Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Gadion Gadion
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
SANKSI ADAT BATALNYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK DESA (Studi Kasus di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang) Gadion SH
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2021): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v9i1.492

Abstract

Marriage is a gift from God Almighty as every human desires to find a life partner and build a household until separated by death. In carrying out the marriage, there is a relationship between men and women to come together in family. Hence, in aim to come together between two families, a meeting are needed between the men and women. This meeting are intended to deals with the implementation of the marriage party, annulment of marriage from man or woman which enable to cause a dispute between the two parties. Thus, the recovery must be done by a customary system.In result, the annulment of marriage which performed one-sidedly by both men and women in Dayak Desa community is one of disobedience custom. This is as a responsibility tha must be fulfilled for one party because it has been said as means as “lie” (Ngemula). Customary payments formed as “Tempayan”, 1 (rinti) of pig, a chicken, 4 kl rice (6 kulak), iron (nails), sarong cloth (kain Tapih) for opening words of each party Rp. 50,000,and the embarrassment cover money of Rp 1,000.000. These all customary range must be met by the party who annulled the marriage. The factors are caused to annul a marriage namely, the fear of building a household because there is no mental readiness and for not having a permanent job. Thus, the fear arises at the implementation of the marriage.Based on the conclusions mentioned above, the researcher suggest that range of customs of annulment of a lie marriages (Ngemula) in Mengkirai Desa, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang Regency, It must be maintained based on the habits of the Dayak Desa community. Customary administrators in Mengkirai Village, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang Regency, it is need to be more improved in socializing disobedience custom in the community. The improvement is needed to reduce the marriage annulment.
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53 UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Begori Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang) Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2018): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v6i1.254

Abstract

The dismissal of the village apparatus by the Village Head is one of the authority of the Village Head in leading the village area the dismissal must be based on recommendations from the District, one of which is the Camat recommendation letter issued and submitted to the Village Head, the recommendation letter must be based on the submission of the Village Chief by underlying the results of the community election and submission submitted by the Village Head to occupy a position as a Village Tool.
PELAKSANAAN HUKUM ADAT PATINYAWA (MUNUH) TERHADAP PELAKU YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG PADA ADAT DAYAK BANYUKE (Studi Kasus di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau) Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2013): PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v1i2.229

Abstract

Kabupaten Sanggau terdapat banyak sub suku Dayak dengan adat istiadatnya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Suku Dayak di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau terdapat Suku Dayak Banyuke, selain Suku Dayak Banyuke terdapat suku dayak lainnya seperti Suku Dayak Aje, Dayak Hibun, Dayak Benyadu, dan lainnya. Suku Dayak Banyuke merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Desa Engkasan. Desa Eangkasan terdiri dari tiga dusun antara lain Dusun Tapang, Dusun Empirit Banyuke, dan Dusun Engkasan.
PERJANJIAN TEMPAT PENITIPAN ANAK ORANG TUA YANG KURANG MAMPU DENGAN PERKUMPULAN SUNGAI KEHIDUPAN BORNEO DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA TENTANG SAHNYA PERJANJIAN Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2016): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v4i2.249

Abstract

Penyerahan anak orang tua kepada perkumpulan merupakan harapan bagi setiap orang tua yang tidak mampu untuk membantu pendidikan anak selama anak tersebut belum bisa beraktivitas yang mengasilkan bagi diri sendiri dan keluarganya, oleh sebab itu dengan adanya perkumpulan yang membantu orang tua anak untuk membina dan menyekolahkan anak dalam suatu perkumpulan pelayanan dibidang agama merupakan suatu harapan bagi tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan pasal 1320 KUH Perdata terhadap perjanjian orang tua yang kurang mampu dengan Perkumpulan Sungai kehidupan Borneo.Apakah perjanjian antara orang tua yang tidak mampu dengan Perkumpulan Sungai Kehidupan Borneo dianggap sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI DESA ULAK MUID KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 2 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v3i2.245

Abstract

Suku Dayak Kaninjal yang menjadi objek dalam penelitan ini adalah salah satu sub suku Dayak yang mendiami Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, Suku dayak secara umum yang terdapat di Kabupaten Melawi memberikan beberapa perubahan dalam menentukan takaran adat salah satunya adalah dengan memberikan takaran adat sebagai alat pembayaran dengan menggunakan Tail setiap takaran, seiring perubahan waktu alat pembayaran tail menjadi Reyal Promas yang tiaptiap 1 (satu) Reyal Promas sama dengan 0,5 gram emas, perubahan takaran adat dari Tail ke Reyal promas berdasarkan hasil Musyawarah adat pada tanggal 15 Januari 1950 bertempat di Kota Baru Nanga Pinoh.
PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SINTANG) Gadion SH
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2017): PERAHU (Penerangan Hukum)
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v5i1.112

Abstract

Kepolisian sebagai sebagai institusi penegakan hukum memiliki kewenangan dalam penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas melalui Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam setiap proses pelanggaran oleh pengemudi kendaraan bermotor. selain itu Satuan Lalu Lintas juga perlu melaksanakan himbauan dan meberikan informasi kepada masyarakat bahwa setiap berkendaraan bermotor haruslah melengkapi syarat-syarat yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap pengendara bermotor salah satunya membawa surat-surat kendaraan dan melengkapi kendaraan dengan ketentuan Pelanggran lalu lintas dapat dikenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas khusunya Pasal 77 ayat 1.
Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (Studi Di Kecamatan Sintang Kota) Gadion Gadion
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 1 (2015): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/.v3i1.241

Abstract

Salah satu cirri-ciri dari Negara demokrasi adalah diakuinya peran dan kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan (people own government). Sebagai pemilik pemerintahan, maka kedaulatan dari pemerintahan tersebut berada ditangan rakyat. Hal ini menunjukan bahwa peran dari rakyat sangat menentukan kelangsungan kehidupan pemerintahan yang didalamnya terdapat kewenangan untuk melakukan control social (social control) terhadap jalannya pemerintahan.
PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI Gadion SH
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2022): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v10i1.612

Abstract

The police are known as the officialpunishment of abortion crime and promiscuity are everywhere on teenager. Therefore,organization that is responsible for protecting people and property. In this case, police resort faces the difficulties in handling abortion crime. the difficulties are coming from the unmanageable evidence and the lack awareness of people who expected to help police proving the evidence. this research is designed as a form of juridical sociological approach based on law and fact. a descriptive analysis is used as technique for analysis of this research. This analysis is important to describe a problem systematically. Due to the role of police who responsible for protecting people and property, it is crucial for police for investigating and solving crime, and catching people who have committed a crime especially on the case of abortion crime. in other hand, police are found the shortcoming, namely: It is difficult to consider the appropriate regulation foritisveryrecommendedtorevisetheregulationofKUHP who stand for abortion crime. Key words: The Handling of Abortion Crime
Co-Authors