Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Henny Andriani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1981

Abstract

Sebagai peradilan konstitusi, mahkamah konstitusi memiliki peran fundamental dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kewenangannya. Untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi, warga negara harus terlebih dahulu diakui sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan memiliki kerugian atau potensi kerugian akibat berlakunya suatu norma. Kedudukan hukum para pihak menjadi syarat formil dalam setiap perkara di mahkamah konstitusi, terutama yang menjadi pokok perhatian adalah kedudukan hukum para pihak dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Permasalahannya ialah terkait dengan legal standing para pihak, tidak mempunyai parameter yang jelas dan Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan penuh untuk menafsirkan kedudukan hukum dari para pihak tersebut sehingga banyak permohonan yang dijatuhi putusan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas. Kedudukan hukum para pemohon seharusnya tidak dibuat begitu rumit untuk menjamin bahwa para pihak yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar bisa mendapatkan kepastian hukum.
The Position of the Financial Audit Agency in Examining Regional Financial Management and Responsibility of West Sumatra Province Henny Andriani; Daswirman
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ffrtbr45

Abstract

State finances are the backbone of a nation's development and play an important role in its economic sustainability. The Financial Audit Agency (BPK), as an independent and autonomous audit institution, is responsible for overseeing financial management and accountability, including at the provincial level, such as in West Sumatra. However, practical challenges hinder its effectiveness. In 2021, the West Sumatra BPK identified twelve problems in the West Sumatra Provincial Government's financial report, involving an outstanding amount of Rp. 12,058,560,000 which has not been handled by officials. Although Article 20 of Law no. 15 of 2004 mandates officials to follow up on audit findings within 60 days. This failure has damaged public trust in the BPK. This research aims to evaluate the role of the BPK in auditing financial management in West Sumatra Province and to explore the implications of unaddressed audit findings for democracy in Indonesia. Through a normative juridical approach, this research analyzes regulatory law and relevant public perceptions of the BPK. The findings show that although the BPK plays an important role, difficulties in enforcing its audit recommendations weaken its authority and affect public trust in democratic governance.