Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Muqaranah

Pandangan Tokoh Organisasi Keislaman Terhadap Fatwa MUI Tentang Shalat Berjamaan Masa Pandemi Covid-19 Nurul Hijrah; Syaiful Aziz
Muqaranah Vol 7 No 1 (2023): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muqaranah.v7i1.17336

Abstract

MUI Fatwa No 14 of 2020 states that pilgrims must wear masks covering their mouths and noses in order to avoid air contact between one congregation and another congregation. This has elicited a different reaction from the people of South Sumatra, especially Palembang, because the procedures for congregational prayers that have been carried out by Muslims so far refer to the Shari'a that has been established by Islam, namely in accordance with the procedures taught by the Prophet Muhammad. This research is a type of empirical normative research. The type of research method used by the author is the combination of the two elements, namely examining through a product analysis approach that tends to be perspective. The type of data used in this research is qualitative, while the data source uses two sources, namely primary data sources and secondary data sources. The results of the study concluded that the South Sumatran Indonesian Islamic Da'wah Council expressed an opinion that maintaining distance in congregational prayers is haram because it has exceeded the limit, unless it is in accordance with the Shari'a. The South Sumatra Indonesian Islamic Propagation Council and the Muhamadiyah Regional Leaders implemented MUI Fatwa No. 14 of 2020 concerning Organizing Worship during the Covid-19 Outbreak.
TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NO 31/PID.B/2018/PN. PAL) Erniwati; Syaiful Aziz; Selvia Yulinda
Muqaranah Vol 8 No 1 (2024): Muqaranah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/s63mrp27

Abstract

Pembunuhan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya dikarenakan rasa takut terhadap ayah pelaku yang tidak ingin mempunyai cucu dari suami pelaku, bersamaan dengan kondisi ibu pelaku yang sedang sakit, mengakibatkan pembunuhan tersebut terjadi. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang putusan Hakim terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari data sekunder (library research) berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa menurut hukum pidana positif dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dari Pasal 341 KUHP dari hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun, sedangkan hukum pidana Islam karena syarat qishash gugur karena terhalangnya nasab maka, orang tua tidak dijatuhi qishash diganti tak’zir berupa cambuk atau penjara sebagai hukuman setimpal terhadap orang tua yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya.