Articles
<![CDATA[IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI FAKTOR INPUT SEBAGAI VARIABEL PEMBENTUK INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ Riset Ekonomi Pembangunan Vol 2, No 1 (2017): April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/rep.v2i2.228
<![CDATA[Era globalisasi menuntut setiap daerah (kabupaten-kota, provinsi) untuk dapat menginventarisasi sekaligus melakukan upaya dalam mengoptimalkan semua sumber daya (resources) yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing daerah yang bersangkutan. Penelitian ini melakukan analisis guna inventarisasi sekaligus klasifikasi faktor-faktor input pembentuk indeks daya saing daerah yang ada di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode wawancara yang dilakukan padabulan Oktober-Desember 2016. Analisis Hierarki Proses (AHP) menjadi alat analisis utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis hierarki proses (AHP) diketahui bahwa faktor input pada level pertama, urutan prioritasnya adalah faktor SDM dan Ketenagakerjaan (24,75%). Pada level kedua yaitu faktor Konektivitas Terintegrasi (20,19%), disusul dengan faktor Iklim Usaha Produktif (18,89%). Faktor Kelembagaan Daerah dan faktor Perekonomian Daerah berada pada urutan prioritas keempat dan kelima dengan persentase sebesar 14,46% dan 11,16% yang disusul oleh faktor keenam yaitu faktor Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan persentase sebesar 10,54%.]]>
<![CDATA[Optimization Of The Tourism Sector As An Alternative Leading Economic Sector In The Southern Regency Of Pemalang ]]>
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>;
<![CDATA[Ginanjar Adi Nugraha]]>
<![CDATA[ Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 12, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/amwal.v1i1.5367
<![CDATA[Sektor pariwisata dapat dioptimalkan sebagai kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai solusi alternatif persoalan masih terlalu kuatnya ketergantungan wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan terhadap sektor pertanian tradisional. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pemalang tahun 2018, kontribusi tujuh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan hanya memberikan rata-rata kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pemalang sebesar 5,1%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi, daya tarik, dan pengelolaan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daya tarik utama aktivitas pariwisata di Kabupaten Pemalang bagian selatan adalah keindahan alam ditunjang dengan wisata atraksi. Secara umum sebanyak 51% responden belum merasa puas dengan kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Pemalang bagian selatan. Dari sisi pengelola, lebih dari separuh (57%) objek wisata di Kabupaten Pemalang bagian selatan didirikan kurang dari 10 tahun terakhir dan didominasi oleh pengelolaan pemerintah desa (BUMDES). Berdasarkan hal tersebut perlu terus ditingkatkan upaya pengembangan dan pengelolaan agar potensi wisata di Kabupaten Pemalang bagian selatan dapat secara maksimal berkontribusi terhadap perekonomian masyarakatnya.]]>
<![CDATA[Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran ]]>
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>;
<![CDATA[Syaeful Bakhri]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz Ahmad]]>
<![CDATA[ Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 11, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (715.656 KB)
|
DOI: 10.24235/amwal.v11i1.4250
<![CDATA[Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan pada pembangunan ekonomi Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari munculnya pariwisata sebagai salah satu sektor dari lima besar komoditas penyumbang devisa terbesar nasional. Wisata Pangandaran menjadi semakin berkembang seiring pemekaran wilayah pada tahun 2012. Dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan kinerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumlah pengunjung. Namun disisi lain, setelah pemekaran terdapat beberapa pengoptimalan potensi wisata yang dikembangkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran berada pada posisi kuadran pertumbuhan dengan strategi pertumbuhan yang bersifat stabil. Banyaknya objek wisata potensial dan disahkan menjadi daerah otonom menjadi faktor utama pada sisi kekuatan, sedangkan faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan menjadi titik lemahnya. Adapun pada sisi peluang, Kabupaten Pangandaran dinilai mempunyai peluang yang tinggi karena semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia, sedangkan dari sisi ancaman yang perlu diwaspadai adalah kondisi kelestarian alam yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hierarki proses, pada level pertama ditemukan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor dengan prioritas pertama dengan nilai 32,68 sedangkan pada posisi kedua yaitu faktor kelembagaan dengan nilai 29,99. Hal tersebut menandakan bahwa faktor sarana dan prasaran serta kelembagaan menjadi faktor yang perlu diprioritaskan pada pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran. Sedangkan pada level kedua diketahui bahwa lima faktor tertinggi diantaranya peraturan daerah menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.]]>
<![CDATA[Pendampingan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>;
<![CDATA[Diah Retnowati]]>;
<![CDATA[Hari Winarto]]>;
<![CDATA[Zumaeroh Zumaeroh]]>;
<![CDATA[Rasyid Wisnuaji]]>
<![CDATA[ Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/dimasejati.v3i2.9350
<![CDATA[Usaha mikro, kecil dan menenengah (UMKM) menjadi aktivitas ekonomi vital bagi masyarakat Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Desa Karangsalam memiliki potensi utama yaitu komoditas durian yang sudah tersohor. Salah satu persoalan utama UMKM di Desa Karangsalam adalah terkait dengan kualitas dan kreatifitas sumber daya manusia. Berdasarkan hal tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupaya untuk meniventarisasi berbagai akar masalah dari persoalan tersebut untuk kemudian secara bersama-sama dicarikan solusinya. Berdasarkan hasil Focuss Group Discussion (FGD) dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM di Desa Karangsalam, serta hasil analisis tapisan model Urgent-Seriousness-Growth (USG) diperoleh tiga persoalan utama yaitu: 1). Kurangnya keterampilan kewirausahaan; 2). Kurangnya penerapan teknologi informasi; dan 3). Kurangnya regenerasi pelaku UMKM. Pendampingan dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyuluhan, pendampingan melalui program KKN Mahasiswa, dan pendampingan kegiatan usaha oleh tim dosen.]]>
<![CDATA[The Economic Value of Environmental Services in the Karst Area of Jatijajar Village ]]>
<![CDATA[Rasyid Wisnuaji]]>;
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ EKO-REGIONAL Vol 17, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32424/1.erjpe.2022.17.1.1846
<![CDATA[Jatijajar Village is included in the Gombong karst area based on the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 3043 K/40/MEM/2014 and was confirmed by the Kebumen Regency Regional Regulation No. 23 of 2012 concerning RTRW of Kebumen Regency. It has the potential value of environmental and ecological services both in the karst area itself and in the non-karst area which is used as a buffer zone. The underground river system provides benefits to the environment around the karst area and even the community as a provider of clean water needs that are perennial/flowing throughout the season. The contingent valuation method is used as an approach in this research. Primary data obtained from field research is used as the main data. The analysis of environmental services used is the willingness to pay technique of individuals for environmental services or resources. Natural resources in the Karst Gombong area of Jatijajar Village have characteristics in the form of direct use, the value of water resources for lowland rice farming and Water resources from underground rivers in the karst area is 15 springs. The total economic value of the potential use of existing resources in the Gombong Karst Gombong area of Jatijajar Village is IDR 87,616,789,519 in one year. The magnitude of this value is the value of natural and environmental resources from the direct use of the availability of natural resources to the community. These values will be lost if the karst area is damaged either from mining activities or changes in environmental functions.Keywords: Karst; Economic Valuation; Natural resource and environmental economics; Total Economic Value.]]>
<![CDATA[Analysis of Cirebon City Economic Growth for Public Development of Community Development ]]>
<![CDATA[Syaeful Bakhri]]>;
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ EKO-REGIONAL Vol 14, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.104 KB)
|
DOI: 10.20884/1.erjpe.2019.14.1.1282
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze trends in the economic growth sector in the city of Cirebon. The type of research used is a type of research with a quantitative approach. The location of this research was conducted in Cirebon City. Data obtained for this study were obtained from the results of literature studies and documentation techniques. Secondary data such as data from the Central Bureau of Statistics of Cirebon City are the main data used in this study. The data analysis technique used in the study of the economic growth of Cirebon City uses several stages such as identifying the driving factors and inhibitors of economic growth in the City of Cirebon through the location quotient analysis tool and the leading sector. The majority of economic sectors in Cirebon City are classified as the base or superior sectors, which are detected from the value of LQ statistic > 1. However, not all of these base sectors experience progress or positive developments. There are only three sectors (social health service, communication information, and company service) that are classified as the base sector and have positive dynamics and growth.Keywords: Economic Growth, Leading Sector, Cirebon.]]>
<![CDATA[Contribution of MSMES To The Economy of Cirebon Regency In The Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>;
<![CDATA[Syaeful Bakhri]]>;
<![CDATA[Isman Julian]]>
<![CDATA[ Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol 14, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Syekh Nurjati Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24235/amwal.v14i1.10136
<![CDATA[Micro, small and medium enterprises or SMEs have a role that is very important in advancing the Indonesian economy, especially the economy in areas such as Cirebon Regency which is a Trade Regency. The existence of MSMEs in the Cirebon Regency for contributions or contributions to GRDP during the current Covid-19 pandemic condition is certainly something that must be maintained. This study aims to map the industrial sector development centers in Cirebon Regency during the Covid-19 Pandemic by using a quantitative descriptive approach and using the Location Quotient (LQ) analysis tool as an analytical tool. Based on the results of the analysis, it can be seen that as a result of the Covid-19 pandemic, Cirebon Regency experienced an economic shift with increasing economic sectors, both secondary and tertiary. Then several economic sectors such as services and the agricultural, forestry, and livestock sectors contributed significantly and experienced positive growth. There are superior commodities that grow and develop well, such as the rattan and furniture industry, then processed food and batik. Meanwhile, the results of the analysis of the potential for small and medium industry centers (IKM) that are recommended to be superior SMEs are the woven bamboo IKM center, the pindang fish IKM center and the tempe and tofu IKM center]]>
<![CDATA[Economic Analysis of Externalities and Willingness to Accept for Waste Disposal Activities ]]>
<![CDATA[Rima Amalia]]>;
<![CDATA[Agus Arifin]]>;
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ EcceS (Economics, Social, and Development Studies) Vol 9 No 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ecc.v9i2.32204
<![CDATA[Bantargebang integrated landfill has been assigned by Jakarta Provincial Government as a landfill for its area. The large amount of waste has a large impact and considered to have more negative impact, thus causing great losses to the local community. Jakarta Provincial Government has provided compensation but there are still complaints from residents that the compensation received has not been able to compensate all losses. This research aims to analyse the amount of compensation funds that should be received by the community and the factors that affect the community's willingness to accept, as well as to examine the impact or externalities felt by residents. The result of analysis show that the community wants a higher compensation fund than before, which is Rp497,540.98 per head of the family per month. Factors that affecting willingness to accept significantly are income, impact-specific expenses, education, type of work and distance of residence. And then there are negative externality caused by Bantargebang integrated landfill that are polluted water, piles of garbage making the air unkind to breathe and health problems. But there are also positive externality that are an increase in regional facilities and infrastructure, the creation of an increase in income and employment. Therefore, it shows the fact that people who are willing to accept compensation are greater than those who are not willing to accept compensation. It means that most people want an increase in the compensation funds they must accept from the existence of the Bantargebang Integrated Landfill. Thus, it should be a good momentum for the government to follow up through supporting actions.]]>
<![CDATA[How Consumers Perceive Towards Traditional or Modern Markets Proven by Consumer Preference Logistic Regression ]]>
<![CDATA[Kyandra Riviera]]>;
<![CDATA[Suharno]]>;
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 20 No. 02 (2022): Jurnal Ekonomi Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengkajian Ekonomi dan Kebijakan Publik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jep.v21i02.22986
<![CDATA[Indonesia is ranked 4th as the country with the most population in the world. The large population in Indonesia causes an increase in the demand for basic needs. A large population has caused the market that supplies basic needs to increase. Undeniably, some consumers have switched to the modern market because of the rapid development experienced by the current market. The current market can meet the needs of very diverse consumers. This study aims to determine whether the rapid growth of the modern market ensures that consumer preferences shift towards the current market. Analyze whether income factors, distance from home to the nearest traditional market and the closest modern market, facilities, and operating hours influence consumer preferences in choosing a place to shop for basic needs. This study uses logistic regression as a quantitative analysis. Based on the research and data analysis results, two variables affect consumer preferences: facilities and distance from home to the nearest modern market. In comparison, three variables do not affect consumer preferences: income, distance from home to the nearest traditional market, and operating hours. Based on the results obtained through interviews with as many as 110 respondents, there were 70 respondents, or 64 percent of respondents, chose to shop at the modern market. The thing that consumers want most when shopping is convenience. Consumers in Indonesia itself are very diverse. Therefore, traditional and contemporary markets can increase this convenience in several ways, such as the neat arrangement of goods, a clean environment, and big parking lots.]]>
<![CDATA[Kajian Empiris Analisis Hambatan Dan Risiko Belanja Daerah Di Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Ajeng Faizah Nijma Ilma]]>;
<![CDATA[Agus Arifin]]>;
<![CDATA[Pahrul Fauzi]]>;
<![CDATA[Indrawan Firdauzi]]>;
<![CDATA[Muhammad Farid Alfarisy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 2.2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara ]]>
Publisher : <![CDATA[Cv. Utility Project Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.087 KB)
<![CDATA[Persoalan utama dalam kinerja keuangan di level pusat maupun daerah menjadi suatu hal krusial untuk terus dilakukan perbaikan. Salah satu solusi yang diajukan dalam perbaikan hal tersebut adalah melakukan perubahan budaya kerja di berbagai lembaga pengguna anggaran. Berbagai faktor yang menjadi tantangan sekaligus hambatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi, tidak efisiennya birokrasi, kurang optimalnya pendapatan, persoalan terkait realisasi anggaran, serta terbatasnya infrastruktur penunjang. Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada dua tahun terakhir tentu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan di Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Kebijakan refocusing dan realokasi menjadi kebijakan yang dilakukan guna menyelamatkan kondisi fiskal nasional dan daerah yang disaat bersamaan harus mampu menangangi kondisi kesehatan masyarkat akibat pandemi. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dan risiko alokasi belanja daerah dan berbagai alternatif solusinya adalah pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam pengelolaan keuangan di level daerah selain inovasi pelayanan, peningkatan pengawasan juga menjadi hal penting dan perlu untuk terus diupayakan sebagai fungsi dari check & balance dalam pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu untuk menyeimbangkannya diperlukan fungsi-fungsi pengawasan yang tepat dan propossional. Peningkatan kapasitas SDM juga penting, terlebih guna mencapai cita-cita efisiensi dalam konteks reformasi birokrasi.]]>
