Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.659

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Inovasi Bisnis (Inovbiz) Eksos JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Ekalaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia

Ismail Umar

Politeknik Negeri Pontianak

Author-ID : 2509505

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA Ismail Umar; Nurmala; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Kecamatan Sungai Raya tentunya wilayah ini menghasilkan berbagai macam sampah yang perlu ditangani dan diolah sedemikian rupa. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab terkait perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait dengan penangangan dan pengelolaan sampah di wilayah ini. Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah. Tentunya kegiatan ini perlu dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan sektor usaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait sumber daya, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana agar sampah dapat ditangani secara maksimal. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Selain itu mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa SOP yang dimiliki oleh Dinas sudah dijalankan, tetapi masih belum maksimal misalnya terkait dengan retribusi pelayanan sampah.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Pada kabupaten ini terdapat berbagai macam objek wisata menarik yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu kecamatan yang paling maju dan memiliki objek-objek wisata yang menarik adalah Kecamatan Sungai Raya. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki wewenang dalam mengembangkan sektor kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana pencapaian implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan menekankan pada 4 (empat) aspek sebagaimana teori implementasi Kebijakan George C Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah baik dan menggunakan teknlogi informasi walaupun terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Terkait sumber daya, perlu dilakukan peningkatan aparatur baik kapasitas maupun jumlahnya. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa mekanisme kerjasama yang memudahkan bagi berbagai pihak yang hendak meminta melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kepariwisataan di daerah Kabupaten Kubu Raya.

STRATEGI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG KESEHATAN Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.440

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Aziz Kota Singkawang merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang memiliki tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang baik dalam aspek kelebihan dan kelemahan serta strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang-peluang terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah organisasi yang sedang berkembang, RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang memiliki beberapa permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian yang perlu diperbaiki seperti SDM, Prasarana dan lain-lain, mengingat peran besar RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang di bidang kesehatan masyarakat Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Saat ini RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini BLUD untuk kegiatan operasional tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan rumah sakit daerah. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki seperti skill SDM, area lahan rumah sakit yang terbatas dan lain-lain. Diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu secara praktis dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.

Co-Authors Anggita Anggita Debbie Yuari Siallagan Desvira Zain Edy Sutrisno Endang Wahyuni Haris Mirza Saputra Haris Mirza Saputra Laila Nurfitrah Lubis Mahendra Jaya Novi Desanti Nurmala Sunarsih Sunarsih

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS