Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN KYAI PPS SHIROTHUL FUQOHA’ TENTANG POSISI PENCATATAN DALAM KEABSAHAN PRAKTIK PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF MASHLAHAH IMAM AS-SYATIBI: Miladu Ahadi Ahmad & Mudhofar Miladu Ahadi Ahmad; Mudhofar
MAQASHID Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Fakultas Syariah - IAI Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.362 KB) | DOI: 10.35897/maqashid.v3i1.288

Abstract

Pasal dalam KHI yang mengatur perceraian terbilang relevan dalam upaya mendamaikan hubungan pernikahan. Di sisi lain, pasal tersebut seakan-akan dapat menimbulkan kesenjangan hukum (conflict of norm) antara keputusan hukum islam dan hukum positif. Seperti contoh, dalam hukum islam, talak menjadi hak otoritatif suami, kapanpun suami mengucapkan talak kepada istrinya maka ucapan tersebut sudah dianggap jatuh. Berbeda dengan pasal yang ada dalam KHI, (pada pasal 115, 117 dan 123) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa terjadi jika dilakukan ikrar di depan persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, ada dua hal penting yang diteliti yaitu pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha’ serta pandangan keduanya ditinjau dari perspektif Mashlahah Imam As-Syatibi.