Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi CHEMISTRY PROGRESS Pandecta The Indonesian Journal of Communication Studies Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Open Science and Technology
Ibnu Darmawan
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi Dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Darmawan, Ibnu
Pandecta: Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Darmawan, Ibnu
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014): January
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
PENGARUH SUHU, KADAR GARAM DAN WAKTU PENGOLAHAN BAKASANG IKAN CAKALANG (KATSUWONUS PELAMIS) TERHADAP PARAMETER FREE FATTY ACID Syamsi, Ibnu Darmawan; Fatimah, Feti; Wuntu, Audy Denny
CHEMISTRY PROGRESS Vol 12, No 2 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35799/cp.12.2.2019.27928

Abstract

ABSTRAK Bakasang adalah produk fermentasi yang dibuat dari jeroan ikan. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh suhu, kadar garam dan waktu terhadap pengolahan bakasang ikan cakalang dibuat dengan berbagai kondisi pengolahan. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan parameter FFA pada setiap sampel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kadar FFA tertinggi yaitu dengan suhu 30 ℃, kadar garam 10% dan waktu fermentasi selama 15 hari dengan kadar FFA sebesar 4,888 % dan kadar FFA terendah yaitu dengan suhu 50 ℃, kadar garam 20% dan waktu fermentasi 1,6 hari dengan kadar FFA sebesar 1.156 %. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh suhu, kadar garam dan waktu pengolahan (variabel independen) terhadap parameter FFA (variabel dependen), maka diperlukan beberapa metode statistika, pertama yaitu uji korelasi suhu, kadar garam dan waktu (variabel independen) terhadap kadar FFA (variabel dependen) dengan hasil penelitian, berturut-turut 56,6%; 29,6%; dan 60,1%, selanjutnya adalah uji analisis varians (ANOVA), ANOVA dilakukan pada 95% confidence interval dengan nilai signifikansi α=0,05, hasil signifikansi untuk variabel suhu, kadar garam dan waktu adalah 0.00. ABSTRACT Bakasang is a fermented product made from fish innards. This research aims to determine the effect of temperature, salinity and time on the processing of Skipjack Tuna Fish bakasang made with various processing conditions. The analysis was carried out using FFA parameters in each sample. Based on the research, the highest FFA level is at 30 ℃ temperature, 10% salinity and 15 days of fermentation time with FFA level of 4.888 % and the lowest FFA level is at 70 ℃ temperature, 20% salinity and 1.6 day of fermentation time with FFA level of 1.156 %. The aim of this research is to determine the effect of temperature, salinity and processing time (independent variables) on the FFA parameter (dependent variable), so some statistical methods are needed, first, the correlation test of temperature, salinity and processing time (independent variable) on FFA level (dependent variable) with the research results, respectively 56.6%; 29.6%; and 60.1%, next is the analysis of variance (ANOVA) test, ANOVA was carried out at 95% confidence intervals with a significance value of α = 0.05, variable significance for temperature, salinity and time was 0,00. 
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Ibnu Darmawan
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Workshop dan Edukasi “Perempuan Pakai Pembalut Kain” Remaja Putri Karanglo Sukoharjo Sleman: Indonesia Hariyanti, Puji; Rumiani, Rumiani; Darmawan, Ibnu
Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Volume 07, Issue 01, Maret 2025
Publisher : UII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jamali.vol7.iss1.art2

Abstract

Sanitary pad is a basic need for women who are reproductively active. At the same time, there are still many women who do not understand about menstrual health and hygiene and choose to use disposable sanitary pads. In fact, each woman can use more than 300 pads a year, depending on the duration and volume of bleeding. In the end, the sanitary pads waste will accumulate, because one sanitary pad takes 500-800 years to decompose. Furthermore, the usage of disposable sanitary pads is harmful to women's reproductive health. In this situation, women confront the negative stigma of contributing to waste while their health is jeopardized. As a result, this program, in collaboration with Biyung Indonesia, aims to provide a safe space for women to learn and discuss the right to healthy menstruation through three activity sessions: educational activities and workshops on making cloth sanitary pads, educational activities and workshops on making misting spray, and a social media campaign, which was attended by 25 Islamic boarding school students and young women, at Al Bayt Al Quran boarding school, Karanglo, Yogyakarta. This program successfully raised awareness and fostered active participation among participants in producing their own reusable menstrual pads, leading to healthier menstrual practices.
Analysis of e-customer relationship management BPJS in maintaining customer loyalty Rahmani, Vania Taufik; Utami, Nadia Wasta; Darmawan, Ibnu
Jurnal Komunikasi Vol. 19 No. 2 (2025): VOLUME 19 NO 2 APRIL 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art7

Abstract

This research aims to investigate the e-CRM strategies employed by BPJS to sustain customer loyalty. A qualitative descriptive method is utilized in this study. Data gathered through interviews and observations conducted at the BPJS. The research framework is informed by Francis Buttle's Customer Relationship Management theory, which has been adapted to the context of electronic technology in CRM implementation. The findings indicate that BPJS's e-CRM strategy can be categorized into three levels: strategic, operational, and analytical. At the strategic level, BPJS implements a high-level cultural calendar and provides digital service channels that enhance convenience, speed, and reliability in service delivery. At the operational level, BPJS automates various marketing, sales, and service processes. Finally, at the analytical level, BPJS conducts customer journey mapping, which encompasses the components of I-Cari, I-Belajar, and I-Daftar.
A Dialogic Communication Perspective on Multi-stakeholder Collaboration: A Participatory Framework for Sustainable CSR Darmawan, Ibnu; Mustofa, Ikrom
The Indonesian Journal of Communication Studies Vol. 18 No. 2 (2025): The Indonesian Journal of Communication Studies
Publisher : Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achieving effective Corporate Social Responsibility (CSR) requires a shift from passive assistance to participatory community development. This study analyzes how this principle led to the sustainable implementation of the Climate Village Program (Proklim) in Banguntapan. This project was realized through a multi-stakeholder collaboration involving PT AAF, GCI, and PUSPIK UII. The research specifically examines the role of the Participatory Rural Appraisal (PRA) model in ensuring local relevance. Using a qualitative, single case study design, the research applies Arnstein’s Ladder to measure involvement levels. Crucially, it also utilizes the Dialogic Ladder to assess the quality of two-way communication. Primary data was gathered via Focus Group Discussions (FGDs) and in-depth interviews centered on decision-making processes. Findings indicate that PRA successfully identified an urgent, community-driven need: the mentoring of ten sub-villages for Proklim implementation. The partners responded by pivoting the program's focus to support this local priority. This shift confirmed the achievement of the highest communication standard “authentic dialogue” defined by high mutuality and shared power. Ultimately, this outcome demonstrates that sustainable CSR relies on multi-stakeholder collaboration that empowers the community as the primary subject of development, reaching the level of "delegated power" on Arnstein’s Ladder.
Scenario-Based Assessment of Indonesia’s Blue Carbon Systems under Restoration and Engineering-Integrated Pathways Mustofa, Ikrom; Islami, Nur Indah; Darmawan, Ibnu; Azril, Muh; Puspitasari, Rifcha Ayu Dian; Wacano, Dhandhun
Open Science and Technology Vol. 5 No. 2 (2025): Open Science and Technology
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/ost.v5i2.168

Abstract

Aims: This study assesses the future potential of Indonesia’s blue carbon ecosystems from an environmental and climate engineering perspective, focusing on mangroves, seagrass beds, and saltmarshes.Methods: Using a desk-based mixed-methods approach, it synthesizes secondary data from global and national sources to compare three development trajectories: Business as Usual, restoration-driven, and engineering-integrated pathways. Rather than relying on spatial modeling or site-specific measurements, the analysis applies an engineering-oriented synthesis that links published ecosystem extent and carbon metrics with documented coastal engineering and restoration cases to infer comparative future carbon performance and resilience.Result: The findings indicate that blue carbon systems can deliver substantially greater and more durable climate benefits when ecological conservation is combined with engineered–nature interventions such as hybrid infrastructure, sediment enhancement, and green coastal buffers. These approaches not only enhance long-term carbon sequestration but also strengthen shoreline protection, biodiversity, and coastal livelihoods. The study identifies persistent gaps in policy integration, financing, and coastal design standards that limit implementation and proposes strategic recommendations for embedding engineering-enhanced blue carbon solutions into Indonesia’s climate policies, including Nationally Determined Contributions, and coastal development planning.Conclusion: Overall, the paper demonstrates the feasibility and relevance of integrating environmental engineering into blue carbon strategies to support climate-resilient coastal development in Indonesia.
Co-Authors Audy Denny Wuntu Azril, Muh Feti Fatimah Ikrom Mustofa Islami, Nur Indah Nadia Wasta Utami Puji Hariyanti Puspitasari, Rifcha Ayu Dian Rahmani, Vania Taufik Wacano, Dhandhun