Yetty Komalasari Dewi
Department Of Civil Law, Faculty Of Law Universitas Indonesia

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Perkembangan Kebijakan Green Investment Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Muhamad Adhi Pramana; Yetty Komalasari Dewi
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2833

Abstract

Investasi hijau merupakan elemen yangsangat penting dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, termasuk investasi non-hijau. Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih lambat. Indonesia masih menggunakan sumber daya tak terbarukan dalam jumlah besar selain sumber daya terbarukan. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan penggunaan investasi hijau karena ketergantungan yang tinggi terhadap investasi non-hijau. Dana yang dikeluarkan pemerintah untuk investasi non hijau lebih banyak dibandingkan dana untuk investasi hijau. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan aturan hijau. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar investasi hijau di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan investasi hijau di Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Perkembangan investasi hijau di Indonesia masih terbilang lamban dibandingkan dengan investasi non-hijau. Jumlah investasi di sektor energi terbarukan lebih kecil dibandingkan dengan investasi non-terbarukan. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi hijau melalui program dan peraturan pemerintah. Program-program yang dibuat pemerintah seperti program energi, lanskap berkelanjutan, kawasan ekonomi khusus, dan dana iklim hijau. Kebijakan yang tidak konsisten menjadi salah satu penyebab investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada investasi hijau. Beberapa dasar yang dapat dijadikan acuan investasi hijau adalah secara internasional UNFCC yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Abuse of Rights by Majority Shareholders in Indonesian Family-Owned Company: Is It Likely? Fiona Priscilia Kohar; Yetty Komalasari Dewi
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 1, January 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss1.887.pp29-41

Abstract

The familial relations entwining the ownership and management of a family-owned company creates a significant opportunity for majority shareholders to exercise their rights to others' detriment. Various jurisdictions have addressed such issue by projecting the concept of abuse of rights by majority shareholders (abus de majorité). The concept aims to detect which behaviour could be considered an abuse and provide legal protection for minority shareholders and companies. In Indonesia, however, such a concept has not been explicitly adopted nor discussed at length.  This work examines what behaviour which could be considered as a form of abuse of rights by majority shareholders under the Indonesian company law, and how the protection and practice of Indonesian private company law against such behaviour. This work is a normative legal research using conceptual, comparison, statutory, and case-law approaches. The comparison and case-law approaches will be utilized to examine the universal concept of majority shareholders abuse of rights by examining the adoption of the concept in various jurisdictions and examine several relevant cases brought to the Indonesian court. As a result, it concludes that there are still problems surrounding the legal measures available, as this behaviour is still prevalent, especially in Indonesia's family-owned companies. Hence, more stringent rules are needed to protect minority shareholders and the Indonesian Company's interests effectively.