Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM PROGRESIF PADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI RANAH PEMERSATU BANGSA Erma Hari Alijana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.984 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.697

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini hendak membahas pencarian keadilan dan kebenaran hukum progresif pada Mahkamah Konstitusi Republik. Sudah 14 tahun dari sejak berdirinya telah memberikan banyak kontribusi di dalam sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan yang telah dikeluarkannya menjadi rujukan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab oleh hukum positif. Apresiasi positif dan negatif dikemukakan oleh para ahli hingga menjadi bahan examinasi mahasiwa dan dosen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis normatif kualitatif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan Pertama, teori Negara hukum mengharuskan Negara berdasarkan hukum taat kepada konstitusi, kedua, Mahkamah kontitusi telah mengedepankan aspek tujuan-tujuan hukum keadilan, kebenaran dan kemanfaatan dengan menggunakan hukum progresif serta mengesampingkan hukum positif sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa. Kata Kunci : Keadilan, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi, Pemersatu Bangsa
KONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN ALASAN DISHARMONIS Mohammad Fandrian Adhistianto; Erma Hari Alijana
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 11, No 1 (2020): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v11i1.5612

Abstract

Latar belakang Penelitian ini yaitu mengkaji lebih jauh putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukum disharmonis sebagai alasan PHK. Seringkali terjadi kasus perselisihan PHK dimana Majelis Hakim memutus alasan yang digunakan oleh Pengusaha dalam melakukan upaya PHK tidak terbukti, namun selanjutnya justru Majelis Hakim yang menentukan PHK dengan alasan disharmonis. Persoalan ini sering kali terjadi pada setiap perkara perselisihan PHK, walaupun sebenarnya UUK  tidak mengatur mengenai alasan PHK dengan alasan disharmonis. Selain itu dengan banyaknya putusan-putusan seperti tersebut di atas setidaknya terlihat bahwa hak atas kepastian kerja yang seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja/ buruh, dan merupakan amanat dari bentuk perlindungan sebagaimana telah diatur dalam UUK  tidak dapat terwujud dikarenakan pertimbangan dari Majelis Hakim semata. Hasil penelitian ini yaitu implementasi dishanrmonis sebagai dasar PHK oleh PHI pada Pengadilan Negeri maupun MA tidak mencerminkan dilaksanakannya asas kepastian kerja yang merupakan hak dasar Pekerja.
Legal Protection For Children Born as A Result of Rape Victimization Erma Hari Alijana; Muhammad Mustofa; Fauzie Yusuf Hasibuan
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 6 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i6.523

Abstract

This study aims to analyze the legal protections for children born as a result of rape in Indonesia, focusing on the gaps in the current legal system and the challenges these children face in accessing their rights. The research uses a normative juridical method combined with qualitative analysis to examine existing laws and regulations related to child protection, with a particular focus on the legal status of children born from rape. The findings reveal that while Indonesia has child protection laws in place, there are significant gaps in the application of these laws for children born as a result of rape, leaving them vulnerable to discrimination and a lack of legal clarity regarding their rights. The study concludes that there is an urgent need for legal reforms to ensure that these children are provided with the same legal protections and rights as other children, including access to healthcare, education, and protection from further harm. It is essential to strengthen legal frameworks and ensure consistent application of child protection laws to guarantee the rights and welfare of all children, regardless of their birth circumstances.
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN BULLYING DI SKH ISLAM TERPADU YARFIN Dani Firlanddani; Ardiansah; Evi Rahmatin; Harfinsha Aftha Assiddiqie; Intansari; Muhammad Alfatsany Wildan; Muhammad Raihan; Pebri Anwar; Rahmadi; Tati Karhati; Erma Hari Alijana
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 03 Juni (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan dalam masyarakat, terutama dalam konteks perundungan (bullying). Perlindungan hukum terhadap mereka menjadi aspek krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada siswa, guru, serta orang tua di Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKH IT) YARFIN mengenai hak-hak anak penyandang disabilitas dan perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh ketika menjadi korban bullying. Melalui sosialisasi ini, peserta akan dibekali dengan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan yang dapat ditempuh jika terjadi kasus perundungan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif dalam mencegah dan menanggulangi perundungan terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah.
Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Media Sosial Dikalangan Remaja Dwi Kusumo Wardhani; Erma Hari Alijana; Neneng Nurastriani; Praja Putra Galuh Chiliandra
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2025): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v6i1.46993

Abstract

Penggunaan media sosial di kalangan remaja semakin meluas dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai permasalahan terkait penyalahgunaan media sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama dalam konteks hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban remaja dalam menggunakan media sosial, serta potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga tindak pidana siber. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan di SMKN 27 Jakarta, diharapkan para remaja dapat memahami pentingnya etika digital dan kesadaran hukum dalam menjaga keamanan diri serta mencegah tindakan yang melanggar hukum di dunia maya. Hasil yang diharapkan dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman remaja terhadap konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial dan tumbuhnya sikap bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online.
Legal Protection For Children Born as A Result of Rape Victimization Hari Alijana, Erma; Mustofa, Muhammad; Yusuf Hasibuan, Fauzie
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 3 No. 6 (2025): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v3i6.523

Abstract

This study aims to analyze the legal protections for children born as a result of rape in Indonesia, focusing on the gaps in the current legal system and the challenges these children face in accessing their rights. The research uses a normative juridical method combined with qualitative analysis to examine existing laws and regulations related to child protection, with a particular focus on the legal status of children born from rape. The findings reveal that while Indonesia has child protection laws in place, there are significant gaps in the application of these laws for children born as a result of rape, leaving them vulnerable to discrimination and a lack of legal clarity regarding their rights. The study concludes that there is an urgent need for legal reforms to ensure that these children are provided with the same legal protections and rights as other children, including access to healthcare, education, and protection from further harm. It is essential to strengthen legal frameworks and ensure consistent application of child protection laws to guarantee the rights and welfare of all children, regardless of their birth circumstances.
Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM MQ. Baba, Amiruddin Islami; Bondi, Adi Papa Jefrianto; Wardhani, Anabella Alya; Saleh, Ahmad; Murdiman, Aditya; Alijana, Erma Hari
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 12 (2026): Maret 2026
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19650743

Abstract

The Community Service Program (PKM) activity entitled “Legal Education on the Dangers of Hoax Dissemination and Its Economic Impact on MSMEs” aims to enhance public understanding and legal awareness, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in using social media wisely and responsibly by addressing the main issue of low digital literacy and limited understanding of the legal consequences of spreading hoaxes, which can result in social and economic losses, including decreased consumer trust in MSMEs. The program was implemented through stages of data collection, training, mentoring, and evaluation, with educational materials focusing on the understanding of hoaxes, their forms of dissemination, legal implications, and the economic losses they may cause, while mentoring ensured participants could apply this knowledge in their daily lives. The results indicate an improvement in public awareness of the dangers of hoaxes, increased ability to verify information, and stronger legal awareness in the use of social media, as well as the development of critical and responsible attitudes in sharing information; despite challenges related to varying levels of participant understanding, the program overall had a positive impact on enhancing digital literacy, legal awareness, and the sustainability of MSME businesses.
Marriage from the Perspective of Child Protection Law and Human Rights Erma Hari Alijana
Annujum: Journal of Humaniora and Law Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Konsultan Jurnal Ilmiah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63738/annujum.v2i1.25

Abstract

This study analyzes the effectiveness of legal protection for children against early marriage in Indonesia, examining the issue through the lenses of human rights and family law. Despite the 2019 amendment to the Marriage Law raising the minimum age to 19, child marriage remains prevalent due to significant regulatory disharmony and judicial loopholes. Employing a normative-juridical method supported by empirical socio-legal data, this research investigates the conflict between the Child Protection Law and other statutes regarding the age of majority. The findings demonstrate that the "marriage dispensation" mechanism, intended for emergencies, is systematically exploited to legitimize underage unions, often driven by unintended pregnancies and parental pressure. Consequently, the state inadvertently facilitates violations of children's rights to development and safety. The study concludes that legal reform alone is inadequate; eradicating child marriage requires a synchronized strategy involving stricter judicial audits on dispensation requests, harmonization of conflicting laws, and comprehensive community engagement to dismantle patriarchal norms. This research underscores the urgency of shifting from a purely regulatory approach to a holistic, victim-centered protection framework that prioritizes the child's best interests.
Edukasi Hukum tentang Bahaya Penyebaran Hoaks dan Dampak Kerugian pada UMKM Amiruddin Islami MQ. Baba; Adi Papa Jefrianto Bondi; Anabella Alya Wardhani; Ahmad Saleh; Aditya Murdiman; Erma Hari Alijana
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 12 (2026): Maret 2026
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19650743

Abstract

The Community Service Program (PKM) activity entitled “Legal Education on the Dangers of Hoax Dissemination and Its Economic Impact on MSMEs” aims to enhance public understanding and legal awareness, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in using social media wisely and responsibly by addressing the main issue of low digital literacy and limited understanding of the legal consequences of spreading hoaxes, which can result in social and economic losses, including decreased consumer trust in MSMEs. The program was implemented through stages of data collection, training, mentoring, and evaluation, with educational materials focusing on the understanding of hoaxes, their forms of dissemination, legal implications, and the economic losses they may cause, while mentoring ensured participants could apply this knowledge in their daily lives. The results indicate an improvement in public awareness of the dangers of hoaxes, increased ability to verify information, and stronger legal awareness in the use of social media, as well as the development of critical and responsible attitudes in sharing information; despite challenges related to varying levels of participant understanding, the program overall had a positive impact on enhancing digital literacy, legal awareness, and the sustainability of MSME businesses.
Criminal Acts of Black Campaigning (Black Campaign Practices Under the Supervision of the General Election Supervisory Agency) in the Context of Child Protection Erma Hari Alijana; Sayang Bidul; Muhammad Fikri Aufa
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6518

Abstract

Elections are a means for the people to participate in determining the direction of government administration. After the amendment to the 1945 Constitution, both the Election of legislative members and the Election of executive power implementers were carried out directly by the people. In carrying out the nomination or contestation stages, which are then continued with the campaign stage, the words/phrases black campaign or black campaign often appear. In general, what is referred to as a black campaign is slandering, pitting against each other, inciting, insulting, or spreading false news carried out by a candidate/group of people/political party/supporter of a candidate against their opponents. If the form is a criticism of the vision, vision, or program of a particular candidate, it is not classified as a black campaign. Black campaigns that can harm Democracy itself. It can also trigger and endanger the unity and integrity of the nation and State's; the rapid development of technology is used as a tool or means to spread false news or hoaxes, slander and SARA issues.