Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 14, No 2 (2014): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v14i2.45

Abstract

Masalah sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat yaitu rumah yang tidak layak huni.Oleh sebab itu, penanganan masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruhkomponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat,LSM dan elemen lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun subyek dalampenelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, SekretrisDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi, Staf, Kepala Desa Nyanggai danWarga Masyarakat Yang Menerima Bantuan. Alat yang digunakan terdiri dari PedomanWawancara,Pedoman Observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasiprogram Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penelitiantersebut dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan olehDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang sudah berjalan dengan baik, sehinggadisarankan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
SISTEM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MUNGGUK GELOMBANG KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.586

Abstract

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan bertujuan untukmeningkatkan berbagai produktivitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber dayaalam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristikmasyarakat sehingga dapat diterima dan di implementasikan secara berkelanjutan. sistem pemberdayaanmasyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat melalui peran pemerintah desa. Dalam teknispelaksanaannya masyarakat membentuk kelompok kerja atau kelompok tani dan memiliki lahan yangdapat dikembangkan menjadi lebih luas agar lebih produktif. Sosialsiasi melibatkan kepala dusun dantokoh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat dan prosesnya lebih efektif. Selanjutnyamekanisme pelaksanaannya dengan memberikan bantuan berbagai bisit tanaman, pupuk dan fasilitaskerja pada kelompok tani dan diberikan berbagai pendampingan dari penyuluh. Sedangkan pengawasansecara teknis pelaksanaannya melibatkan peran BPD dan juga secara eksternal dari inspektorat kabupatendan lebih pada aspek administrasinya setelah proses pelaksanaan selesai sesuai dengan batasan waktuyang telah dijadwalkan.
POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16, No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v16i2.215

Abstract

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sember daya alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan utama transmigrasi. pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat di olah masyarakat menjadi berbagai produk bahan baku makanan.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 18, No 2 (2020): FOKUS Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v18i2.416

Abstract

Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu diwilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga penerima. Hasil penelitian menunjukan bahwa di desa Pelimping masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanayak 67 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Sintang sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Kelam Permai. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemrintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, PKH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT DI DESA ENSAID PANJANG KECAMATAN KELAM PERMAI Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.109

Abstract

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang pengerajin untuk terus berkarya dalam proses pembuatan kain tenun ikat. Rendahnya tingkat partisipasi menyebabkan menurunnya motivasi pengerajin dalam memperoduksi kain tenun ikat sehingga potensi ekonomi yang menjadi bagian dari potensi wisata daerah juga belum maksimal untuk menunjang perekonomian masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI DESA SOLAM RAYA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i2.114

Abstract

BPD merupakan perwakilan masyarakat yang berada pada sistem pemerintahan desa sehingga memiliki peran dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek termasuk dalam mengembangkan sosial budaya tujuannya agar kebudayaan masyarakat dapat terpelihara dalam kehidupan sosial melalui keterlibatan pemerintah desa.
UPAYA PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2020): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v8i1.467

Abstract

The orderly administration of the village becomes the authority of the Sintang District Village Empowerment and Village Administration Office which aims to achieve good and effective village government performance in its administration system. The research method used is a qualitative descriptive approach, data analysis techniques are qualitative, the tools used are Observation Guide, Interview Guidelines and documentation. The subjects of the study were 5 people, namely the Head of the Sintang District Village Community Empowerment and Village Empowerment Office, Sintang District Village Empowerment and Community Empowerment Office Secretary, Sintang District Village Empowerment and Community Empowerment Office Administration Staff, the Administrative Staff of the Sintang District Village Community Empowerment and Government Administration Office. Village Chief in Sintang Regency 2 people. Implementation of Administrative Guidance is carried out on an ongoing basis through technical guidance, work meetings and direct visits tovillages, Coordination in the Implementation of Administrative Coaching is carried out internally in the Office of Community Empowerment and Village Government by the Head of the Institutional Section because of the interrelated coaching from various aspects such as finance and also administrative order , Supervision of the implementation of Administrative Development together according to the authority of the Office of Community Empowerment and Village GovernmentKeywords: Efforts, Guidance, Orderly Administration.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA Andi Lala; Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.646

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada Upaya Pemerintah Desa Meningkatkan Pendapatan AsliDesa (PAD) di Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, PAD sebagai salah satusumber pembangunan perlu untuk ditingkatkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkanpendapatan asli desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahdesa Bina Jaya dengan membentuk BUMDes, melakukan pola inventarisir potensi desa yang belumdikenakan restribusi. Sumber-sumber pendapatan yang sedang dilakukan yaitu restribusi parkir, pasardesa, pemanfaatan lahan perkebunan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan perusahaanperkebunan sebagai pihak ketiga untuk mengembangkan pemberdayaan perkebunan mandiri masyarakat.Kesimpulan penelitian yaitu Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bina Jaya dalammeningkatkan PAD sudah sesuai dengan program pembangunan desa dengan mendata seluruh potensidan mengambil kebijakan melalui peraturan desa serta mendorong keterlibatan aktif setiap masyarakatdalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga danPendapatan Asli Desa (PADes). Upaya meningkatkan PAD sebagai tanggungjawab pemerintah desadengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan seperti sektor perdagangan dan potensi lahanperkebunan dan potensi alam melalui pendataan dan pengkategorisasian berbagai sektor yang masihberpotensi dikembangkan.
POLA PEMBINAAN UNIT PEMUKIMAN WARGA TRANSMIGRASI XVIII KABUPATEN KAPUAS HULU Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 16 No 2 (2018): Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Ka
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v16i2.215

Abstract

Pembangunan wilayah yang berkelanjutan. salah satu peranan program transmigrasi yang yang menonjol ialah pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dan penyaluran potensi sember daya alam manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yaitu masih lemahnya sistem pembinaan terhadap warga transmigrasi sehingga belum sepenuhnya dapat mewujudkan sistem pemanfaatan lahan dan dalam rangka mencapai tujuan utama transmigrasi. pemerintah secara berkelanjutan dengan rencana-rencana pembangunan sudah merealisasikan berbagai program pembinaan pada masyarakat yang terutama sesuai dengan kondisi daerah yang secara khusus yaitu pada bidang pertanian dan perkebunan. program pembinaan lainnya yang sudah berjalan yaitu dengan adanya berbagai bantuan permodalan bagi peningkatan usaha kecil dalam upaya pengolahan hasil-hasil perkebunan seperti cokelat dan jagung yang dapat di olah masyarakat menjadi berbagai produk bahan baku makanan.
SISTEM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MUNGGUK GELOMBANG KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 1 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i1.586

Abstract

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan bertujuan untukmeningkatkan berbagai produktivitas ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber dayaalam yang tersedia. Pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristikmasyarakat sehingga dapat diterima dan di implementasikan secara berkelanjutan. sistem pemberdayaanmasyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat melalui peran pemerintah desa. Dalam teknispelaksanaannya masyarakat membentuk kelompok kerja atau kelompok tani dan memiliki lahan yangdapat dikembangkan menjadi lebih luas agar lebih produktif. Sosialsiasi melibatkan kepala dusun dantokoh masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat dan prosesnya lebih efektif. Selanjutnyamekanisme pelaksanaannya dengan memberikan bantuan berbagai bisit tanaman, pupuk dan fasilitaskerja pada kelompok tani dan diberikan berbagai pendampingan dari penyuluh. Sedangkan pengawasansecara teknis pelaksanaannya melibatkan peran BPD dan juga secara eksternal dari inspektorat kabupatendan lebih pada aspek administrasinya setelah proses pelaksanaan selesai sesuai dengan batasan waktuyang telah dijadwalkan.