Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN ANTIMIKROBA EKSTRAK MELINJO (Gnetum gnemon L.) Chandra Dewi; Rohula Utami; Nur Her Riyadi Parnanto
Jurnal Teknologi Hasil Pertanian Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Sebelas Maret (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.547 KB) | DOI: 10.20961/jthp.v0i0.13554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu ekstraksi pelarut air (30°C, 45°C, 60°C)terhadap total fenol, aktivitas antioksidan, dan aktivitas antimikroba dari bagian tanaman melinjo (daun, biji,kulit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total fenol, aktivitas antioksidan, dan antimikroba pada biji, daun,dan kulit biji tanaman melinjo semakin meningkat seiring dengan peningkatan suhu ekstraksi. Perlakuan suhuekstraksi 60oC memberikan hasil total fenol, aktivitas antioksidan, dan antimikroba pada biji, daun, dan kulit bijitanaman melinjo paling tinggi. Dari semua perlakuan, diketahui bahwa pada suhu 30, 45, dan 60oC, total fenoldan aktivitas antimikroba tertinggi terdapat pada biji melinjo sedangkan daun menghasilkan aktivitas antioksidanyang paling tinggi.
THE ROLE OF HOSPITALS IN PROTECTING HEALTH WORKERS FROM VIOLENCE BY PATIENTS/PATIENT FAMILIES AT MELAWI REGIONAL HOSPITAL: A STUDY IN THE INTERNAL MEDICINE WARD Chandra Dewi; Dahlan; Henry Aspan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 2 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i2.2827

Abstract

Legal protection is a right owned by health workers and medical personnel, in accordance with Law no. 17 of 2023 on Health Article 273, hospitals have an obligation to protect staff who work when experiencing disputes, as long as they are in accordance with operational standards when working. This study aims to examine and analyze the regulations on legal protection of health workers and medical personnel, as well as the role of hospitals in acts of violence that occur at Melawi Regional Hospital. The research method is qualitative analysis with an empirical legal approach. The data sources used are primary data consisting of case observations, questionnaires and interviews at Melawi Regional Hospital, while secondary data is obtained from books, laws, cases and document data available at the hospital. The results of the study at Melawi Regional Hospital, problem solving will be carried out by the existing public relations/case manager team, but the Regional Hospital has not provided legal assistance/advocates. For problem solving, it is carried out through mediation/non-litigation, but without legal counsel.
Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin Chandra Dewi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2201

Abstract

Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, serta dampak merusaknya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat memperburuk situasi KKN di Indonesia.Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan dampak merusak KKN terhadap kehidupan masyarakat dan negara, serta menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penegakan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil serta pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Rekomendasi mencakup peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam pembuatan keputusan, penerapan kode etik pegawai negeri, dan pemberian sanksi yang memadai kepada pelaku korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.