Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anastacia Patricia Novlina Nurak; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v3i1.9218

Abstract

This research aims to explain about conflict between Sikka’s Local Leader and the Local Legislative Assembly (DPRD) in preparation of Local Government Budget (APBD) for term 2019 year. Sikka regencies is one of district that led by candidate from independent line. Fransiskus Roberto Diogo, (Roby Idong) and Romanus Woga won the District Election Head at 2018 without any party nor coalition. Problem arise when Local Leaders and members of Local Legislative Assembly did not reach mutual agreement about house and communication allowance budget. This research uses qualitative methods with primary data sourced from in-depth interviews with all parties in the conflict. This research used Maswadi Rauf's conflict theory, which is classified based on the results of research by Mark and Synder. In addition, it is known that there are conflicting interests between Local Leader and Local Legislative Assembly about budgeting. Meanwhile, Local Leader in Sikka aim to control Local Legislative Assembly with negative issue about marking up budget of house and transportation allowances, but thus assembly obtain to increase the budgeting for their right.
Proses Politik Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 Asmi Septanti Kurniawati; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.4 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3462

Abstract

Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020.  Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal.
Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 Moh Ainul Yaqin; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.908 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3321

Abstract

Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaaman. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang berorientasi pada orientasi taktis untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki spirit yang sama karena Surabaya pasca reformasi selalu dikuasai oleh pemimpin dari PDIP. Machfud Arifin dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik dan lobi antar-parpol dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi pendamping Machfud Arifin. Dengan demikian, secara teori proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, bahwa pertama angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat. Koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol.
Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Salahuddin Uno Tahun 2018-2020 Dinda Mutia Khaerun Nisa; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.309

Abstract

This journal outlines the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the context of the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. Meanwhile, the purpose of writing this journal is to find out the causes of the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta. Then in analyzing this, this journal uses qualitative research methods by referring to in-depth interview techniques as primary data sources and studies of a number of relevant documents as secondary data sources. Until finally, the results of the research obtained by this journal indicate that there is a conflict between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacancy for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno caused by differences in views between the two political parties in terms of who has the right to fill the vacant position of deputy governor, the implementation of the fit and proper test mechanism as well as in looking at the causes for the non-processing of the two candidates for deputy governor who had been proposed previously, namely Ahmad Syaikhu and Agung Yulianto.
Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.406

Abstract

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut “buzzer” untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para “aktivis Youtube”.
Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang Muhammad Syamsul Hidayat; Sri Budi Eko Wardani
TheJournalish: Social and Government Vol. 3 No. 2 (2022): June: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v3i2.249

Abstract

Persaingan perebutan kekuasaan di Provinsi Banten dipenuhi oleh politik kekeluargaan atau dinasti. Survivalitas keluarga Jayabaya dan keluarga Iskandar di tengah proliferasi dan dominasi keluarga Ratu Atut belum banyak diteliti oleh para ilmuwan sejauh ini. Penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan wawancara dan literatur terkait. Adapun teori yang digunakan adalah klientelisme dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk membandingkan hakikat jejaring, pola kontrol, hakikat sumber daya dan derajat intensitas kedua daerah tersebut. Hasilnya (1) Alasan dari kemampuan keluarga Jayabaya dan Iskandar mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun selain karena alasan ketokohan juga karena keduanya m menggunakan praktik klientelisme yakni pertukaran sumber-sumber daya material atau manfaat dengan dukungan politik, (2) praktik klientelisme yang dilakukan oleh keluarga Jayabaya menggunakan jejaring informal ormas Jarum sedangkan keluarga Iskandar menggunakan jejaring formal birokrat dan partai politik bersama dengan pengusaha, (3) keluarga Jayabaya cenderung menggunakan sumber daya publik dalam pertukaran klientelistik sedangkan keluarga Iskandar cenderung lebih banyak menggunakan sumber daya privat yang bersumber pada bisnis properti dan hubungan kerjasama dengan pengusaha, dan (4) diskresi partai politik pada dominasi keluarga Jayabaya lebih rendah dan cenderung pada sumber daya patronase yang bersifat publik dibanding dengan keluarga Iskandar.
Proses pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar Saman Saman; Sri Budi Eko Wardani
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 10 (2023): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai partai politik yang identik dengan perjuagan Gus Dur, PKB telah menjadi partai politik yang unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan Partai Politik Randal dan Svasand dengan empat indikator yaitu (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan hasil temuan dan analisis menunjukkan bahwa PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang bagus, meskipun indikator pelembagaan menurut Randall & Svasand belum terpenuhi. Ditemukan bahwa PKB terindikasi sebagai partai komando yang masih mendapat intervensi dominan dari pusat, selain itu peran dominan dari seorang Abdul Muhaimin Iskandar juga menjadikan PKB sebagai “personalistic party”. Sehingga disimpulkan bahwa pada Pemilu 2019 kemaren, proses kandidasi dapat dilakukan bukan karena pelembagaan partai yang sudah bagus akan tetapi lebih cenderung karena dampak dari keputusan DPP PKB. Basis pendukung PKB yang sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif (competitive advantage) bagi caleg-caleg atau pun kandidat yang diusung dalam pemilu.
Politik Revitalisasi Pasar Johar Semarang Jihan Marsya Azahra Azahra; Sri Budi Eko Wardani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.982 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11263

Abstract

Kebijakan publik merupakan salah satu serangkaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk kepentingan publik guna mencapai kesejahteraan. Salah satu kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan adalah kebijakan pembangunan kota atau tata ruang kota. Akan tetapi sering kali pembangunan perkotaan sering menimbulkan konflik. Pemicu konflik yang terjadi karena minimnya pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses kebijakan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam terkait politik kebijakan Pasar Johar yang menimbulkan sikap pro kontra ditengah masyarakat. Peneliti akan menerapkan strategi penelitian studi kasus dalam penelitian revitalisasi Pasar Johar. Pembangunan Kota Semarang melalui revitalisasi Pasar Johar Semarang yang diharapkan dapat mencapai kepentingan ekonomi pemerintah justru tidak sesuai harapan. Sejak awal konsep pembangunan tersebut sudah meminggirkan para pedagang. Namun pemerintah sendiri membutuhkan para pedagang untuk bisa berjualan. Dan pada kasus revitalisasi Pasar Johar telah membuktikan bahwa rehabilitasi yang dilakukan tidak efektif karena kerjasama yang dijalin oleh pemerintah dengan pedagang tidak kooperatif.
Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Studi Kasus Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur Tia Nanda; Sri Budi Eko Wardani
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.155 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.10915

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan negara terhadap perempuan korban kekerasan, mengambil studi kasus peraturan Pemerintah Daerah tentang kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya dari Negara dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kawin kontrak. Kabupaten Cianjur adalah satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan Perbup tentang pencegahan kawin kontrak, perbup ini hanya sebagai bentuk upaya pencegahan kawin kontrak yang bersifat lemah dan sama sekali tidak dapat melindungi perempuan korban kawin kontrak. Implikasi teoritis Advocacy Coalition Framework (ACF) relavan dalam melihat pengaruh aktor dalam pembentukan Perbup No. 38 tahun 2021. Teori ini dapat membantu menganalisa kebijakan yang dihasilkan dari advokasi aktor-aktor dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dan berdampak terhadap lemahnya perlindungan Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan korban kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.
Orientasi Politik Pemilih Perempuan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Ikatrina Rosyidah; Sri Budi Eko Wardani
Jurnal Syntax Admiration Vol. 5 No. 7 (2024): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v5i7.1265

Abstract

The purpose of this study is to explain the extent of the influence of socioeconomic status and political participation on the political orientation of women voters in the 2019 General Election in the Thousand Islands Regency, DKI Jakarta Province. The method used in this study is a quantitative approach, namely with one of the characteristics commonly found in quantitative research with causality, which tries to explain the question "why" to examine the cause of an empirical event or phenomenon. The results showed that employment, involvement in community organizations, and participation in elections partially had a significant effect on the political orientation of women voters, while income, education, and involvement in political parties did not. These findings highlight the importance of considering the various aspects that affect voter participation in each region, although the study also highlights limitations, such as the geographical characteristics of the archipelago and weather factors that affect data collection