Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Independent Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Enik Isnaini
FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Position of Whistleblower and Justice Collaborator In Corruption Crime Suisno Suisno; Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v9i01.134

Abstract

 This research is aims to know the arrangement of whistleblowers Jo Juctise collaborator in no criminal corruption other than that this article also aims to find out enforcement of whistleblower jo juctise collaborator in no criminal corruption, Using a normative juridical method of study can be concluded, that in the arrangement of whistleblower jo juctise collaborator in no criminal corruption is obvious to any witnesses and victims of legal arrangements against whistleblower jo juctise collaborator Collaborato in criminal acts can be concluded that is tetera in the law only the protection of witnesses and victims is set in law number 13 year 2006 and Whtleblower and Justice Collaborato set in the SEMA No 4 year 2011corruption. The enforcement of whistleblower and justice Collabolator still uses weights in the Law No. 20 of 2001 on the Eradication of corruption and is also in the case of SEMA to strengthen the protection of witnesses and victims.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BERITA BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL Enik Isnaini Munif Rochmawanto Jatmiko Winarno
Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i2.118

Abstract

Terhadap perbuatan hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya diatur oleh hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia) saja, namun juga diatur oleh perjanjian/konvensi internasional. Sedangkan unsur dari perbuatan hoax dan ujaran kebencian termasuk dalam kategori sifat melawan hukum yang mana dalam hukum pidana juga dibenarkan hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku terhadap perbuatan hoax dan ujaran kebencian. Dari penjelasan di atas, Brigjen Rikwanto menuturkan adanya beberapa peraturan hukum yang dapat menjerat perbuatan hoax maupun ujaran kebencian serta menjelaskan harus adanya korban atau pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya dari perbuatan hoax atau ujaran kebencian berdasarkan penilaian subyektifnya. Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Berita Bohong, Hukum Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v6i1.86

Abstract

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula.Tidak hanya kebutuhan akan papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan saja. Kebutuhan untuk mempercantik atau memperindah diri pun sekarang  menjadi prioritas utama di dalam menunjang penampilan sehari-hari. Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan beraneka jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan cara memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau aturan yang ada untuk di edarkan kepada masyarakat. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan  tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik itu dilarang. Penegakan hukum yang tidak terlalu keras serta denda yang tidak diberatkan  pada pelaku usaha kecil menyebabkan pelaku usaha tidak merasa jera serta pelaku usaha merasa tidak takut untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mempunyai izin edar tersebut karena sanksi yang lemah. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang dari para pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga nantinya dapat menjamin tercapainya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.
Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan dibawah Umur di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan Enik Isnaini
Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Vol 3, No 01 (2020): Jurnal Abdimas Berdaya
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jab.v3i01.43

Abstract

Desa Dukuhagung adalah salah satu desa di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan total jumlah Penduduk 3.146 jiwa terdiri  dengan  luas wilayah 509,80 Ha ( 5,10 Km2). 1762 jiwa berpendididikan SMP /sederajat. Dengan tingkat Pendidikan yang masih dasar pengtahuan hokum tentang Batasan usia minimal perkawinan sangatlah penting untuk itu diperlukan kegiatan penyuluahan hokum di desa dukuhagung kecamatan tikung lamongan sebagai upaya perlindungan hokum anak di wilayah Lamongan ini. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan diperoleh hasil Analisa bahwa Dengan kegiatan penyuluhan hokum batas usia minimal perkawianan di desa dukuhagung tikung lamongan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan. Menerapkan batas usia minimal perkawinan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan anak.
Legal Accountability of Persons with Disabilities as Perpetrators of Criminal Acts of Sexual Violence Enik Isnaini; Devi Kasumawati; Nadia Rupawanti
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.385

Abstract

In the Crime of Sexual Violence, a person with a disability is not only a potential victim, but can also be a perpetrator. People with disabilities are also categorized as legal subjects. This raises legal issues related to the capacity to be criminally responsible, as well as how the legal system provides fair treatment for both victims and perpetrators. However, it still provides fulfillment of rights and protection for people with disabilities as perpetrators of sexual violence. Legal accountability for people with disabilities as perpetrators of sexual violence must continue to be enforced in accordance with applicable regulations and perpetrators are required to be held accountable for their actions, if they are in a condition capable of being responsible. Therefore, in this case, it is not only providing justice for the victim but also for the perpetrator by paying attention to the law running fairly and non-discriminatory.
Trafficking in Persons for Organ Transplantation: A Legal Analysis of Criminal Liability and Enforcement Challenges Enik Isnaini; Muhammad Syakir al-kautsar; Fajar Seto Nugroho; Adelia Bilqis Muhklisati Suaidah
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.400

Abstract

This study discusses the crime of human trafficking committed with the purpose of taking and transplanting victims' organs. This criminal act is a modern form of human exploitation that involves illegal networks between countries, taking advantage of economic inequality and the scarcity of legal organs. The research method used is normative (literature), with a statutory approach and a conceptual approach. Legal sources include international legal instruments such as the Palermo Protocol, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as national regulations such as Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Law No. 36 of 2009 concerning Health (especially related to organ transplantation). The results of the study show that although normative laws and regulations have prohibited the practice of trafficking in persons for organ transplantation, there are still weaknesses in the coordination of law enforcement between agencies, difficulties in proving elements of exploitation, and regulatory gaps related to organ transplantation between countries that are not strictly supervised. The conclusion of this study emphasizes the need for harmonization between criminal law and health law, increasing international cooperation, and strengthening the organ transplant supervision system to effectively prevent and crack down on human trafficking for organ transplantation
Review of The Law of Special Citizenship on Naturalization in Indonesia Munif Rochmawanto; Syamsul Arifin; Enik Isnaini; Dwiki Wahyu Ramadhan
Jurnal Independent Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v14i1.403

Abstract

This study presents a legal review of the special citizenship law concerning naturalization in Indonesia, employing a normative juridical research method. The research approach includes statutory analysis, conceptual analysis, and comparative legal analysis, utilizing primary legal materials such as Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, as well as secondary legal materials including academic texts and legal doctrines. The analysis examines two primary naturalization pathways: ordinary naturalization and special naturalization. Special naturalization is granted to foreigners who have rendered exceptional services to the Indonesian nation or who possess high expertise beneficial to national development. This study explores the legal criteria, procedural distinctions, and discretionary authority vested in the executive branch in granting special citizenship through a qualitative normative analysis. Furthermore, it identifies legal ambiguities, inconsistencies in implementation, and potential conflicts with constitutional principles of non-discrimination and legal certainty. The findings indicate that while special naturalization serves as an instrument to attract talent and reward extraordinary contributions, its application lacks transparent guidelines, leading to potential arbitrariness from a legal perspective. This review recommends the formulation of clearer objective criteria and judicial oversight mechanisms to align special naturalization practices with the rule of law and principles of good governance.
Tarjīḥ Maqāṣidī Approach to Marriage Dispensation in Cases of Child Pregnancy in Indonesia Dwi Aprilianto; Enik Isnaini; Ja’far Shodiq; Adindah Filzah Ukhtu Dihya; Siti Marpuah
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v20i1.15882

Abstract

This study examines the legal and social paradox of marriage dispensation in Indonesia, particularly in cases of premarital pregnancy, where child protection objectives often conflict with the formal legitimacy of marriage. Although frequently justified as a protective legal mechanism, this article argues that marriage dispensation primarily functions as an emergency response, offering short-term legal relief while generating long-term social harm. Using a socio-legal and normative-empirical approach, the study applies the maqāṣid al-sharīʿah framework, particularly tarjīḥ maqāṣidī, to evaluate legal priorities in light of the higher objectives of Islamic law. Its novelty lies in measuring maṣlaḥah through multi-dimensional indicators scope, durability, precision, effectiveness, and temporal impact based on empirical data from Religious Courts and Women’s Empowerment and Child Protection agencies in East Java, Central Java, and West Java. The findings show that the benefits of marriage dispensation are limited to formal lineage recognition and stigma reduction. At the same time, its harms are extensive and enduring, including reproductive health risks, educational disruption, psychological vulnerability, and intergenerational poverty. From a maqāṣid perspective, this imbalance reflects a failure to protect life, intellect, and progeny. This study concludes that the marriage dispensation is normatively inconsistent and calls for prevention-oriented legal harmonization that prioritises child protection.
Co-Authors Adelia Bilqis Muhklisati Suaidah Adindah Filzah Ukhtu Dihya Ahmad Royani Royani Devi Kasumawati Dwi Aprilianto, Dwi Dwiki Wahyu Ramadhan Fajar Seto Nugroho Ja’far Shodiq Muhammad Syakir al-kautsar Munif Rochmawanto Nadia Rupawanti Siti Marpuah Suisno, Ayu Dian Ningtias Syamsul Arifin