Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KINERJA POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) TERPADU WINI DI KAWASAN PERBATASAN RI - RDTL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Gradiana Tefa; Florianus P. Thaal
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP), Vol.1 No.1, Februari 2019
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v1i1.711

Abstract

State border management is an important aspect in maintaining the integrity and sovereignty of a country. The start of the Asean Economic Community (AEC) program in 2015 among Southeast Asian countries in order to improve the economy, the border region became a strategic place that was the gateway to various cooperation activities between countries. To improve crossborder services between countries, the Government issued INPRES No. 6 of 2016 concerning the Development of 7 Cross-border State Posts. One of the construction of the State Border Crossing Post is located in North Insana District, North Central Timor Regency, East Nusa TenggaraProvince. This study aims to determine the performance of Integrated Wini Cross-border Post (PLBN) in cross-border service activities in the RI-RDTL Border Region of North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province. This research uses a qualitative research design with a descriptive approach. Informants in the study were determined by purposive sampling and incidental sampling techniques. Data collected by interview, observation and documentation techniques. And in analyzing data using miles and huberman models, namely data reduction, data displays and drawing / verification conclusions. The results showed that the performanceof Pos Lintas Batas Negara Terpini wini in cross-border service activities was not optimal. This is influenced by the inhibiting factors, among others, limited personel resources, limited facilities and infrastructure, weak coordination between elements of CIQ, difficulties in licensing trade documents, and lack of understanding of the community. Based on the results of the analysis, the authors suggest that PLBN Managers improve coordination between elements of CIQ, provide socialization to the community, improve service facilities and infrastructure, facilitate licensing of trade documents to increase recruitment of CIQ employees. Keywords: Performance; Border; PLBN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG Irfan Setiawan; Nawawi Nawawi; Ayu Widowati Johannes; Gradiana Tefa
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3444

Abstract

Peningkatan kemampuan pegawai negeri sipil (PNS) adalah elemen integral dari manajemen PNS. Peningkatan kemampuan ini bertujuan agar PNS dapat memiliki keterampilan yang sejajar dengan standar yang telah ditetapkan. Fenomena terkait pengembangan kompetensi yang menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang. Berdasarkan identifikasi masalah berdasarkan tupoksi organisasi perangkat daerah terlihat masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian. Melihat Fenomena yang telah tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data primer yang dikumpulkan berasal dari wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini, yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Tangerang. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles & Huberman. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tangerang belum berjalan efektif karena kurangnya kerjasama dengan PNS di Kabupaten Tangerang, pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat yang masih kurang optimal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang masih kurang efektif, adanya intervensi politik dalam pelaksanaan mutasi, dan kurangnya motivasi yang diberikan kepada PNS Kabupaten Tangerang. Sehingga BKPSDM Kabupaten Tangerang perlu membangun kerjasama dengan melakukan sosialisasi dan peninjauan langsung ke lapangan terkait kondisi pengembangan kompetensi PNS, memaksimalkan aplikasi SIMPEG dan SIDAK untuk mengefektifkan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat, meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan diklat serta melaksanakan pengelolaan mutasi berdasarkan prinsip meletakan orang yang tepat di tempat yang tepat. Kata kunci; Aparatur; Kompetensi; Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Juan Ailsa Varian; GRADIANA TEFA
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5512

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pasal 10 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi tertib tempat umum, jalur hijau dan taman. Oleh karena itu, Satpol dan DLH bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan DLH menjaga kebersihan dan keindahan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan DLH telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai upaya, namun hasilnya memang belum optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan, keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk membuang sampah. Hal tersebut tetaplah harus diapresiasi, sebab di tengah keterbatasan yang ada, Satpol PP dan DLH semaksimal mungkin telah mengupayakan terwujudnya lingkungan yang tertib, bersih, dan indah.
EVALUASI PELAKSANAAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG Sela Pebri Valentina; Muh Ilham; Gradiana Tefa
Jurnal Konstituen Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v6i2.4758

Abstract

Flood disasters are a challenge for every region, including Bandung Regency. The Bandung Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) seeks to reduce the risk of flood disasters through prevention and preparedness. The purpose of this study was to determine the Evaluation of the Implementation of Flood Disaster preparedness in Bandung Regency using William N Dunn’s policy evaluation theory with the parameters of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The research method used is descpritive qualitative with an inductive approach. Based on the research results, it is known that the implementation of flood disaster preparedness in Bandung Regency in terms of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy can be said to be good with supporting and inhibiting factors. The supporting is Regional Heads in implementing disaster management as evidenced by the availability of a disaster management Task Force and the implementation of effective coordination in reducing disaster risks. Inhibiting factors are: Limited facilities and infrastructure; Lack of human resources, and Limited budget for socialization of maps of disaster prone areas. The suggestions that the author can give are: Increasing the quality and quantity of human resources, maintaining available facilities and infrastructure; and Increasing the dissemination of disaster information by utilizing social media. Keywords: Evaluation, Preparedness and Flood Disaster.