Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Unizar Recht Journal
Sukarno Sukarno
Universitas Islam Al Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
FORMULASI PENGATURAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Sukarno, Sukarno
Jurnal Muhakkamah Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Muhakkamah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesian criminal law specifically contained in the Criminal Code is based on historical, political, and sociological reasons. Reform (supporting the new KUHP concept) needs to be done to pay attention to the legal values ​​that live in the community, including the Imposition of Life Prison. Such understanding should be the basis for consideration in discussing the existence of life sentence victims. The results of the study showed that the position and regulation of life imprisonment were not explicitly stated (explicitly) regulated in the composition of the criminal (criminal code) in Article 10 of the Criminal Code, but life imprisonment was included in Article 12 paragraph (1) of the Criminal Code. Besides that, the formulation of the forms of visible criminal threats are (1) life imprisonment which is always normalized with 20 years of imprisonment, while in the position of life imprisonment outside the Criminal Code using an alternative system of cumulation.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT Sukarno, Sukarno
Jurnal Muhakkamah Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Muhakkamah
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence against women lately has been widely discussed in the form of workshops,seminars, discussions and public dialogues. The organizers consisted of various groups bothfrom government, non-government organizations and academics. The formulation of theproblems raised in this study are: (1) What is the form of legal protection for victims ofdomestic violence according to Law Number 23 of 2004; (2) What is the role of women'sprotection institutions in providing protection to victims of domestic violence; This studyexamines the subject matter through a normative juridical approach which is examining theregulations regarding the Role of the Women's Protection Agency in providing protection tovictims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning theelimination of violence in household. The conclusion in this study is the Law on theElimination of Domestic Violence was born to save victims of crime in the household. This isa good sign for those victims of domestic violence because they can carry out prosecutionsand are legally protected. Forms of victim protection, providing legal education with genderequality, assistance in the legal process, and the role of women's protection institutions, legalaid institutions, and the role of the government in fighting for the emancipation of women ofgender equality.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2005 Sukarno Sukarno
JURNAL AVESINA Vol 15 No 1 (2021): Jurnal Avesina
Publisher : Universitas Islam Al-Azhar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan Swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Peneliti akan menjadi pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian biasa dan pencurian dengan Pemberatan, Pendekatan yang digunakan, antara lain : Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach) sedangkan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bangsa Indonesia meningkatkan aktivitasnya, maka meningkat pulalah kebutuhannya terhadap persediaan tanah. Akibatnya diperlukan penyediaan tanah atau pengadaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan pihak swasta dan pemerintah. Pada saat pengadaan tanah diperuntukkan untuk melayani kebutuhan pemerintah, maka ia digunakan untuk memenuhi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, dan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Hambatan-hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurangnya pemahaman terhadap artinya kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia Pengadaan Tanah.
Tinjauan Yuridis Penyelesian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Ketentuan Per Undang-Undangan Sukarno Sukarno
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.368 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, tujuan bangsa indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahn yaitu bagaimana penanganan kridit macet pada perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana akibat hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data skunder dan data primer sihingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, yaitu menelaah peraturan-peraturan mengenai bagaimana penanganan kridit macet pada perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana akibat hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi. Melihat dampak kredit bermasalah yang sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan bank, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera di tangai dengan baik. Debitur hendaknya mencerminkan krakter yang dapat di percaya salah satunya dapat dicerminkan ketika diberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan kredit dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi serta di perlukan iktikat, baik dari debitur agar konsisten dalam mentaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sukarno Sukarno
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.567 KB)

Abstract

Anak merupakan harapan orang tua dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Beberapa waktu belakangan ini tidak sedikit tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dalam kasus-kasus tertentu anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan rumusan sebagai berikut (1) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Apa faktor-faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yaitu menelaah permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada literature dan undang-undang serta meneliti pemberlakuan Undang-undang dalam masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilkukan dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana dari pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. (2) Faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Saran yang dapat diajukan, antara lain (1) Perlu meningkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya di tingkat pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi (2) Perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita Hiv/Aids Berdasarkan Keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 Riris Rofi Majesti; Sukarno Sukarno; Ika Yuliana Susilawati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS. Merupakan penelitian yuridis Empiris yakni penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2020-2024 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi: Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Capaian layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS bagi tahanan dan narapidana dengan HIV positif, Capaian layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA), Layanan HIV-AIDS. Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV. Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram terdapat 2 (dua) orang warga binaan dan 1 (satu) anak bawaan Lapas dengan HIV Positif. Sehingga permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu:Bagaimana Penyelenggaraan program pengendalian HIV-AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan berdasarkan keputusan Dirjen Pas -67.Pk.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV-AIDS Tahun 2020-2024 dan Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Dalam Pembinaan Khusus Narapidana Penderita HIV/AIDS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis  dan dapat disebut dengan penelitian  lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan pengendalian HIV dan AIDS bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di tahun 2020-2024 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan tersebut meliputi: Program Pengendalian HIV-AIDS Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, Capaian layanan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV-AIDS bagi tahanan dan narapidana dengan HIV positif, Capaian layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA), Layanan HIV-AIDS. Peran Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram khusus khusus bagi penderita AIDS petugas memberikan perawatan, pelayanan kesehatan, pendampingan seorang konselor khusus untuk para penderita AIDS agar kembali memiliki rasa percaya diri, tidak merasa depresi dan tertekan akibat penyakit yang sedang diderita, pemberian obat ARV, Berkaitan dengan pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS pada Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram terdapat 2 (dua)     orang   warga   binaan   dan   1  (satu)  anak  bawaan   Lapas dengan  HIV  Positif.
Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Rian Hidayat; Sukarno; Abdul Gani Makhrup
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materiil dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Mataram. Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dalam cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif-doktriner bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan dasar pembuktian yang mengacu kepada KUHP. Teknik pengumpulan bahan hukum mempergunakan “content analysis” penelitian dengan strategi interprestasi, teknik kepustakaan yang berfokus pada literatur perundang-undangan. Teknik Analisis Bahan Hukum adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor: 320/Pid.B/2021/PN. Mataram telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku baik sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun secara materil perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penganiayaan. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan norma hukum, yakni memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dimana pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
Perlindungan Anak Angkat Dalam Hak Waris Dari Pandangan Agama Hindu Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng Ida Bagus Arie Wiryawan; Sukarno Sukarno; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan hak waris anak angkat dalam dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali dikabupaten Buleleng dan mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali di kabupaten buleleng. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan penelitian empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Kabupaten Buleleng, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif yang berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Berdasarkan Hasil penelitian bahwa 1) Pelaksanaan pengangkatan hak waris anak agar sah berdasarkan hukum waris adat Bali di kabupaten buleleng. Menurut hukum adat Bali harus sesuai dengan awig-awig. Dalam awig-awig mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak, syarat-syaratnya seperti upacara meperas dan siar. Upacara meperas maknanya pemutus hubungan antara anak yang angkat dengan orang tua kandungnya, dan memiliki makna memasukkan anak angkat tersebut ke dalam lingkungan keluarga yang mengangkat. Siar berfungsi untuk penyampaian kekhalayak ramai dalam hal ini desa adat terkait garis keturunannya. Garis keturunan inilah yang selanjutnya disebut ahli waris, ahli waris dari pewaris (orang tua angkat) terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya.; 2). Perlindungan anak angkat dalam hak waris dari pandangan agama Hindu berdasarkan hukum adat bali di kabupaten buleleng. Setelah upacara pemerasan, maka. perlindungan anak angkat dalam hak waris menurut hukum adat Bali adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya seperti harta akas kaya, harta jiwa dana, harta tetadan, dan harta druwe gabro. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung.
Implementasi Penyesuaian Kunjungan Tatap Muka Secara Terbatas Berdasarkan Surat Edaran Dirjenpas Nomor : Pas-12.Hh.01.02 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Wiradi Wiradi; Sukarno Sukarno; Dhina Megayati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Penyesuaian Kunjungan Pasca Covid-19 Secara Terbatas yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yang merupakan Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram. Hasil penelitan yaitu 1) Implementasi dalam penyesuaian layanan kunjungan tatap muka pasca covid-19 yang dilakukan secara tebatas di Lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram yang mengacu pada Surat Edaran Dirjen PAS nomor: PAS-12.HH.01.02 Tahun 2022. Dalam pengimplementasian penyesusaian kunjuang tersebut berjalan dengan sangat baik sesuai aturan yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut. 2) Hambatan dan tantangan yang di miliki dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram selama proses pelayanan kunjungan tersebut. seperti dari kurangnya anggota dalam pelayanan kunjungan, kekurangan sarana dan prasana, kurangnya sosialisasi tentang surat edaran tersebut kepada masyarakat. namun pihak dari Lembaga Pemasyarakatan dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut seperti kekurangan personal dari layanan kunjungan bisa diisi dengan perbantuan dari staff keamanan dan ketertiban, kemudian kekurangan sarana dan prasana dalam keamanan dari kunjungan dapat diatasi dengan pengamanan yang berlapis, kemudian untuk sosialasi dari surat edaran tersebut, pihak dari Lembaga Pemasyatakatan Perempuan mengatasinya untuk sosialisai dari narapidana yang didalam untuk kemudian di informasikan kepada keluarganya yang akan berkunjung. secara keseluruhan implementasi dari surat Edaran dirjenPAS nomor : PAS-12.HH.01.02 tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat berjalan dengan baik sesuai yang di maksud dari surat edaran tersebut Kata kunci : kunjungan, tatap muka, Lembaga pemasyarakatan, perempuan.
Co-Authors Abdul Gani Makhrup Ahmad Rifai Dhina Megayati Ida Bagus Arie Wiryawan Ika Yuliana Susilawati Rian Hidayat Riris Rofi Majesti Wiradi Wiradi