Articles
<![CDATA[Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak- Sadayuang (JK-SS) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman ]]>
<![CDATA[Delfina Gusman]]>;
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Henny Andriani]]>;
<![CDATA[Alsyam Alsyam]]>;
<![CDATA[Charles Simabura]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Warta Andalas Vol 23 No 3 (2016): Warta Pengabdian Andalas ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Applicable local Pariaman Number 20 in 2012 About Providence health coverage Sabiduak Sadayuang (JK-SS) was established by the Government of Pariaman as a policy area in order to improve the policies of the Central Government to enact public health assurance program. Regulation of this area aims to ensure the public health Pariaman thoroughly. Health coverage in this area is not only intended for poor communities in Pariaman, but also intended for the children of Pariaman. In the provisions of article 5 paragraph (1) of the Regulation region of Pariaman number 12 in 2012 says that the audience is any person and or family members of citizens of the city of Pariaman who have paid dues or contributions.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DELIK OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Syofirman Syofyan]]>;
<![CDATA[Sucy Delyarahmi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.294
<![CDATA[Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah Obstruction of Justice. Namun dalam pengaturannya, Obstruction of Justice masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur Obstruction of Justice memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa “sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungâ€. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum dan kendala yang dihadapi untuk menindak Obstruction of Justice tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan Obstruction of Justice perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameteter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi.]]>
<![CDATA[Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan ]]>
<![CDATA[Arfiani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.430
<![CDATA[Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbody) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor yang dilakukan oleh para koruptor. Sejak pembentukan KPK sebagai lembaga anti rasuah, negara telah memberikan prinsip independensi agar tidak ada campur tangan pihak manapun. Pasca pengesahan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan diskursus pandangan negatif dari masyarakat untuk menurunkan fungsi kelembagaan KPK. Maka atas dasar tersebut penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, Bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjaga prinsip independensi pasca dikeluarkannya Revisi Undang-Undang KPK? Kedua, Apa yang menjadi solusi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tetap menjaga prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur serta metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum revisi undang-undang KPK tersebut disahkan penegakan fungsi independensi KPK sudah berjalan dengan baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Namun ketika pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang membuat kekuasaan KPK diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif seperti halnya Kejaksaan dan Kepolisian. Maka atas dasar itu yang membuat revisi Undang-Undang KPK disahkan, didalam Undang-Undang aquo memposisikan KPK terhadap kelembagaan KPK. Antara lain pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian. Dengan implikasi tersebut tentunya KPK harus tunduk terhadap rezim pemerintah saat ini.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi dan Rekomendasi Penegakan Hukum pada Kasus Pemalsuan Putusan ]]>
<![CDATA[Arfiani]]>;
<![CDATA[Ilhamdi Putra]]>;
<![CDATA[Afdhal Fadhila]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.436
<![CDATA[Dalam usia 20 tahun, MK telah melalui banyak persoalan, misalnya kasus pelanggaran etik yang menunjukan tren peningkatan. Salah satu kasus etik tersebut adalah skandal pemalsuan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang sangat mengguncang. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yakni fenomena penegakan hukum atas pelanggaran etik Hakim Konstitusi, dan rekomendasi penegakan kode etik yang ideal pada kasus pemalsuan putusan oleh Hakim Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dekade kedua MK diwarnai dengan peningkatan kasus pelanggaran etik, bahwa dari 5 kasus, 3 di antaranya terjadi pada periode 2013-2023. Sedangkan pada skandal pemalsuan putusan, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya pemecatan terhadap Hakim Konstitusi Terlapor karena pelanggaran etik yang dilakukannya berhubungan dengan konstitusionalitas pengangkatannya sebagai Hakim Konstitusi. Penelitian ini menyarankan agar alas hukum pembentukan Majelis Kehormatan MK harus diakomodir dalam UU MK, dan tidak dibentuk oleh Ketua MK untuk menjaga independensi penegakan kode etik]]>
<![CDATA[Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Arfiani]]>;
<![CDATA[Syofiarti]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.437
<![CDATA[Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaran kegiatan partai politik tidak terlepas dengan adanya dukungan dana yang besar. Dalam proses perjalanan partai politik, dana partai politik berasal dari iuran para politisi partai, sumbangan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum; serta bantuan keuangan dari APBN dan APBD dari pemerintah. Melalui dana yang dihasilkan maka diperlukan sebuah pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada publik agar menciptakan kepastian hukum (legal certainly) dan mencegah tindakan korupsi yang berasal dari dana partai tersebut. Maka melalui penelitian ini penulis menggaris bawahi terhadap 2 (dua) rumusan masalah yang penting untuk dibahas. Pertama, apa yang menjadi urgensitas keterbukaan informasi keuangan partai politik dalam pencegahan praktik budaya korupsi di Indonesia? Dan Kedua, bagaimana pertanggungjawaban dana keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN dan APBD di Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang dipakai dalam penelitian berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini mencatat bahwa bentuk pelaporan keuangan partai politik harus mencatat semua sumber penerimaan dana terhadap partai dan tidak hanya mempertanggungjawabkan terhadap dana yang bersumber dari APBN dan APBD saja, kemudian berkaitan dengan sanksi harus ada tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah tidak hanya pemberian sanksi administratif yang dikenakan terhadap suatu partai.]]>
<![CDATA[Edukasi Tentang Pemenuhan Gizi Pada Ibu Hamil Di Desa Pacellekang Kecamatan Pattallassa Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Armiyati Nur]]>;
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Yulianti Yulianti]]>
<![CDATA[ SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2022): Januari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56910/safari.v2i1.975
<![CDATA[Pregnant women need adequate nutrition for the health of the mother and fetus. If the mother's nutritional needs are inadequate, this can potentially cause nutritional problems. However, pregnant women often do not realize that there is an increase in nutritional needs during pregnancy. The nutritional needs of pregnant women must be met because the needs of pregnant women must be able to nourish the fetus in their womb. Don't let pregnant women lack nutrition because if they do, the fetus they are carrying will not be healthy and will also suffer from complications. In accordance with the results of interviews with midwives in Paccellekang Village, Pattallassang District, Gowa Regency. The facts found were revealed to be the low level of public knowledge about the importance of nutrition for pregnant women. The problem solving method used was providing counseling about the importance of nutrition to pregnant women. When carrying out community service activities, there were 15 pregnant women, 2 coordinating midwives and 3 KIA officers and 3 cadres attending. The results of the activity showed that participants were enthusiastic about the extension material, no participants left the counseling area during the extension process and more than 75% of the participants who attended were able to answer questions from the instructors about the material presented. This proves that the participants paid attention to the material presented. The conclusion is that providing knowledge about the importance of nutrition to pregnant women has a positive impact on society, so that people understand the importance of nutrition to pregnant women]]>
<![CDATA[Edukasi Perilaku Sexting Dalam Meningkatkan Pengetahuan Remaja di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Samila Samila]]>;
<![CDATA[Yenny Sima]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian Bidang Kesehatan ]]>
Publisher : <![CDATA[PPNI UNIMMAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57214/jpbidkes.v1i4.18
<![CDATA[: Indonesia, as a developing country, has a fairly large teenage population. The World Health Organization (WHO) states that teenagers are residents in the age range of 10-19 years. However, one of the developments in the industrial revolution 4.0 is a big leap in the information and communication technology sector. The development of technology among teenagers has triggered quite an increase in the use of smartphones so that it can influence teenage behavior, where teenagers also participate in sexting behavior, causing concern in various circles. The term sexting refers to the sending and receiving of sexual images through some form of virtual messaging where someone sends messages or material in the form of images and videos electronically, especially via smartphones, the internet and other electronic media. With the increasing number of teenagers and very complex teenage problems, especially the most prominent problem is teenage sexual behavior, which is the beginning of teenage reproductive health problems, this service aims to increase teenagers' knowledge about sexting behavior in order to avoid sexting behavior. The method used is a pre-test and post-test after health education regarding sexting behavior. The results show that the majority of teenagers' knowledge before counseling was less than 12 teenagers or 80%. Meanwhile, teenagers' knowledge before being given counseling was lowest at Good knowledge, namely 1 person or 6.67%. Teenagers' knowledge after counseling was highest in good knowledge, namely 14 people or 93.33%. This is an appropriate benchmark for the success of counseling.]]>
<![CDATA[Implementasi Project Based Learning dalam Pembelajaran Abad 21 pada Mata Kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ]]>
<![CDATA[Jusni Jusni]]>;
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Husnul Khatimah]]>;
<![CDATA[Kurniati Akhfar]]>;
<![CDATA[Tri Nur Fajri]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/prosemnasipi.v1i2.36
<![CDATA[Education in Indonesia is experiencing development, students are required to compete in the era of industrial revolution 4.0 in the 21st century to be able to improve their abilities, namely collaboration, communication, creative and critical thinking and problem solving skills. So an effort is needed that can be applied to learning activities and one of them is through the application of the Project Based Learning learning model. This project-based learning is a learning strategy that empowers students to gain knowledge and understanding. The aim of this research is to increase student creativity through project-based learning to create teaching media to introduce the female reproductive organs and their functions. Classroom action research research design. The population of this research is all students taking women's health and family planning courses for the 2022-2023 academic year with a sample size of 13 odd semester (three) students. The data collection technique looks at activity during the lecture process and monitors the progress of projects carried out by students using observation assisted by instruments, namely written tests, performance tests and observation sheets. The results show an increase in learning outcomes in the category of students' thinking skills and creativity, which can be seen from the students' enthusiasm in completing the Teaching Aids for Introduction to Female Reproductive Organs project as well as presenting and publishing the results of their work. So it can be concluded that the application of the Project Based Learning (PjBL) learning model can improve the learning outcomes of thinking skills and creativity of students at the Tahirah Al Baeti Bulukumba Midwifery Academy for the 2022/2023 Academic Year.]]>
<![CDATA[Hubungan Dukungan Suami dengan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Husnul Khatimah]]>;
<![CDATA[Kurniati Akhfar]]>;
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Rahmaniyah. R]]>;
<![CDATA[Jusni Jusni]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Ilmu Kesehatan dan Keperawatan Vol. 1 No. 2 (2024): Desember : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Kesehatan dan Keperawatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61132/prosemnasikk.v1i2.50
<![CDATA[Exclusive breastfeeding is very beneficial for reducing child mortality rates and improving maternal health in accordance with one of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs) which ensures that children consume exclusive breast milk, but the achievement of Exclusive Breastfeeding in South Sulawesi Province in 2023 is 74.0%. This figure has not reached the national target in 2023, which is 75%. There are 12 districts/cities that have not reached the target, including Bulukumba Regency with an achievement of 60%. The success rate of exclusive breastfeeding can be successful with the support of husbands to breastfeeding mothers to breastfeed their babies because Exclusive Breastfeeding has very broad benefits, not only for babies, but also for mothers, families, and even the country. This study aims to The Relationship Between Husband Support and Exclusive Breastfeeding in Breastfeeding Mothers in Bulukumba Regency. The method used in this study is quantitative research with a total sample of 13 people selected using the total sampling technique. The results of the study showed that most of the husband's support did not support by not providing exclusive breastfeeding as many as 5 people (38.5%), and most of the husband's group supported by providing exclusive breastfeeding as many as 5 people (38.5%). And there were 3 respondents (23.0) who received support from their husbands but did not provide exclusive breastfeeding. Using the chi-square statistical test, a P-value of 0.04 <0.005 was obtained. Thus, there is a significant relationship between the relationship between husband's support and the provision of exclusive breastfeeding in breastfeeding mothers.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pijat Oketani terhadap Produksi ASI pada Ibu Menyusui di Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Husnul Khatimah]]>;
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Arfiani Arfiani]]>;
<![CDATA[Sumarni Sumarni]]>;
<![CDATA[Hijrawati Hijrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Riset dan Inovasi Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jikki.v5i1.7529
<![CDATA[Exclusive breastfeeding for six months is crucial for infant growth, development, and health. However, in various regions, breastfeeding mothers still experience obstacles in breast milk production, resulting in suboptimal exclusive breastfeeding. One intervention that can be implemented to increase breast milk production is Oketani massage, a breast massage technique that stimulates the hormones prolactin and oxytocin. Purpose: This study aimed to determine the effect of Oketani massage on breast milk production in breastfeeding mothers in the Kassi-Kassi Community Health Center. Methods: The study used a quasi-experimental design with a pretest-posttest approach for the experimental and control groups. A sample of 28 respondents was divided into two groups (14 respondents with Oketani massage and 14 respondents without massage). Data were collected through observations of breast milk volume before and after the intervention, then analyzed using a t-test. Results: The results showed a significant difference in breast milk production before and after Oketani massage (p = 0.001). Average breast milk production increased in the group receiving Oketani massage compared to the control group. Conclusion: The study concluded that Oketani massage has a positive effect on increasing breast milk production in breastfeeding mothers. Healthcare workers are advised to teach and practice Oketani massage as a way to improve the success of exclusive breastfeeding.]]>
