Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Right to Life Based on Human Rights Principles: A Normative Study of the Death Penalty in Indonesia Doortje Durin Turangan; Emma V.T. Senewe; Wempie Jh. Kumendong; Jemmy Sondakh
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 4, No 2 (2021): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.45 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v4i2.1095

Abstract

The right to life is the absolute right of every person and is included in the category of rights that cannot be reduced. Indonesia is one of the countries that still maintains and recognizes the legality of the death penalty as a way to punish the perpetrators of certain criminal acts such as narcotics, terrorism, and murder crimes despite the pros and cons. This study aims to investigate the regulation of the right to life against the death penalty in Indonesia, the construction of the death penalty law from human rights viewpoint, and the judge's consideration in imposing the death penalty associated with the principles of human rights. This study used a qualitative normative juridical approach by referring to the legal norms in statutory regulations and norms of the society. The findings highlight that the early existence of the death penalty in Indonesia is legally regulated in the Criminal Code, most of which are from the Netherlands, namely WvS (Wetboek van Strafrecht).
Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow Fernando Imanuel Kansil; Wempie Jh. Kumendong; Ralfie Pinasang
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2792

Abstract

Konflik agraria di bidang pertambangan merupakan jenis konflik horizontal yang paling eksesif saat ini serta merupakan konflik agraria struktural dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan perusahaan tambang. Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan. Adanya regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.