Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Independent
Ahmad Royani Royani
Dosen Fakultas Hukum Unisla
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN Ahmad Royani Royani
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.79

Abstract

Kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang normativ singkat dan dalam Jumlah yang besar. Dalam penilitian ini merumuskan apa saja dampak yang ditimbukan akibat penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan sanksi hukum pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Type penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah  penelitian normative atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya :  Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak. Dari hasil pembahasan dapat bahwa; Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang yang merupakan sebuah bagian daerah yang memiliki areal perairan laut dalam wilayahnya, ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan dan konflik antar masyarakat nelayan, dimana nelayan tradisional semakin kesulitan mencari ikan Karena sumber daya ikan lama-lama menipis.
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO 3 TH 2018 TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i2.84

Abstract

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.
TERMINATION OF ACCURATE INVESTIGATIONS AND RESTORATIVE JUSTICE SUISNO SUISNO; ENIK ISNAINI; AHMAD ROYANI
Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i1.157

Abstract

AbstractionRestorative Justice accommodates the interests of the parties, including the victim, because the victim in this case is involved in determining the sanctions for the perpetrator. Restorative Justice returns conflict to the most affected parties (victims, perpetrators and “their community”) and gives priority to their interests. Restorative justice seeks to restore the victim's safety, personal respect, dignity, and more importantly a sense of control. By adhering to the paradigm of restorative justice, it is hoped that the loss and suffering suffered by the victim and his family can be recovered and the guilt burden of the perpetrator of the crime can be reduced because he has received forgiveness from the victim or his family.
Co-Authors Enik Isnaini Suisno, Ayu Dian Ningtias