Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Independent
Suisno, Ayu Dian Ningtias
Faculty Of Law Universitas Islam Lamongan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi Suisno, Ayu Dian Ningtias
Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i1.112

Abstract

Pererlindungan data pribadi perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Dalam kajian hokum telematika data pribadi dalam pemanfaaatan teknologi diatu dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi.
ASAS PERLINDUANGAN ANAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TH 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Ayu Dian Ningtias
Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i2.81

Abstract

Berlakunya PP  Nomor 43 Tahun 2017  dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada  pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugianmateril dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Penelitian ini menganalisis tentang bentuk perlindungan pada PP  Nomor 43 Tahun 2017 apakah sesuai dengan asas perlindungan anak.
Position of Whistleblower and Justice Collaborator In Corruption Crime Suisno Suisno; Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v9i01.134

Abstract

 This research is aims to know the arrangement of whistleblowers Jo Juctise collaborator in no criminal corruption other than that this article also aims to find out enforcement of whistleblower jo juctise collaborator in no criminal corruption, Using a normative juridical method of study can be concluded, that in the arrangement of whistleblower jo juctise collaborator in no criminal corruption is obvious to any witnesses and victims of legal arrangements against whistleblower jo juctise collaborator Collaborato in criminal acts can be concluded that is tetera in the law only the protection of witnesses and victims is set in law number 13 year 2006 and Whtleblower and Justice Collaborato set in the SEMA No 4 year 2011corruption. The enforcement of whistleblower and justice Collabolator still uses weights in the Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption and is also in the case of SEMA to strengthen the protection of witnesses and victims.
ASPEK HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL MENURUT SYSTEM HUKUM DI INDONESIA Ayu Dian Ningtias Suisno Dhevi Nayasari S
Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i2.122

Abstract

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.Kata Kunci: Teknologi Informasi , Pinjaman Online Ilegal, Aspek Hokum Pidana
Legal Review Enforcement Repressive Legal Efforts Against Narcotics Users Of Children Alfredo Risano; Ayu Dian Ningtias
Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v9i01.135

Abstract

 In terms of enforcement the law. Second, legal instruments in the framework of criminal law enforcement abuse of narcotics against minors using a legal basis Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In the the provisions of the SPPA Law, in order to prosecute children who are involved with the law, then a diversion effort is carried out, namely a restorative effort or recovery state solve the problem together, in this research is focous about How are repressive legal measures against child narcotics users in under age?. As previously explained, in act Number 11 In 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is a restorative principle (Restorative justice), which is aimed at restoring the original state, meaning efforts to restore the attitudes and mentality of children who have committed acts the crime of narcotics abuse to be as before or as a cure for the criminal act he has committed. Of course, the provisions of the Narcotics Law are not sidelined even though his repressive legal remedies are based on the provisions of law SPPA.
KETENTUAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ANCAMAN LEBIH DARI 7 (TUJUH) TAHUN PADA PUTUSAN NOMOR: 293/PID.B/2014/PN.PLG Suisno Suisno
Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i2.83

Abstract

Hakim dalam amar putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG menyatakan terdakwa MOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk dengan ancaman pidana 10 Tahun; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOB dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Pada Putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG. Pasal yang didakwakan memenuhi syarat penahanan, sedangkan di sisi lain diversi wajib dilaksanakan, hal seperti ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA. Namun demikian, karena diversi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan di persidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak.
Efektifitas Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) terhadap Peningkatan Izin Edar Produk Pirt Ikan Asap Kemasan di Wilyah Blimbing Ayu Dian Ningtias
Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 01 (2018): Jurnal Abdimas Berdaya
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jab.v1i01.19

Abstract

Ikan asap kemasan blimbing merupakan upaya peningkatan nilai ekonomis dan higenitas produk olahan ikan asap, tentunya agar ikan asap kemasan terjamin legalitasnya diperlukan izin untuk mendukung legalitas produk olahan ikan asap tersebut. Izin produk sangatlah penting bagi kemanan dan legalitas sebuah produk. Secara umum (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen (pangan industri rumah tangga) PIRT.
Dispute Resolution Mechanism in Buying and Sale Transactions Conducted in E-Commerce Suisno; Sastradinata, Dhevi Nayasari; Afrida, Nabila
Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v12i2.380

Abstract

ABSTRACT The advancement of information technology today provides freedom of distance, space and time to improve human performance in various activities, thereby increasing productivity and efficiency. People also use this technology as a source of income in their spare time, as entrepreneurs and consumers who offer goods and services through electronic media connected via the Internet. With the development of information flow and increasingly sophisticated digital technology, as well as the increasing use of mobile devices, this has led to changes in consumer behavior. Many people are starting to use online stores. The use of technology and information through online media in business is known as online buying and selling. The nature of the investigation itself is to obtain the truth based on the actual facts. This research method uses a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials including: the Law Code from the results of the research it can be concluded that: if a dispute occurs in a buying and selling transaction via the internet, it can basically be done through the courts (litigation) or outside the courts (non-litigation) such as Negotiation, Mediation and Arbitration. However, in general, the disputing parties will be more inclined to resolve the dispute through non-litigation channels because the costs are relatively cheap, decisions can be made in a relatively short time, and the force of the decision is the same as a court decision which is final and binding.
Assessing Proactive Investigation Techniques Against Corruption: A Comparative Study of Indonesia, the United States, Hong Kong, and Singapore Khristiya Lutfiasandhi; Ayu Dian Ningtias; Dewi Ajeng Sintia Putri
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.402

Abstract

The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not formally recognize the term Operasi Tangkap Tangan (OTT) or "Sting Operation." The regulation concerning a red-handed arrest is strictly provided under Article 1 point 19 of the KUHAP. In executing an OTT, the Corruption Eradication Commission (KPK) primarily utilizes two techniques: wiretapping (surveillance) and entrapment (sting operations). While the KPK Law explicitly grants the authority to conduct wiretapping, it does not provide detailed procedural regulations. Furthermore, the concept of entrapment is not formally recognized within various Indonesian anti-corruption statutes.However, from a legal perspective, the OTTs conducted by the KPK do not violate criminal procedural law. This is because, at the time of the arrest, the suspect is found in possession of objects strongly suspected to have been used to commit the crime, indicating their role as the perpetrator, an accomplice, or an accessory to the offense. Furthermore, these operations do not infringe upon the presumption of innocence or fundamental human rights, as the KPK carries out the OTT in accordance with the procedures established Indonesia Law.
Attributing Legal Responsibility for Deepfake Pornography Generated by Artificial Intelligence: A Juridical Analysis Ayu Dian Ningtias; Wardatun Nabilah; Diyan Ardiansyah
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.384

Abstract

The development of artificial intelligence technology has brought about major transformations in various fields, including in the digital media sector. One form of innovation that has emerged is deepfake technology. Although useful in some positive contexts, this technology has also been misused, especially in the form of pornographic deepfakes, namely the creation and distribution of fake pornographic content by displaying someone's face without permission. This phenomenon raises serious problems because it not only violates the right to privacy and individual dignity, but also has psychological and social impacts on victims. Although Indonesia does not yet have regulations that specifically regulate deepfakes, perpetrators can still be charged using the provisions of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Pornography Law, and the Criminal Code (KUHP). However, the existing legal framework has not been fully able to answer the challenges of digital crime that continues to grow. Therefore, a more comprehensive and adaptive regulatory update is needed, as well as a strong legal protection mechanism for victims, to ensure legal justice in the increasingly complex digital era.
Co-Authors Afrida, Nabila Ahmad Royani Royani Alfredo Risano BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Dewi Ajeng Sintia Putri Diyan Ardiansyah Enik Isnaini Fajar Seto Nugroho INDRO BUDIONO Khofifah Nur Ayni Khristiya Lutfiasandhi Kristiya Lutfiasandhi RADITYA FEDA RIFANDHANA RISKI FEBRI NURITA Sastradinata, Dhevi Nayasari Wardatun Nabilah