Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.037

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS International Journal of Social and Education (INJOSEDU)

Haris Mirza Saputra

Politeknik Negeri Pontianak

Author-ID : 3508069

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PASIEN PUSKESMAS PERUMNAS 1 KOTA PONTIANAK) Sulaiman; Eko Bahtiar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak dengan mengacu pada teori Supriyono (2003) tentang kualitas pelayanan publik. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang yang menjadi pelanggan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pada masing-masing indikator secara garis besar dinyatakan puas dengan pelayanan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak dengan penilaian yaitu sebesar sebesar 78% untuk indikator bukti fisik, indikator kehandalan sebesar 76.9%, indikator daya tanggap sebesar 56.3%, indikator jaminan sebesar 57% dan indikator empati sebesar 77%. Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak sebesar 73.50% yang masuk dalam kategori “puas”.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA Ismail Umar; Nurmala; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Kecamatan Sungai Raya tentunya wilayah ini menghasilkan berbagai macam sampah yang perlu ditangani dan diolah sedemikian rupa. Kondisi ini membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab terkait perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait dengan penangangan dan pengelolaan sampah di wilayah ini. Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah. Tentunya kegiatan ini perlu dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan sektor usaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait sumber daya, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana agar sampah dapat ditangani secara maksimal. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Selain itu mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa SOP yang dimiliki oleh Dinas sudah dijalankan, tetapi masih belum maksimal misalnya terkait dengan retribusi pelayanan sampah.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Pada kabupaten ini terdapat berbagai macam objek wisata menarik yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu kecamatan yang paling maju dan memiliki objek-objek wisata yang menarik adalah Kecamatan Sungai Raya. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki wewenang dalam mengembangkan sektor kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana pencapaian implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan menekankan pada 4 (empat) aspek sebagaimana teori implementasi Kebijakan George C Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah baik dan menggunakan teknlogi informasi walaupun terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Terkait sumber daya, perlu dilakukan peningkatan aparatur baik kapasitas maupun jumlahnya. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa mekanisme kerjasama yang memudahkan bagi berbagai pihak yang hendak meminta melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kepariwisataan di daerah Kabupaten Kubu Raya.

PELATIHAN METODE KUANTITATIF DAN PENGGUNAAN APLIKASI SPSS PENERAPAN DALAM BIDANG KEILMUAN ADMINISTRASI PUBLIK Haris Mirza Saputra; Didi Zulyanto; Ade M Yuardani; Verdico Arief; Endang Wahyuni; Samuel Dendy Krisiandy; Grace Kelly H.P. Sihombing; Muhammad Rachimoellah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.19460

Secara umum metodelogi dalam penelitian di bagi dalam metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam keilmuan adminsitrasi publik mahasiswa biasa menggunakan metode kualitatif dan jarang dengan metode kuantitatif. Meskipun jarang digunakan namun metode kuantitatif dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian dibidang administrasi publik. Pelatihan ini dilakukan dirancang untuk memberikan materi yang bertujuan menambah pemahaman terhadap metode kuantitatif dan serta dilakukan praktek penggunaan aplikasi SPSS melalui perangkat laptop yang telah diinstal aplikasi untuk melakukan pengolahan data. Dengan terlaksananya pelatihan ini metodelogi kuantitatif dan penggunaan aplikasi spss bagi mahasiswa administrasi publik tentunya meningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di kota pontianak bermanfaat bagi kelancaaran studi dan kerja nantinya.

EMPLOYMENT LAW POLICY AND PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS Ade Risna Sari; Sulaiman; Haris Mirza Saputra
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION Vol. 1 No. 1 (2024): April
Publisher : Pondok Pesantren Baitul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One group that is susceptible to abuse and human rights breaches is migrant laborers. The purpose of this review of the literature is to look at Indonesia's migrant worker protection laws and policies. Drawing from the literature analysis, it is evident that while regulations exist to safeguard migrant workers, inadequate oversight and enforcement are impeding their effective implementation. For migrant worker protection to be effective, regulation, implementation, and monitoring must function together. The study's findings also emphasize how crucial it is for key government agencies, non-governmental organizations, and other stakeholders to work together to implement comprehensive policies for the protection of migrant workers. The issues of protecting migrant workers, like stopping unlawful recruitment techniques and safeguarding migrant workers in emergency situations, require effective collaboration. There is an opportunity for Indonesia to strengthen a more progressive legal framework to protect the basic rights of migrant workers. With a better understanding of labor law policies and the protection of migrant workers, Indonesia has the opportunity to improve the conditions and rights of migrant workers in the future. Concrete measures, such as increased supervision of recruitment agencies, providing access to justice for migrant workers, and improving the protection of the basic rights of migrant workers are needed to improve the effectiveness and sustainability of migrant worker protection in Indonesia.

Co-Authors Ade M Yuardani ADE RISNA SARI Didi Zulyanto Eko Bahtiar Endang Wahyuni Endang Wahyuni Grace Kelly H.P. Sihombing Ismail Umar Muhammad Rachimoellah Nurmala Samuel Dendy Krisiandy Sulaiman Verdico Arief

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search