Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LINER (Language Intelligence and Educational Research) JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Impresi Indonesia JURNAL RETENTUM
Herlina Panggabean
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA)
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ATAS MEDIASI DALAM SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA Herlina Panggabean
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.1376

Abstract

Sengketa pertanahan dikantor pertanahan akhir-akhir ini meningkat dengan signifikan. Untuk melakukan terobosan dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga mediasi, dan sengketa yang biasa diselesaikan dengan mediasi ini seperti sengketa hak waris, sengketa pembatsan tanah, sengketa hak atas tanah, kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Lembaga Mediasi di bidang pertanahan sekarang ini masih kurang dipahami oleh masyarkat, untuk itu harus sering dilakukan oleh aparat badan pertanahan nasional, namun didalam pembicaraannya kurang dipopulerkan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) apa latar belakang masyarakat memilih proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di kantor pertanahan,(2) bagaimana proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di kantor pertanahan Penelitian ini bertujuan:(1) untuk mengetahui mengapa masyarakat sering memilih proses mediasi dalam penyelesain sengketa,(2) untuk mengetahui langkah-langkah dan proses penyelesaian sengketa pertanahan yang diselesaikan dengan mediasi. Metode dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisisdata dalam penelitian ini menggunakan metode trianggulasi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, dan verifikasi data.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Herlina Panggabean
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.1381

Abstract

Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabakan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah electronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce maupun e-com. Electronic commerce yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan e-commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik.
THE EFFECT OF IMPROMPTU SPEAKING METHOD ON STUDENTS’ SPEAKING ABILITY (A STUDY AT THE ELEVENTH GRADE STUDENTS OF SMA NEGERI 1 PINANGSORI IN 2018/2019 ACADEMIC YEAR) Rita Herlina Panggabean
JURNAL LINER (Language Intelligence and Educational Research) Vol 3 No 1 (2020): Vol. 3 No. 1 Maret 2020
Publisher : JURNAL LINER (Language Intelligence and Educational Research)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2275.52 KB)

Abstract

The objective of this research is to know whether there is a significant effect of impromptu speaking method on students’ speaking ability at the eleventh grade students of SMA Negeri 1 Pinangsori in 2018/2019 Academic Year. This research uses experimental method with pre-experimental research design; one group pretest-posttest design. The population is all of the eleventh grade students which consists of 298 students. Technique sampling that is used on this research is systematic sampling and the number of the samples are 30 students. In collecting the data, the researcher uses observation sheet to get the data of the application of impromptu speaking method and test to get the data of the students’ speaking ability. The researcher uses statistic process in analyzing the data by using ttest formula. Based on the data that had been analyzed, the result of data analyzing showed that ttest is higher than ttable (ttest 10.25 > ttable 2.04). So, the hypothesis is accepted. It means that there is a significant effect of impromptu speaking method on students’ speaking ability at the eleventh grade students of SMA Negeri 1 Pinangsori in 2018/2019 Academic Year
Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dina Mariana Situmeang; Herlina Panggabean; Rini T Simangunsong
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i7.205

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dengan masuknya aborsi atau pengguguran kandungan di dalam peradaban hidup manusia yang timbul akibat manusia atau si ibu yang tidak menghendaki kehamilan tersebut. Aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang ini dimana timbul pihak yang pro dan kontra atas aborsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan hak asasi manusia dan bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan hak janin untuk hidup. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana tinjauan yuridis aborsi baik itu aborsi provokatus kriminalis ataupun aborsi provocatus medicalis yang ditinjau dari UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang merupakan pengganti UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Untuk mengetahui pelarangan bagaimana batasan antara aborsi provokatus kriminalis dan provocatus medicalis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap KUHP dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan aborsi. Dalam skripsi ini juga dibahas bagaimana pandangan HAM tentang aborsi, dimana dalam aborsi HAM jelas menentang aborsi sekalipun itu berkaitan dengan hak setiap perempuan terhadap tubuhnya namun pandangan HAM akan berbeda jika aborsi tersebut dilakukan demi keselamatan wanita yang mengandung tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku literatur yang berkaitan dengan aborsi, juga dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur yang diberikan kepada responden, dan juga wawancara secara langsung dengan responden. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut diatas pada bab pembahasan dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil penelitian melalui data yang dikumpulkan baik itu data primer, data sekunder dan data tersier yang kemudian diseleksi serta dianalisa sedangkan data yang diperoleh di lapangan akan diedit sehingga diperoleh suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahn yang dibahas, yaitu mengenai aborsi. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan bagaimana legalisasi aborsi di Indonesia. Pandangan masyarakat berbeda-beda tentang ini dimana ada yang pro dan ada yang kontra namun dari hasil penelitian melihat bahwa pandangan masyarakat masih tidak setuju jika aborsi dilakukan oleh korban perkosaan karena dalam hal pemerkosaan anak yang dikandung tidak bersalah dan tidak layak untuk dibunuh dan dalam hal ini tidak ada indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa wanita tersebut. Sedangkan mengenai legalisasi aborsi di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian ini mendapat pro dan kontra dimana sebagian besar masyarakat masih tidak setuju jika aborsi dilegalkan di Indonesia.
PENERAPAN PIDANA KEPADA PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK Herlina Panggabean; Dina Situmeang; Oktavia PS. Sigalingging
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gejala sosial kejahatan yang merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa anak yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (fear of society). Selain itu, untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis yang menyatakan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Kejahatan pemerkosaan di atur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kepustakaan (Library Research) yakni dengan mengadakan penelitian terhadap data-data yang diperoleh dari undang-undang, buku ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk itu perlu adanya kejelasan mengenai penerapan pidana pada pelaku tindak pidana pemerkosaan serta hukuman yang jelas.
ANALISIS POTENSI PELANGGARAN ETIKA MENUJU PEMILU PARALLEL TAHUN 2024 Rini T Simangunsong; Dina Mariana Situmeang; Herlina Panggabean
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.3460

Abstract

The Election Organiser Code of Ethics, in general, is a unified set of moral, ethical, and philosophical principles that serve as a guideline for Election Organisers' behaviour in the form of obligations or prohibitions, actions and/or remarks that are or are not appropriate for Election Organisers to make. The 2024 simultaneous election is a rather challenging election for election organisers, both the KPU and Bawaslu. Where it incorporates the Presidential and Vice- Presidential Elections, the DPR and DPD Elections, as well as the Provincial and Regency/City DPRDs. Of course, this adds complexity to the execution, especially with the recruitment of organisers in the middle of the stage. This article seeks to uncover probable ethical issues in the conduct of elections in Indonesia during the 2024 simultaneous elections. This article is based on library resources, secondary data owned by the author, or data obtained from third parties. Secondary data from available data relating to patterns of ethical infractions is used asthe foundation for analysis. Based on the information gathered, the general public believes that the potential issue of ethical violations in the conduct of elections in Indonesia in the 2024 simultaneous elections will not be far from the fundamental ethical principles of siding with one of the political forces, conflicts of interest, accepting bribes, and becoming opaque. Certain incidents, such as those concerning the KPU and Bawaslu standards of professionalism, violations of the principle of legal certainty, and violations of the principle of independence, are likely to be repeated in the future.
Co-Authors Dina Mariana Situmeang Dina Mariana Situmeang Dina Situmeang Oktavia PS. Sigalingging Rini T Simangunsong