Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Holyness N Singadimedja
Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pengusaha Terhadap Peserta Pemagangan Apabila Terjadi Kecelakaan Kerja Selama Proses Magang Alisha Nadira; Holyness N Singadimedja; Janti Surjanti
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.916

Abstract

Peserta Magang yang melakukan pemagangan dihadapi dengan resiko terjadinya kecelakaan kerja yang bisa timbul sewaktu-waktu entah karena perbuatannya atau karena lalainya pihak perusahaan. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja dalam lingkup pekerjaan, peserta magang memiliki hak dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan selaku penyelenggara pemagangan. Maka penelitian ini ditunjukan untuk menjabarkan terkait pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh Peserta Magang yang mengalami Kecelakaan Kerja ditinjau melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pihak perusahaan selaku penyelenggara pemagangan untuk memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan kepada peserta magangnya apabila terjadi kecelakaan kerja, hal tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020, dimana peserta magang memiliki haknya dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, dan apabila peserta magang tidak mendapatkan haknya, mereka dapat menuntut haknya untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalam terjadinya kecelakaan kerja dalam program pemagangan, peserta magang memilki hak dan kewajibannya, begitu juga dengan pihak penyelenggara magang juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada peserta magangnya apabila terjadi kecelakaan kerja dengan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja melalui BPJS dengan dilakukannya pelaporan kepada pihak BPJS apabila terjadi Kecelakaan Kerja.
Perlindungan Hak Upah Pemain Profesional Game Online: Analisis Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Muzhaffar Manaaf; Holyness N Singadimedja; Rafan Darodjat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i4.935

Abstract

Perkembangan zaman dan teknologi membawa banyak perubahan dalam berbagai sektor industri,Pemain Profesional Game Online atau Professional Player adalah orang yang bekerja di bidang esports dengan menggunakan keahliannya dalam bermain Game Online serta memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan pada perjanjian antara Professional Player dengan pihak Perusahaan esports atau Manajemen tim. Professional Player memiliki hubungan kerja sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan terpenuhinya tiga unsur adanya pekerjaan, perintah, dan upah. penulisan ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normativ yakni dengan mencari, meninjau, dan menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian ini melakukan pengumpulan data kualitatif melalui metode wawancara (interview) dengan para pelaku esports melalui komunikasi satu arah secara verbal kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat agar dapat menjadi kumpulan data yang berkualitas untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis data. Penelitian ini melakukan pengumpulan data kualitatif melalui metode wawancara (interview) dengan para pelaku esports. Berdasarkan hasil penulisan menunjukan bahwa pelaksanaan esports di Indonesia masih berkembang dan belum terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur dengan jelas.
Exemption from the "No Work, No Pay" Principle: Paid Sick Leave and Process Wages in Indonesia Anneke Violetta Anjani Putri; Holyness N Singadimedja; Janti Surjanti
VERITAS Vol 9 No 2 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i2.2999

Abstract

Under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower (Labour Law), there are several rights of workers which provide the fundamental rights of workers and protect workers from unilateral termination of employment relations. In contrast, the unilateral termination of employment is an action that employers carry out to end the employment relationship process in one direction only. Thus, this action led to an industrial relations dispute resulting in “process wages,” which means employers should pay the worker’s wages during industrial relations dispute settlement. Similarly, under Labour Law and Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages (GR 36/2021), workers have the rights to be paid when absent from work due to sickness. These two conditions are the exemption of the No Work No Pay principle stated in Article 93 (1) of Labour Law and Article 40 (1) of GR 36/2021. These legal principles applied to the court decision regarding the fulfillment of workers’ rights in determining their wages and compensation. Through an in-depth analysis of legal texts, court decisions, scholarly literature, and statutory framework, as well as studies based on previous cases, this research examines the application and implication of paid sick leave and process wages given to workers as an exemption from the No Work, No Pay principle. The results of this study show legal basis, compliance, and wage reckoning based on court decisions regarding the sum of paid sick leave and process wages that applied in Indonesia.
Implikasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Terhadap Aksi Korporasi Right Issue Dalam Pemenuhan Kebijakan Free Float Guna Mendorong Likuiditas Pasar Modal Bagas Nurcahya Ifieliano; Aam Suryamah; Holyness N Singadimedja
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.29003

Abstract

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.Salah satu wadah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dalambidang pasar modal. Kebijakan free float dan kebijakan insentif pajak penghasilanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 merupakan kebijakanyang diharapkan dapat mendorong likuiditas pasar modal. Emiten pada dasarnyadapat melakukan baik aksi korporasi penambahan modal maupun penguranganmodal, namun, aksi korporasi yang tepat guna mendorong likuiditas pasar modaladalah melalui aksi korporasi penambahan modal yang dapat dilakukan melaluiright issue dikarenakan aksi korporasi ini dapat menambah jumlah saham danvolume perdagangan sehingga akan mendorong likuiditas pasar modal. Namun,kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak dapat secara langsungmempengaruhi aksi korporasi right issue. Hal ini dikarenakan kebijakan insentifpajak penghasilan ini dikenakan terhadap pajak penghasilan secara umum,sementrara aksi korporasi right issue merupakan bentuk transaksi saham yangtermasuk objek pajak penghasilan yang bersifat final, yakni memiliki tarif dan carapemungutan pajak tersendiri.
Akibat Hukum Pemotongan Upah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pengusaha Waroeng Spesial Sambal (WSS) Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan Salaztwina Nurjayanty; Holyness N Singadimedja; Agus Pratiwi
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1456

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal consequences for workers of the issuance of WSS Indonesia Director's Letter Number: 0307/WSS/SDM-Kesra/SK-BSU SS/X/2022 regarding BSU's stance in the form of wage cuts for WSS Indonesia Personnel in terms of labor law provisions, as well as to understand the legal protection for WSS workers receiving BSU who are subject to wage cuts based on the issuance of a WSS Director's Letter in terms of labor law provisions. This research uses normative juridical methods with analytical descriptive specifications. The research was conducted using data sources based on positive law which is secondary data, including primary legal sources and secondary legal sources. The data collection technique used is a literature study which is then analyzed qualitatively, by describing the data which is connected and arranged systematically. Based on the research results, the issuance of the WSS Director's Letter regarding wage cuts for workers receiving BSU has deprived workers of their right to wages, violated provisions regarding wage obligations for workers, and deprived workers of their right to receive government assistance. Therefore, there is an obligation for WSS to comply with administrative sanctions based on applicable laws and regulations. Legal protection for WSS workers receiving BSU who are affected by wage cuts can be seen from the existence of statutory regulations governing workers' wages as well as the existence of institutions and mechanisms for resolving rights disputes to protect workers' rights so that they can be fulfilled.
Co-Authors Aam Suryamah Agus Pratiwi Alisha Nadira Anneke Violetta Anjani Putri Bagas Nurcahya Ifieliano Janti Surjanti Muzhaffar Manaaf Rafan Darodjat Salaztwina Nurjayanty