Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Management of Village Funds by Applying the Principles of Good Governance Mustakim Mustakim; Agus Santosa; Soesilo Wibowo
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 2 (2023): April: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arman, A., Gaussyah, M., & Darmawan, D. (2019). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(2), 282. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p10 Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694 Dana, P., & Hasniati, D. (2016). Model Akuntabilitas. JUrnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 2(1), 15–30. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. C.V.Andi Offset. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/#:~:text=Tahun 2021%2C total Pagu Dana,85 triliun pada 74.939 desa. Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 9(2), 131–142. https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985 Terry, G. R. (2008). Prinsip Prinsip Manajemen. Bumi Aksara
COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL: A STUDY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF VILLAGE AUTONOMY Mustakim, Mustakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.582

Abstract

Village funds are a fiscal policy specifically provided to village governments to support broad village autonomy. Demands for collaboration among stakeholders have emerged for implementation in various public organizations, one of which is village government. However, the implementation of collaboration has not been optimal, resulting in suboptimal management, low human resource capacity, and minimal transparency and oversight, resulting in misuse of village funds. This study was conducted to determine the collaboration process and the driving and inhibiting factors in village fund management. The study was qualitative and descriptive. Primary data were obtained through a series of observations and in-depth interviews with key stakeholders in village fund management. Secondary data were obtained through official documentation issued by relevant agencies. The research instrument used was theory collaborative governanceby Ansell and Gash (2008) which includes (1) Initial conditions, (2) Facilitative leadership, (3) Institutional design, (4) Collaborative process. The research results show that the collaborative process in the management of village funds that has been implemented has not run optimally. Therefore, improvements are needed from the village government as the implementer of village fund management to implement better collaborative governance so that village fund management can run effectively and efficiently.
STRUKTUR KETIMPANGAN EKONOMI DALAM INTEGRASI PASAR PADA KOMUNITAS DANAU SENTANI: SUATU TINJAUAN LITERATUR (2000–2025) S, M Nur Wahyudin; Lekitoo, Brayon Virgil; Arif, Arnawan; Mustakim, Mustakim; Yunus, Andi Hikmawati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.634

Abstract

Transformasi Kota Jayapura dan wilayah Danau Sentani menampilkan ketimpangan yang semakin melebar antara Orang Asli Papua (OAP) dan Kelompok Pendatang. Penelitian ini menyajikan sintesis kritis berdasarkan studi literatur yang dipilih melalui penyaringan berdasarkan relevansi dengan tema, yaitu ekonomi politik papua, integrasi pasar dan ketimpangan ekonomi, serta diprioritaskan dari publikasi tahun 2000–2025 untuk menangkap perubahan kontemporer yang terjadi, meskipun literatur klasik juga disertakan. Analisis menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, ketidaknetralan yang terjadi melalui struktur kekuasaan yang mengontrol tanah, modal, dan peluang ekonomi, menyebabkan komunitas Danau Sentani mengalami perampasan dan marginalisasi. Ketimpangan pendapatan rumah tangga OAP disebabkan oleh relasi kekuasaan dan ekspansi kapital. Artikel ini menyoroti kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses pasar serta mengurangi marginalisasi ekonomi OAP perkotaan.
STRATEGI POLITIK PIGGYBACKING DALAM PARTAI POLITIK BARU DI INDONESIA: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW DENGAN FOKUS PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) Mustakim, Mustakim
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.801

Abstract

Strategi politik piggybacking semakin menjadi perhatian dalam kajian partai politik baru, terutama dalam konteks sistem kepartaian yang kompetitif dan berorientasi pada figur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana politik piggybacking didefinisikan, dikonseptualisasikan, dan dianalisis dalam literatur akademik tentang partai politik baru di Indonesia, dengan fokus pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA, melalui penelusuran artikel ilmiah terindeks Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema dominan, implikasi, serta kesenjangan riset dalam literatur yang ditinjau. Hasil SLR menunjukkan bahwa politik piggybacking dalam literatur umumnya dipahami sebagai strategi ketergantungan simbolik dan elektoral pada figur, isu, atau narasi yang telah memiliki legitimasi publik, terutama sebagai respons atas lemahnya institusionalisasi partai politik baru. Dalam studi-studi mengenai PSI, strategi piggybacking dilaporkan muncul dalam bentuk personalisasi politik, pemanfaatan figur nasional, serta penguatan branding dan komunikasi politik berbasis isu populer. Tema-tema dominan yang teridentifikasi meliputi personalisasi politik sebagai substitusi institusionalisasi, politik pencitraan partai, dan ambiguitas ideologis partai politik baru. Lebih lanjut, literatur menilai bahwa strategi piggybacking memiliki implikasi yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, strategi ini efektif dalam meningkatkan visibilitas dan diferensiasi simbolik PSI dalam jangka pendek. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan pada figur berpotensi membatasi kemandirian ideologis dan keberlanjutan institusional partai dalam jangka panjang. Studi ini menyimpulkan bahwa PSI bukan merupakan anomali teoretis, melainkan varian kontekstual dari pola umum partai politik baru yang beroperasi dalam kerangka personalisasi politik global. Artikel ini berkontribusi pada pengayaan kajian strategi partai politik baru dengan menempatkan politik piggybacking sebagai fenomena struktural dalam demokrasi elektoral Indonesia, sekaligus menawarkan agenda riset lanjutan dan implikasi kebijakan bagi penguatan institusionalisasi partai politik.