Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN TATA CARA RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM PADA TOKOH MASYARAKAT DAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI Irwandi Irwandi; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14841

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan tata cara rujuk menurut hukum islam pada tokoh masyarakat dan kantor urusan agama serta bagaimana pemahaman dan pengertahuan masyarakat terhadap rujuk di kecamatan Sinjai selatan kabupaten Sinjai, penelitian ini mengunakan metode penelitian kulaitatf dengan pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif dan syar’i, dengan sumber data dari kantor urusan agama dan tokoh masyarakat. selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan penelusuran referensi. kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: reduksi data, display data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. hasil peneltian tersebut menujukan bahwa penerapan tata cara rujuk yang ada dikantor urusan agama memilki perbedaan dengan dengan kompilasi hukum islam kemudian pemahaman dan pengetahuan masyarakat di kecamatan Sinjai selatan masih belum sepenuhnya memahami konsep rujuk. kemudian saran penulis bagi pihak kantor urusan agama agar kiranya melakukan penyuluhan agama baik itu disampaikan dalam bentuk sosialisasi, khotbah jumat dan ceramah agama agar konsep rujuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat.Kata Kunci: Tata Cara Rujuk, Hukum Islam, Kantor Urusan Agama

PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN “TANAH KOTI” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo) Andi Ramadhan; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.20262

AbstrakSeiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan tanah koti’ di Kelurahan Tancung Tanasitolo Kabupaten Wajo menyimpan sejumlah masalah. Diantara permasalahan itu adalah belum selesainya isu pengakuan atas status kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan dan kepemilikan tanah koti ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Penelitian ini mendapati bahwa status kepemilikan tanah koti’ di Kelurahan Tancung diklasifikasikan sebagai tanah negara yang didasarkan pada proses terjadinya tanah tersebut. Masyarakat hanya berkedudukan sebagai pengelola lahan saja. Saat ini, tanah koti’ tersebut telah berada dibawah penguasaan masyarakat yang telah mengelolanya dalam jangka waktu lama dan telah memiliki surat PBB-P2. Sedangkan masyarakat yang memiliki Surat Letter C dapat mengajukannya permohonan Serifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah tersebut. Pengelolan dan kepemilikan tanah koti dilakukan dengan menggunakan metode iqtha isthigal berupa pemberian tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang berhak agar lahan tersebut tidak menjadi lahan mati dan berguna untuk memajukan lahan mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Tanah Koti’, Hukum Positif, Hukum Islam.AbstractAlong with the times, the management of koti land in Tancung Tanah Sitolo, Wajo District, has a number of problems. Among the problems is the issue of recognition of land ownership status which has the potential to cause conflict in the community. This research focuses on the management and ownership of koti land from the perspective of positive law and Islamic law. This research is a qualitative field research with the research location in Tancung, Tanah Sitolo, Wajo District. This study found that the status of koti 'land ownership in Tancung Village is classified as state land based on the process of the land being created. The community is only the manager of the land. Currently, the koti 'land has been under the control of the community who has managed it for a long time and already has a PBB-P2 letter. Meanwhile, people who have a Letter C can apply for a Certificate of Ownership on the ownership of the land. The management and ownership of koti land is carried out using the iqtha isthigal method in the form of giving land by the government to the people who have the right so that the land does not become dead land and is useful for advancing the land for the welfare of the community.Keywords: Land Ownership, Koti 'Land, Positive Law, Islamic Law.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR (Studi Putusan no. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl) Andi chandra Kurniawan Amrin; Patimah Patimah; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22966

AbstrakPokok penelitian ini adalahanalisis yuridis terhadap putusan hakim tentang hak ahli waris pengganti (mawali) di pengadilan agama polewali mandar (studi putusan no.206/pdt/2015/pa.pwl). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana dasar hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam menetapkan mawali di Pengadilan Agama Polewali? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar penetapan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak lepas pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan sebelum hakim di Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan mengenai ahli waris pengganti, terlebih dahulu hakim menetapkan harta sebagai harta bersama, menetapkan bagian ahli waris, lalu setelah itu hakim kemudian menetapkan ahli waris pengganti. Putusan hakim pengadilan agama polewali dalam putusan No. 206/Pdt/2015/Pa.Pwl sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.Implikasi penelitian ini adalah: 1) KHI sebagai jelmaan hukum Islam itu sendiri, maka dari itu putusan hakim haruslah selalu mengedepankan KHI sebagai pedoman utama dalam memutus perkara, 2) ahli waris pengganti merupakan masalah kontemporer hukum Islam, sehingga dalam menetapkan hukumnya harus mengedepankan prinsip kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.Kata Kunci: Putusan Hakim, Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam AbstractThe subject of this research is a juridical analysis of the judge's decision on the rights of substitute heirs (mawali) in the polewali mandar (study of decision no. 206/pdt/2015/pa. pwl). religious court. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) What is the basis for judges in determining mawali at the Polewali Religious Court? 2) How is Islamic law reviewing the judge's decision in determining mawali at the Polewali Religious Court? The results of this study indicate that the basis for determining the judge in deciding the case of substitute heirs cannot be separated from Article 185 of the Compilation of Islamic Law and before the judge at the Polewali Religious Court gives a decision regarding the replacement heir, the judge first determines the property as joint property, determines the share of the heirs, then after that the judge then determines the successor heirs. The decision of the polewali religious court judge in decision no. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl is in accordance with the provisions of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law article 185 paragraph 1 which says that an heir who dies before the heir can be replaced by his son.The implications of this research are: 1) KHI as the incarnation of Islamic law itself, therefore the judge's decision must always prioritize KHI as the main guideline in deciding cases,. 2) the replacement heir is a contemporary problem of Islamic law, so that in determining the law it must prioritize the principle of benefit for all parties concerned.Keywords: Judge's Decision, Substitute Heirs, Compilation of Islamic Law.

TRADISI SONGKABALA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Zulfajrin Nur; Abdul Halim Talli; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.25960

Abstract The core of the problem discussed is about the Songkabala Tradition from the Perspective of Islamic Law (Case Study in the Batulabbu Community, Bantaeng Regency. The type of research used in this research is qualitative. The sources of this research are community leaders, traditional leaders, religious leaders and several related institutions. Songkabala which is understood by the Batulabbu community is prayer, barazanji and shalawat. The goal is to ask Allah SWT for protection from reinforcements and dangers. Songkabala in Batulabbu community there are two, namely songkabala 10 muharram and songkabala Dangerous appalili, for the implementation of 10 muharram it is carried out in the mosque and for danger appalili carried out at the house of the residents who carry it out. In the implementation also has its own differences. Songkabala is still maintained by the Batulabbu community and has a great influence in the village. The view of Islamic law in terms of songabala processions such as praying for protection and safety for songkabala is not contradictory because this is intended for Allah SWT. The view of Islam in terms of public relations to the songkabala tradition here, Islam does not prohibit, on the contrary, it is to strengthen ties of friendship. The view of Islamic law in terms of food and ingredients, Islam does not recommend preparing certain foods and ingredients. Islam only recommends praying, except making food only to be eaten together after the prayer is permissible. Keywords: Tradition, Songkabala, Islamic Law Perspectiv

PERSEPSI ADVOKAT TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Indriani; Ibnu Izzah; Andi Safriani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.28346

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah persepsi advokat terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi Advokat terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa; bagaimana dampak dari pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap Advokat; dan Bagaimana konsep asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data yang didapatkan kemudian dianalisis, dipilah dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa menurut persepsi Advokat telah memberikan banyak kemudahan dalam beracara di Pengadilan secara elektronik. Namun selain dapat memberikan kemudahan, sistem e-court juga akan menjadi terhambat apabila jaringan tidak memadai, maintenance sistem e-court dan ketidakmahiran advokat menggunakan IT. Selain itu, seiring berjalannya sistem e-court, asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga ikut terwujudkan. Akan tetapi, dalam hal keefektifan dalam memeriksa perkara belum terwujudkan secara maksimal. Implikasi dari penelitian adalah diharapkan agar nantinya diadakan pelatihan khusus bagi advokat yang belum mahir menggunakan IT dan pembelajaran dalam penggunaan sistem e-court, Sehingga para Advokat dapat dipermudah dalam proses beracara di Pengadilan secara elektronik; Hendaknya para Advokat yang belum mempunyai akun e-court dapat segera mendaftarkan diri agar dapat teregistrasi dan bisa menggunakan e-court dalam beracara di Pengadilan secara elektronik; Diharapkan agar kiranya infrastuktur jaringan internet dapat segera merata kesemua daerah sehingga faktor permasalahan jaringan yang dapat menghambat penggunaan e-court dapat teratasi, agar nantinya semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tertarik menggunakan e-court dalam beracara di Pengadilan.

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN ITSBAT NIKAH BAGI SUAMI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA NOMOR 64/Pdt.P/2020/PA.Blk) Ummul Khaerah; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.30683

The main problem of this research is the Maqashid Syariah Analysis of the Determination of Itsbat Marriage for Husbands Who Have Died (Case Study of Determination of Judges at the Bulukumba Religious Court Number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk). The sub-problem is, how is the process and consideration of the judge in determining the marriage itsbat for the husband who has died in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk then the determination of the marriage itsbat for the husband who has died is associated with maqashid sharia, type The research used is qualitative research using normative theological (syar'i) and juridical normative research approaches. The results of this study, namely, the judge in determining the marriage certificate in case number 64/Pdt.P/2020/PA.Blk was only carried out in 1 trial where the judge in determining the application saw the facts given by the witness, the applicant also has submitted authentic letter evidence in the form of, a photocopy of a family card, a photocopy of a death certificate, and also a photocopy of a decision letter from PT. Tri Tunggal Sentra Buana, the judge referred to the book I'anatut Juz IV pages 253-254 and the book Bughyatul Mustarsyidin page 298, in addition to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 jo. Article 7 paragraph (1) KHI. The determination of itsbat marriage case number 64/Pdt/P/2020/PA.Blk is associated with maqashid sharia, which is included in the category of Ad-dharuriyyat and hajiyyat which the judge looks at the benefit; to preserve life/soul; to maintain offspring; and to protect property. The implication of this research is to provide information to the public that how important it is that marriage is registered, if the marriage is not registered it can be overcome by submitting an application for itsbat marriage at the local Religious Court, the judiciary in deciding/establishing a decision/application must pay more attention to the benefit of justice seekers , the KUA institution in order to provide advice, direction and also socialization to the community to register marriages at the Marriage Registrar (PPN), so that both parties and their descendants get legal certainty. Keywords: Maqashid Sharia, Itsbat Marriage, Die.

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros Ibnu Izzah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.34822

waarmarked in less than 5 years by 9 Notaries. This indicates that people in Maros Regency have a high interest in registering deeds under their hands at a Notary. Then what if the underhanded deed has been registered or recorded by a notary (waarmerking) who incidentally is an authorized public official, will it add to the strength of proof of the underhanded deed. This study aims to: (1) find out the practice and responsibilities of a notary in registering deed under the hands of a waarmerking (2) understand the strength of proof of an underhanded deed that has been registered by a notary in civil court proceedings. The research method used in this research is empirical legal research, namely research that prioritizes field research which aims to obtain primary data through interviews with several Notaries and Judges in Maros Regency. The data were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: (1) Notaries are not legally responsible for the correctness of privately registered deeds (waarmerking) both from the truth of their identity, the contents of the deed, the date of manufacture and the signatures of the parties. So that the Notary cannot be prosecuted both civilly and criminally for untruths in the underhanded deed that has been waarmarked (2) The strength of proof of underhanded deed that has been waarmarked cannot be equated with an authentic deed. Instead, it remains a private deed, the perfection of which lies in the acknowledgment of the signature by the parties who sign the private deed.

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A Devi Wardan Sari; Alimuddin; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i2.32428

Abstract The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3) What are the results of mediation in the settlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. The type of research is descriptive qualitative, namely field research, using a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of the study, it shows that the mediation process is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the final stage of implementation. The prsence of he parties is very important for the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The succes in the mediation in the settlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class IA is still less effective, as for the causes of the low result obtained, one of which is the complexity of an inheritance case, the obligation to present parties who are not only two or three but can be more than that. The implication of the research is that the mediation process is very important for the mediator to provide a sense of security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties is also very influential on the success of the mediation, that is, it is hoped that the partis can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.

AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI PADA MASYARAKAT DESA LIMAPOCCOE KABUPATEN MAROS Asma, Fauziah; Alwi, Zulfahmi; Ibnu Izzah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i1.31221

Abstract The main problem in this study is the acculturation of Islamic legal values in the mappacci tradition in the community in Limapoccoe Village, Maros Regency. This study aims to explain the procession of the Mappacci tradition in the Limapoccoe Village community, Maros Regency and the Islamic Legal Values acculturated in the Mappacci tradition in the Limapoccoe Village community. The type of research used is qualitative research, namely field research using a cultural approach, a syar'i approach, and a sociological approach, then the data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the mappacci procession does not violate the provisions of Islamic teachings and is a symbol of self-purification and cleansing of the soul of the prospective bride and groom before undergoing domestic life and obtaining blessings from relatives and can be blessed by Allah SWT. The implication of this research is that the procession in the Mappacci tradition should be carried out because it has become a hereditary habit from the past and there are several Islamic legal values that have been acculturated into the Mappacci tradition including: the value of divinity, the value of ta'awun, the value of tolerance, the value of freedom and the value of patience or istiqamah. Suggestions from the author so that this mappacci tradition can be preserved and maintained in order to avoid things that violate the provisions of Islam. Keywords: Acculturation, Islamic Law, Mapppacci Procession

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search