Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Darmawan, Ibnu
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Darmawan, Ibnu
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Ibnu Darmawan
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Workshop dan Edukasi “Perempuan Pakai Pembalut Kain” Remaja Putri Karanglo Sukoharjo Sleman: Indonesia Hariyanti, Puji; Rumiani, Rumiani; Darmawan, Ibnu
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 07, Issue 01, Maret 2025
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol7.iss1.art2

Abstract

Sanitary pad is a basic need for women who are reproductively active. At the same time, there are still many women who do not understand about menstrual health and hygiene and choose to use disposable sanitary pads. In fact, each woman can use more than 300 pads a year, depending on the duration and volume of bleeding. In the end, the sanitary pads waste will accumulate, because one sanitary pad takes 500-800 years to decompose. Furthermore, the usage of disposable sanitary pads is harmful to women's reproductive health. In this situation, women confront the negative stigma of contributing to waste while their health is jeopardized. As a result, this program, in collaboration with Biyung Indonesia, aims to provide a safe space for women to learn and discuss the right to healthy menstruation through three activity sessions: educational activities and workshops on making cloth sanitary pads, educational activities and workshops on making misting spray, and a social media campaign, which was attended by 25 Islamic boarding school students and young women, at Al Bayt Al Quran boarding school, Karanglo, Yogyakarta. This program successfully raised awareness and fostered active participation among participants in producing their own reusable menstrual pads, leading to healthier menstrual practices.
Analysis of e-customer relationship management BPJS in maintaining customer loyalty Rahmani, Vania Taufik; Utami, Nadia Wasta; Darmawan, Ibnu
Jurnal Komunikasi Vol. 19 No. 2 (2025): VOLUME 19 NO 2 APRIL 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art7

Abstract

This research aims to investigate the e-CRM strategies employed by BPJS to sustain customer loyalty. A qualitative descriptive method is utilized in this study. Data gathered through interviews and observations conducted at the BPJS. The research framework is informed by Francis Buttle's Customer Relationship Management theory, which has been adapted to the context of electronic technology in CRM implementation. The findings indicate that BPJS's e-CRM strategy can be categorized into three levels: strategic, operational, and analytical. At the strategic level, BPJS implements a high-level cultural calendar and provides digital service channels that enhance convenience, speed, and reliability in service delivery. At the operational level, BPJS automates various marketing, sales, and service processes. Finally, at the analytical level, BPJS conducts customer journey mapping, which encompasses the components of I-Cari, I-Belajar, and I-Daftar.