Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Priviet Social Sciences Journal
Gitayana Amalia
Universitas Pamulang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MANAJEMEN KREATIVITAS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT KELURAHAN PONDOK BENDA Muliahadi Tumanggor; Waluyo Jati; Eti Ariyanti; Gitayana Amalia; Rino Dedi Aringga
Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jlkklkk.v2i1.p1-7.9849

Abstract

Manajemen Inovasi adalah kombinasi dari manajemen dari proses inovasi dan manajemen perubahan.Manajemen inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, atau produk. Suatu organisasi agar bisa bersaing dengan organisasi lain maka perlu melalukan inovasi secara terus-menerus dalam berbagai aspek, baik produk, layanan, proses kerja, metode maupun lainnya. Salah satu modal untuk melakukan inovasi adalah adanya kreativitas. Keterkaitan antara keduanya yaitu kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Kreativitas merupakan interaksi antara potensi individu dengan lingkungan. Agar kreativitas berkembang di organisasi maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/kelompok kerja, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengampilan keputusan partisipati, kepemimpinan transformasional, high exchange dan mengmbangkan kultur kreatif Supaya PKM ini tepat sasaran, maka perlu diperhatikan metode pelaksanaan PKM. Adapun metode pelaksanaan PKM ini adalah dengan cara: Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini digunakan beberapa metode yaitu: 1. Metode Ceramah / Presentasi, 2. Metode Tanya Jawa. 3. Sharing Session. Tentang meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. Sharing session ini diberikan kepada para peserta guna mendorong membimbing masyarakat setempat kelurahan pondok benda. Adapun hasil dari PKM ini nantinya akan dievaluasi berdasarkan taraf penyelesaian materi pelatihan, dan selanjutnya tim kegiatan PKM akan melakukan evaluasi tersebut dengan mengamati dan memeriksa metode pelaksanaan yang sudah dirancang dan yang telah diberikan kepada masyarakat di kelurahan Pondok Benda sebagai peserta.
KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERJANJIIAN TERTUTUP DALAM SISTEM BISNIS WARALABA DI TINJAU DARI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Gitayana Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.081 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v4i2.y2017.1074

Abstract

Abstrak Istilah waralaba berakar dari sejarah masa silam praktek bisnis di eropa. Pada masa lalu, bangsawan diberikan wewenang oleh raja untuk menjadi tuan tanah pada daerah-daerah tertentu. Pada daerah tersebut, dapat memanfaatkan tanah yang dikuasainya dengan imbalan pajak / upeti yang dikembalikan kepada kerajaan. Sistem tersebut menyerupai royalty, seperti layaknya bentuk waralaba saat ini. Dalam hal dunia usaha, maka salah satu kekurangan dari bisnis waralaba biasanya terletak pada kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri, hal ini disebabkan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Pada akhirnya semua ruang gerak pembeli waralaba sangat terbatas. Dengan menggunakan sistem waralaba, pihak pemasok barang pun telah ditentukan. Sehingga kita tidak bisa memilih lagi supplier yang lebih murah.Kata Kunci: Perjanjiian Tertutup, Sistem Bisnis Waralaba. 
MANAJEMEN KREATIVITAS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT KELURAHAN PONDOK BENDA Muliahadi Tumanggor; Waluyo Jati; Eti Ariyanti; Gitayana Amalia; Rino Dedi Aringga
Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jlkklkk.v2i1.p1-7.9849

Abstract

Manajemen Inovasi adalah kombinasi dari manajemen dari proses inovasi dan manajemen perubahan.Manajemen inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, atau produk. Suatu organisasi agar bisa bersaing dengan organisasi lain maka perlu melalukan inovasi secara terus-menerus dalam berbagai aspek, baik produk, layanan, proses kerja, metode maupun lainnya. Salah satu modal untuk melakukan inovasi adalah adanya kreativitas. Keterkaitan antara keduanya yaitu kreativitas merupakan pengembangan ide-ide baru sedangkan inovasi adalah proses penerapan ide-ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. Kreativitas merupakan interaksi antara potensi individu dengan lingkungan. Agar kreativitas berkembang di organisasi maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu curah pendapat di dalam tim/kelompok kerja, gaya kepemimpinan yang mendorong kreativitas meliputi pengampilan keputusan partisipati, kepemimpinan transformasional, high exchange dan mengmbangkan kultur kreatif Supaya PKM ini tepat sasaran, maka perlu diperhatikan metode pelaksanaan PKM. Adapun metode pelaksanaan PKM ini adalah dengan cara: Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini digunakan beberapa metode yaitu: 1. Metode Ceramah / Presentasi, 2. Metode Tanya Jawa. 3. Sharing Session. Tentang meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. Sharing session ini diberikan kepada para peserta guna mendorong membimbing masyarakat setempat kelurahan pondok benda. Adapun hasil dari PKM ini nantinya akan dievaluasi berdasarkan taraf penyelesaian materi pelatihan, dan selanjutnya tim kegiatan PKM akan melakukan evaluasi tersebut dengan mengamati dan memeriksa metode pelaksanaan yang sudah dirancang dan yang telah diberikan kepada masyarakat di kelurahan Pondok Benda sebagai peserta.
The legal remedy against the execution of an auction that does not yet have a winner is an objection Gitayana Amalia; Maddenleo T Siagian
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1034

Abstract

The execution of a mortgage auction often serves as a legal mechanism for generating disputes between creditors and debtors. Conflicts typically arise when a debtor files a lawsuit challenging an auction process that has not yet been completed, particularly when no winning bidder has been determined yet. This study examines the Supreme Court of the Republic of Indonesia’s Decision No. 2644 K/Pdt/2023 clarifies that the proper legal remedy against an unfinished auction process is not a lawsuit but rather an execution objection (perlawanan eksekusi). Employing a normative juridical method, the research adopts both statutory and case study approaches to analyze the Court’s reasoning and its implications for legal practice. The findings reveal that the Supreme Court establishes execution objection as the sole appropriate legal action at this stage to uphold legal certainty and the effectiveness of the mortgage enforcement process. Nevertheless, protecting the debtor’s rights remains a critical consideration, particularly through mechanisms that ensure adequate notification and access to legal remedies. This decision underscores the court’s effort to balance procedural efficiency with fairness, preventing unnecessary disruption of the execution process while safeguarding the debtor’s opportunity to challenge procedural irregularities. In conclusion, the ruling provides an important precedent for distinguishing between permissible and impermissible legal remedies during the auction execution phase, reinforcing the principle that disputes concerning incomplete auctions must be resolved through execution objections rather than civil litigation.
Co-Authors Eti Ariyanti Maddenleo T Siagian Rino dedi aringga Waluyo Jati