Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KAJIAN TINGKAT KECELAKAAN FATAL, PENCEGAHAN DAN MITIGASI KECELAKAAN KAPAL-KAPAL PENANGKAP IKAN YANG BERBASIS OPERASI DI PPP TEGALSARI, PPN PEKALONGAN DAN PPS CILACAP Djodjo Suwardjo; John Haluan; Indra Jaya; Soen'an H. Poernomo
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol 1 No 1 (2010): MARET 2010
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.877 KB) | DOI: 10.24319/jtpk.1.61-72

Abstract

Kinerja keselamatan armada kapal-kapal penangkap ikan ditunjukkan dengan tingkat kecelakaan fatal kapal penangkap ikan dan posisi risiko kecelakaan armada kapal penangkap apakah berada pada posisi yang unacceptable risk, intermediate risk atau acceptable risk. Tingkat Kecelakaan Fatal armada kapal di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap menunjukkan angka 115 orang meninggal per 100.000 awak kapal pertahun dan masih lebih tinggi bila dibanding tingkat kecelakaan fatal kapal penangkap ikan tingkat dunia, yakni 80 orang meninggal/100.000 awak kapal. Posisi risiko kecelakaan berada pada posisi yang unacceptable risk artinya perlu upaya penurunan risiko kecelakaan dalam kurun waktu satu tahun. Diperlukan upaya pencegahan dan mitigasi untuk menurunkan risiko kecelakaan melalui berbagai hal, yaklni: (1) pelatihan kompetensi keselamatan dan pelayaran bagi para nakhoda dan ABK, (2) peningkatan safety awareness bagi pemilik kapal, Syahbandar pelabuhan perikanan, pengawas kapal perikanan, penyuluh perikanan tangkap, pengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan perikanan, pemuka masyarakat nelayan dan keluarga nelayan, penegakan hukum atas keselamatan kapal perikanan, (3) asuransi awak kapal, (4) membangun standar pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi pelaut perikanan, standar kapal penangkap ikan, standar pengawakan dan membangun sistem ketenagakerjaan pada kapal penangkap ikan
INDIKATOR KINERJA KUNCI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP TUNA TERPADU DI SULAWESI UTARA Rine Kaunang; Daniel R. Monintja; Victor P.H Nikijuluw; John Haluan
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol 1 No 1 (2010): MARET 2010
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.558 KB) | DOI: 10.24319/jtpk.1.81-92

Abstract

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk melaporkan kemajuan yang diidentifikasi sebagai faktor penting untuk keberhasilan suatu organisasi yang di lihat dari tujuan dan sasaran. IKK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah, memberikan masukan ke dalam proses manajemen yang akan membantu pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sebuah lingkungan progresif. IKK yang dipilih harus mencerminkan tujuan organisasi, menjadi kunci untuk keberhasilan dan dapat diukur. Indikator kinerja kunci dipakai dalam pertimbangan jangka panjang untuk sebuah organisasi. Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk menentukan indikator kinerja kunci dalam mengembangkan penangkapan ikan tuna di Sulawesi Utara dan untuk mendapatkan pengukuran yang jelas serta memberikan informasi bagi pemerintah dalam membuat peraturan. Penelitian ini didasarkan pada Focus Group Discussion (FGD) dengan metode pendekatan kualitatif. Indikator kinerja kunci (IKK) terdiri dari indikator ekonomi, keuangan sosial, ekologis dan dimensi pemerintah, baik di tingkat nasional atau di sektor perikanan. IKK di tingkat perusahaan terdiri dari masukan, keluaran, dampak dan proses.
ESTIMASI DAYA TARIK TALI MINI HAULER UNTUK DITERAPKAN PADA PERIKANAN PANCING ULUR TUNA DI SAMUDERA HINDIA SELATAN JAWA Berbudi Wibowo; Fedi Alfian Sondita; Budhi Hascaryo Iskandar; John Haluan; Deni Achmad Soeboer
Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol 24, No 2 (2018): (Juni 2018)
Publisher : Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.605 KB) | DOI: 10.15578/jppi.24.2.2018.137-148

Abstract

Berat tuna hasil tangkapan nelayan pancing ulur di perairan Selatan Jawa dapat mencapai 100 kg/ekor, dan sampai saat ini tali pancing ulur ditarik secara manual. Kondisi ini beresiko bagi nelayan seperti kecelakaan atau sakit tulang belakang (back pain). Untuk mengurangi resiko tersebut maka digunakan mini hauler untuk menarik tali pancing ulur sehingga memudahkan menaikan hasil tangkapan ke atas kapal. Mini hauler disesuaikan dengan beban yang akan ditarik. Beban mini hauler berasal dari daya dorong tuna yang berenang pada kondisi kecepatan spontan ketika tuna berusaha melepaskan diri dari jerat pancing dan beban yang timbul dari rangkaian pancing ulur. Perhitungan dengan menggunakan persamaan archimedes dan persamaan bernoulli menunjukan bahwa daya dorong yang dikeluarkan tuna berukuran 190cmFL untuk berenang dalam kondisi burst speed sebesar 1.746 newton. Total beban terbesar ketika tuna berenang vertikal membentuk sudut 1800 terhadap rangkaian pancing ulur yaitu sebesar 1.763,90 newton dengan tenaga  sebesar 8,82 Kw setara 11,99 Hp.Tunas caught by hand line fishers can reach 100 kg in weight per individual, however, they still use manual technology to pull out the line from waters. This condition could risk the fisherman’s safety such as accident or back pain. To reduce those risks that could be happened, it required tools such as mini hauler to help fisherman pull out the fish line so fish could be unload much easier. Design of mini hauler were adjusted to the target species. Mini hauler’s load comes from tuna swimming power at burst speed condition and the load arising from the series of fishing line itself. Using Archimedes and Bernoulli equations, the results shown that the force used by tunas at size of 190 cmFL to swim at the burst speed condition was 1,746 Newton. The highest total load when the fish swims vertically down to form the angle of 1800 to fising line is 1763,90 newton, equal to 8.82 kw≈11,99 horse power.
STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN UNTUK ANAK BUAH ‘BAGAN’ DI SUMATERA BARAT Richard Stanford; John Haluan; Budy Wiryawan; Dietriech G. Bengen; Rudi Febriamansyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.428 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.6.1.2014.1-10

Abstract

Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi mengatasi kemiskinan pada anak buah bagan di Sumatra Barat. Metoda kuantifikasi pendekatan Sustainable Livelihoods Approach (SLA) digunakan dalam penelitian ini dan diterapkan di dua kampung nelayan yaitu Sungai Pinang dan Ampang Pulai, di Provinsi Sumatera Barat. Wawancara dilakukan pada 52 rumah tangga nelayan yang bekerja di sektor perikanan bagan sebagai anak buah, kapten atau sebagai pemilik bagan. Analisis data menggunakan multi-dimensional scaling berdasarkan pengelompokkan ke dalam enam jenis sumber daya yaitu alam, keuangan, manusia, sosial, kelembagaan dan sumber daya buatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemilik kapal bagan memiliki sumber daya buatan, keuangan dan manusia yang lebih tinggi daripada anak kapal atau buruh tetapi tidak terdapat perbedaan untuk sumber daya alam, sosial dan kelembagaan. Lembaga perikanan kurang mendukung semua dari bagan sektor. Program pemerintah cenderung menargetkan pada sumber daya buatan tanpa meningkatkan keuangan dan sumber daya manusia terlebih dahulu. Penelitian ini menghasilkan empat jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi nelayan. In this paper a new methodology of quantifying the Sustainable Livelihoods Approach (SLA) is presented and applied to two fishing communities, Sungai Pinang and Ampang Pulai, in West Sumatra. Interviews with 52 households from the bagan sector, including crew members, captains and owners, are analysed using a multi dimensional scaling approach according to six asset categories. The analysis demonstrated that owners possess higher physical, financial and human capital than crew members but that there was no difference in the natural, social and institutional fields. Institutional support across all sectors scored poorly. Government programs tend to emphasise bridging the gap between crew members and owners by providing physical capital without necessarily addressing the underlying financial and human capital limitations that crew members face. The paper concludes with an explanation of the main routes out of poverty for a crew member.