Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pleno Jure
Muhammad Ibnu Fajar Rahim
Kejaksaan Republik Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan Muhammad Ibnu Fajar Rahim; Sitti Arkanul Pascahyati Rahim; Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim; Ahmad Ranuwirawan Rahim; Abdul Rahim
PLENO JURE Vol 9 No 1 (2020): Pleno Jure, April
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v9i1.389

Abstract

Penyitaan terhadap barang bukti sebagai coraborating evidence merupakan upaya paksa untuk memperkuat pembuktian dakwaan penuntut umum di persidangan. Realitasnya, masih terdapat barang bukti yang relevan dengan pembuktian dakwaan namun baru terungkap di persidangan dan belum dilakukan penyitaan. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menegaskan penyitaan hanya dilakukan pada tingkat penyidikan oleh penyidik yang menjadikan penuntut umum kesulitan ketika berhadapan dengan realitas tersebut. Artikel ini berupaya menegaskan adanya kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pada tingkat pemeriksaan persidangan. Legal argumentasi penyitaan oleh penuntut umum ditemukan dalam PERJA 36/2011 maupun KMA 32/2006 sebagai bagian dari peraturan perundangan-undangan. AbstractConfiscation of evidence as coraborating evidence is a forced effort to strengthen the evidence of the public prosecutor's charges at the trial. In reality, there is still evidence that is relevant to the indictment, but it has only been revealed at court and has not been confiscated. The provisions of Article 38 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which confirms confiscation are only carried out at the level of investigation by investigators which makes the public prosecutor difficult when dealing with this reality. This article seeks to emphasize the authority of the public prosecutor to confiscate evidence of a criminal offense at the trial examination level. Legal arguments for confiscation by the public prosecutor are found in PERJA 36/2011 and KMA 32/2006 as part of the legislation.
Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya Abdul Rahim; Muhammad Ibnu Fajar Rahim
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.575

Abstract

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Abstract:Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.
Co-Authors Abdul Rahim Abdul Rahim Ahmad Ranuwirawan Rahim Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim Sitti Arkanul Pascahyati Rahim