Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Journal Iuris Scientia
Purgito Purgito
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Purgito Purgito
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.184 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175

Abstract

ABSTRAKDi dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak  dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Di dalam perjanjian kerja diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara pengusaha dan pekerja, sehingga kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang mereka sepakati  dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pemerintah juga mempunyai peranan untuk menangani masalah ketenagakerjaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja serta untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis. Hasil penelitian menunjukan pertama, fungsi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman perjanjian kerja waktu tertentu di divisi Merchandising PT Arta Boga Cemerlang, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kedua, hambatan dalam pelaksanaanya adalah berasal dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah, ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu                        Tertentu.
REKONSTRUKSI ASAS PUBLISITAS DAN KEWAJIBAN ADMINISTRATIF KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 74/PUU-XXIV/2026 Maddenleo T Siagian; Purgito Purgito; Fransiskus Litoama
JOURNAL IURIS SCIENTIA Vol. 4 No. 2 (2026): JOURNAL IURIS SCIENTIA
Publisher : Yayasan Merassa Indonesia Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62263/

Abstract

Decision of the Constitutional Court No. 74/PUU-XXIV/2026 dated April 29, 2026 introduces a significant shift in the interpretation of Article 74 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), particularly by expanding the procedural obligations of trustees (curators) in submitting bankruptcy reports. The Court held that curators are not only required to file reports at the Commercial Court Registry, but must also deliver copies of such reports directly to debtors and creditors through various communication channels. This study aims to critically examine the legal and practical implications of this expanded interpretation on the principles of efficiency, effectiveness, and legal certainty within the Indonesian bankruptcy system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches, focusing on the Constitutional Court decision. The findings indicate that the expanded administrative obligations imposed on curators may increase bankruptcy costs, create excessive administrative burdens, and reduce the value of the bankruptcy estate available for distribution to creditors. In addition, the ruling raises potential legal uncertainty regarding the validity and evidentiary status of electronically delivered notifications. The decision also reflects elements of judicial activism, as it extends into technical regulatory matters that arguably fall within the competence of the legislature or judicial administrative regulators. Therefore, strengthening transparency in bankruptcy proceedings would be more appropriately achieved through the optimization of integrated digital court information systems rather than by expanding individual notification duties imposed on curators.
Co-Authors Fransiskus Litoama Maddenleo T Siagian