements to control and control the rice fields and government by immediately make the regulation of local regulations to regulate the field of rice fields to prevent the functioning of the rice field sustainability.
PUBLIC SERVICE TRANSFORMATION AND AGRIBUSINESS MARKETING: INNOVATION ANALYSIS OF MAGESTY PUBLIC SERVICE PORTAL AND PLAZA TANI IN MAGELANG CITY Sri Mulyani; Retno Dewi Pramodia Ahsani; Catur Wulandari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5703

Abstract

This research aims to analyze the transformation of public services and agribusiness marketing through the innovation of the Magesty Public Services Portal and Plaza Tani in Magelang City. This research used a mixed method with qualitative and quantitative approaches—data collection techniques through interviews and surveys. The research subjects were application users, business actors, and Regional Apparatus Organizations in Magelang City who use the Magesty Public Services Portal and Plaza Tani services. The results showed that the transformation of public services and agribusiness marketing through the Magesty Public Services Portal and Plaza Tani innovation positively impacted the community and business actors in Magelang City. The recommendations are the need to improve service quality and more effective promotion to increase community and business participation in using these services.
Exploring Public Leadership Transformation for Public Service in the Digital Age: A Brief Appraisal Mulyani, Sri
Journal of Governance Volume 9 Issue 4: (2024)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v9i4.30174

Abstract

 This study explores the transformation of public leadership in public services in the digital era, with the aim of identifying the roles, challenges and opportunities that arise from technological developments. The digital era influences various aspects of public leadership, especially in terms of transparency, efficiency, and community engagement. This leadership transformation includes technology adaptation, data-driven policy implementation, and digital skills development in public leaders. With a descriptive-qualitative approacThis study explores the transformation of public leadership in public services in the digital era, with the aim of identifying the roles, challenges and opportunities that arise from technological developments. The digital era influences various aspects of public leadership, especially in terms of transparency, efficiency, and community engagement. This leadership transformation includes technology adaptation, data-driven policy implementation, and digital skills development in public leaders. With a descriptive-qualitative approach. The results of the study show that the transformation of public leadership in service in the digital era has brought significant changes in the accessibility and efficiency of public services. Government agencies now provide online services, such as document processing and tax payments, which make it easier for the public without having to visit the office. The use of social media and mobile applications also increases interaction between the government and the public. Leaders in the public sector need to adopt effective digital leadership by leveraging technology and having in-depth knowledge, communication skills, and adapting to change. Digital leadership plays a vital role in accelerating the transformation of public services by creating a collaborative and responsive work environment, as well as encouraging innovation and transparency. In doing so, digital leaders can improve the quality of public services and strengthen public trust in the face of rapid demands for change.h. The results of the study show that the transformation of public leadership in service in the digital era has brought significant changes in the accessibility and efficiency of public services. Government agencies now provide online services, such as document processing and tax payments, which make it easier for the public without having to visit the office. The use of social media and mobile applications also increases interaction between the government and the public. Leaders in the public sector need to adopt effective digital leadership by leveraging technology and having in-depth knowledge, communication skills, and adapting to change. Digital leadership plays a vital role in accelerating the transformation of public services by creating a collaborative and responsive work environment, as well as encouraging innovation and transparency. In doing so, digital leaders can improve the quality of public services and strengthen public trust in the face of rapid demands for change.
Co-Authors -, Fadlurrahman Akbar, Paisal Ari Mukti Ari Mukti Bhimo Widyo Andoko Catur Wulandari Daya Negri Wijaya Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Fathani, Aqil Teguh Firda Mardhatillah Putri Hendrarto Hendrarto Retno Dewi Pramodia Ahsani Retno Dewi Pramodia Ahsani Rizza Arge Winata Savira Novalia Sri Suwitri Tri Asih Wismaningtyas Yuni Kurniasih