Garuda - Garba Rujukan Digital

ETIKA SIKAP ILMIAH DALAM PENDIDIKAN HUKUM KLINIS Rosa Tedjabuwana; Hesti Septianita
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 20 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

The increasingly swift flow of information enables the public to take and absorb all kinds of news through printed media, social media, television, radio, and all other forms of equipment. This is the culture in which people live today. Not infrequently some members or community groups in Indonesia today are often involved in fraud and defamation cases, both as perpetrators and victims. Rapidly developing technology gives people the power to spread information so rapidly and massively. However, it must be realized, the power implies responsibility, and all forms of information delivery should be done with full responsibility. The large number of people who become victims of crime is caused by the lack of a critical attitude in absorbing, digesting and analyzing the information received. This article is the result of research that seeks to question how scientific attitude ethics can be developed by legal education and how to shape legal education with scientific ethics that are able to prevent victims of crime. Philosophical approaches, conceptual approaches are used here, with technical analysis techniques namely qualitative analysis in the form of deconstruction (philosophical) analysis, system-normative analysis, heuristic analysis (including description of the context of justification of science, criticism of the science paradigm, discovery of new paths, development towards creativity and socio legal analysis, multi-disciplinary analysis. Keywords: legal education, scientific ethics, culture.

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA ANAK Hesti Septianita
Jurnal Yudisial Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i2.290

ABSTRAKTulisan ini merupakan sebuah analisis terhadap Putusan Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2016/PT.BDG, yang mengkaji sudah tepat atau tidak putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut dengan konsep restorative justice. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan sekaligus menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang diambil oleh hakim pengadilan tingkat banding yang menguatkan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama merupakan pertimbangan yang tepat di mana hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip restorative justice. Hakim tidak hanya mempertimbangkan upaya pemberian efek jera tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan menghindarkan anak dari risiko pengaruh buruk yang dapat berujung pada berulangnya tindak pidana, karena dalam isu anak yang berkonflik dengan hukum, pendidikan bagi semua anak tanpa memandang asal, ras, gender, kecacatan atau kemampuan dan layanan kesehatan serta advokasi harus diperhatikan. Sejumlah anak tidak sempat mengenyam pendidikan yang lengkap karena situasi penjara yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan bagi warga binaannya.Kata kunci: pidana anak, pembinaan, restorative justice. ABSTRACT This is an analysis of Court Decision Number 9/PID. SUS-ANAK/2016/PT.BDG, which examines whether the decision imposed by the appellate court judge using the restorative justice concept is appropriate. Research in the analysis use normative juridical method with analytical descriptive approach, which describes and analyzes considerations taken by judges in making decision. The consideration taken by the appellate court judge reinforcing the decision of the first-level court judges is the right consideration since the judge decides the case by taking heed to the principles of restorative justice. The judge does not only weigh on the effort to provide a deterrent effect, but also the best interests of children in conflict with the law by ensuring the fulfillment of the children’s educational rights and prevent them from the risk of bad influences that may lead to the recurrence of crime. Because in the issue of children in conflict with the law, education for all children regardless of origin, race, gender, disability or ability and health services and advocacy should be taken into account. The children are not able to get an adequate education because of the incapacity of prison conditions to provide education to their inmates. Keywords: juvenile crime, educational treatment, restorative justice.

Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia Catur Aji Pamungkas; Hesti Septianita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2270

This study explores the challenges in executing international arbitration awards through the analysis of the case involving Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, and the Government of the Republic of Indonesia. Intensive business interactions often result in disputes that require resolution through international arbitration. The execution process is hindered by requests for annulment of awards, prolonging legal uncertainty and harming both parties. A holistic research method is employed, combining empirical legal analysis and case studies. Data from official documents, arbitration awards, and legal literature are analyzed to identify factors influencing the implementation of arbitration awards. Findings highlight the need to enhance efficiency in international investment dispute resolution, by expediting the annulment process and implementing awarded decisions promptly. This is crucial to support sustainable economic growth and bolster investor confidence in a country's legal system. The study provides deeper insights into practical challenges in the execution of international arbitration awards and lays the groundwork for relevant policy recommendations.

Pertimbangan atas Pemberatan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst) Nak Deli; Hesti Septianita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2676

Pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim yang mendasari penambahan hukuman atas pelaku korupsi yang berasal dari kalangan penyelenggara negara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan interpretasi hukum, penelitian ini menggali terhadap substansi hukum, asas, teori, serta dalil-dalil hukum dengan melakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap Putusan yang dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Hasil yang didapat, dalam prakteknya pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi yang memiliki jabatan penyelenggara negara masih kurang. Banyak Hakim yang malah meringankan hukuman bukan memberatkan hukuman. Di tengah upaya untuk memerangi korupsi yang merajalela, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa pemberatan pidana merupakan langkah yang tepat dan efektif untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas penyelenggara negara.

Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg) Wiena Septiany; Hesti Septianita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2902

Penelitian ini untuk menganalisis Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Kwg). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis pendekatan penelitian secara normatif melalui data kepustakaan dilakukan pemilihan data-data hukum yang relevan dengan objek penelitian dalam sumber hukum primer dan sekunder. Pencantuman UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah dicabut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, akan tetapi termasuk unprofessional conduct Hakim. Hal ini dikarenakan UU pokok terkait tindak pidana yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, tetap ditulis sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya undang-undang yang di juncto-kan saja. Selain itu, dalam pembuktian terhadap unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum memenuhi unsur dan dapat dibuktikan. Hal ini, berimplikasi luas karena mengakibatkan hilangnya keadilan, ketidakpastian dan persepsi bahwa sistem hukum telah dilanggar, sehingga dapat menjadi dasar bagi banding atau kasasi. Putusan pengadilan yang tidak didukung alasan memadai dapat berdampak negatif terhadap kepentingan terbaik anak dan beresiko merugikan Anak.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search