Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hubungan Internasional Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Sospol : Jurnal Sosial Politik Global: Jurnal Politik Internasional Budi Luhur Journal of Strategic and Global Studies
Agung Permadi
International Relations Study Program, Faculty Of Social Science And Global Studies, Universitas Budi Luhur
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perkembangan Keuangan Islam di Eropa Henny Saptatia D. Nugrahani; Agung Permadi; Yulinar Amalia Masfufah
Jurnal ICMES Vol 4 No 2 (2020): Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies
Publisher : Indonesia Center for Middle East Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35748/jurnalicmes.v4i2.95

Abstract

This study analyzes the implications of cooperation between United Kingdom (UK) and Bahrain, especially the international financial institution Al-Baraka, in developing Islamic banking. The UK is a non-Middle Eastern country that has developed Islamic finance since the entry of the Al-Baraka international financial institution from Bahrain in 1982. At present, the UK is the centre of Islamic banking in Europe and plays an essential role in the Islamic banking sector. This study analyzes the British policy in opening up the Islamic Bank of Britain (IBB) and the cooperation process with the Al-Baraka financial institution from an international relations perspective. The theory used in this qualitative research is the Regional Security Complex. The concept of amity and enmity in the Regional Security Complex is used to see how this collaboration could be established. The findings of this study are that the UK is a potential market in the development of Islamic banking in Europe and the cooperation that existed between Britain and Bahrain in the development of Islamic banking occured in the dynamics of amity and enmity. Between the two parties, there was not only friendly relations but also British suspicion of Al-Baraka financial institution which has the potential to become a dominant financial institution and displace conventional financial institutions.
Strategy To Strengthen Cooperation Between The European Union And The Mediterranean Countries Through The Union For Mediterranean (UfM) Elistania, Elistania; Nurmeiga, Farandy; Permadi, Agung
Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 21, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The European Union is an example of regional cooperations that represents regional identity. In the midst of the process of integration and expansion of membership, the European Union has an interest in building good relations with non-member countries in the immediate region, including the Mediterranean. The process of establishing cooperation between the European Union and the Mediterranean countries continues to change. The Euro-Mediterranean Partnership (EMP) in 1995 was the place for regional cooperation with most member countries and had a well-structured pillar of cooperation. However, the two entities re-formed a new cooperative platform, The Union for Mediterranean (UfM) in 2008. This study aims to explain why the European Union and Mediterranean countries changed the Euro-Mediterranean Partnership (EMP) into The Union for the Mediterranean (UfM) in 2008. Using the theory building approach in the Alex Warleigh-Lack regionalism concept, the findings in the research resulted in an answer that EMP has negative values that are not in accordance with the development of the issue so that it becomes a reason for the formation of UfM.
Analisis Konstruktivis Institusionalisme Pada Proses Pendirian Bank Islam di Inggris Agung Permadi; Elistania
Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.30452

Abstract

Tulisan ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan pembukaan bank Islam di Inggris. Saat pertama kali Inggris membuka bank Islam, terdapat dinamika tantangan dalam menerapkan bank Islam di Inggris. Keputusan Inggris membuka bank Islam pada tahun 2004 dianalisis menggunakan konstruktivis institusionalisme menurut Colin Hay yang mengidentifikasi 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sebuah institusi di dalam negara. Faktor-faktor tersebut yaitu; faktor ideasional institusi, faktor ketidakseimbangan institusi, faktor transformasi institusi, dan paradigma kebijakan.  Faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Creswell. Dengan metode ini, data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian dibuat suatu interpretasi. Analisis dalam penelitian ini melibatkan interpretasi faktor-faktor yang diidentifikasi dalam konteks keputusan Inggris untuk membuka bank Islam. Interpretasi ini mencakup penilaian signifikansi faktor-faktor tersebut berdasarkan kerangka teoritis dan perspektif penulis. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan institusional dalam keuangan Islam di London adalah hasil dari interaksi dinamis antara aktor-aktor dan lingkungan mereka. Pemerintah Inggris, institusi keuangan, komunitas Muslim, lembaga pendidikan, kelompok pemikir ekonomi Islam, dan bank serta lembaga keuangan dari negara-negara Teluk merupakan aktor-aktor yang berperan dalam dinamika keuangan Islam di London. Ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Inggris yang bukan hanya ingin menjadi terdepan dalam bank konvensional tetapi juga bank Islam. 
Strategi Buck-Passing Amerika Serikat Terhadap Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2021-2023 Ramadhan, Muhammad Rizki; Elistania, Elistania; Permadi, Agung
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v16i2.50961

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi Buck-passing Amerika Serikat kepada Ukraina terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2021 Amerika Serikat dan Ukraina menjalin kerjasama untuk menjadikan Ukraina sebagai "Mitra Strategis” Amerika Serikat. Hal tersebut memicu amarah Presiden Rusia Vladimir Putin, melihat kemesraan antara Ukraina dengan Amerika Serikat membuat Rusia mengirim pasukan militer ke daerah perbatasan Ukraina dengan dalih untuk melakukan pelatihan militer. Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma realisme yang diusung oleh Kenneth Waltz, dimana negara berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka melalui strategi kekuasaan seperti diplomasi, penggunaan kekuatan militer dan aliansi. Periodesasi penelitian ini bermula dari tahun 2021 sampai tahun 2023 saat pertama kali Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menerima undangan Gedung Putih pada tanggal 1 September 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan konsep buck-passing dimana Amerika Serikat (Great Power) tidak terlibat secara langsung dalam perang, melainkan hanya memberikan dukungan finansial dan persenjataan kepada negara yang menjadi buck-catchernya (Ukraina). Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi buck-passing Amerika Serikat bisa dikatakan efektif pada periode 2021-2023, karena strategi tersebut dapat menahan serangan Rusia terhadap Ukraina.
Forestry Governance in Indonesia within the European Union - Indonesia FLEGT-VPA Framework (2013-2015) Elistania Elistania; Agung Permadi
Budi Luhur Journal of Strategic & Global Studies Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/jsgs.v1i1.24

Abstract

Abstrak: Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak, baik lokal maupun global. Terdapat empat isu utama yang menjadi tantangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia, yakni penegakan hukum yang kurang efektif, kelemahan kapasitas manajemen hutan di tingkat lokasi, kebijakan yang saling tumpang tindih, masalah kepemilikan lahan, serta masalah kecacatan dokumen legalitas dan meningkatnya penebangan liar. Keempat isu ini berdampak langsung pada negara konsumen, termasuk Uni Eropa. Sebagai negara konsumen, Uni Eropa merespons masalah penebangan liar melalui Rencana Tindakan Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) yang diperkenalkan pada tahun 2003. Rencana ini mencakup kesepakatan kemitraan sukarela (Voluntary Partnership Agreements/VPA) dengan negara-negara mitra, serta Peraturan Kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation/EUTR) yang bertujuan untuk menghentikan peredaran kayu ilegal di pasar UE. Indonesia selaku eksportir kayu UE bergabung ke dalam kemitraan sukarela ini dan berhasil mengimplementasikan FLEGT-VPA pada pertengahan tahun 2011. Penelitian ini difokuskan pada salah satu isu utama yaitu pendapatan dari sektor hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi FLEGT-VPA UE dalam meningkatkan tata kelola kehutanan di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil akhir penelitian menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola hutan di Indonesia setelah implementasi FLEGT-VPA UE dari tahun 2013 hingga 2015.   Abstract: Forest management in Indonesia is in the spotlight of various parties, both locally and globally. There are four main issues that pose challenges to forest management in Indonesia, namely ineffective law enforcement, weak forest management capacities at the site level, overlapping policies, land tenure issues, and problems with flawed legality documents and increasing illegal logging. These four issues have a direct impact on consumer countries, including the European Union. As a consumer country, the European Union is responding to the problem of illegal logging through the Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan introduced in 2003. This plan includes Voluntary Partnership Agreements (VPAs) with partner countries, as well as the European Union Timber Regulation (EUTR) which aims to stop the circulation of illegal timber on the European Union (EU) market. Indonesia, as an EU timber exporter, joined this voluntary partnership and successfully implemented the FLEGT-VPA in mid-2011. This research focused on one of the main issues, namely income from the forest sector. The purpose of this research is to analyze the contribution of the EU FLEGT-VPA in improving forestry governance in Indonesia. A qualitative descriptive approach is used in this research. The results of the study show an improvement in forest governance in Indonesia after the implementation of the EU's FLEGT-VPA from 2013 to 2015.
Co-Authors Elistania Elistania Elistania Elistania, Elistania Farandy Nurmeiga Henny Saptatia D. Nugrahani Nurmeiga, Farandy Ramadhan, Muhammad Rizki Yulinar Amalia Masfufah